• Daftar Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013
    Daftar Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah merilis detail sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Kurikulum pengganti KTSP ini mulai diterapkan tahun ajaran baru 2013/2014 yang dimulai pertengahan Juli mendatang. Sejumlah 6.325 sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA/SMK menjadi sasaran penerapan Kurikulum 2013 pada tahun ini.

    Kemendikbud merilis situs baru yang diberi nama SEPIK dengan bersubdomain kurikulum.kemdikbud.go.id. SEPIK merupakan singkatan dari Sistem Elektronik Pementauan Implementasi Kurikulum 2013. Melalui situs ini Kemendikbud menampilkan informasi secara detail mengenai;

    Sasaran sekolah yang mulai menerapkan Kurikulum 2013 ini diprioritaskan sekolah eks RSBI dan berakreditasi A. Alasannya sekolah tersebut dinilai lebih siap melaksanakan Kurikulum 2013. Ketika tulisan ini dibuat (31/05/2013), SEPIK masih melakukan proses verifikasi, untuk mengetahui daftar sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 bisa dilihat di http://kurikulum.kemdikbud.go.id/public/school

    Kurikulum 2013 diterapkan mulai jenjang SD sampai SMA/SMK di 33 provinsi seluruh Indonesia. Jenjang SD yang mulai menerapkan Kurikulum 2013 pada 15 Juli mendatang hanya 2.598 SD. Jumlah SD yang menerapkan Kurikulum Baru ini tidak lebih dari 2 persen dari seluruh SD di Indonesia yang berjumlah sekitar 148.361 SD. Pada tahap awal, hanya kelas 1 dan 4 yang menerapkan kurikulum dengan metode tematik integratif ini.

    more
  • Prosedur Verifikasi dan Validasi (VerVal) NUPTK
    Prosedur Verifikasi dan Validasi (VerVal) NUPTK
    Mulai Juni mendatang Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) sebagai pengelola NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) mulai melakukan proses verifikasi dan validasi (VerVal) NUPTK. Proses ini dilakukan setelah Kemendikbud merilis Situs Layanan Sistem Informasi Terpadu PADAMU NEGERI.

    NUPTK merupakan kode identitas unik berupa 16 digit angka yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia. NUPTK harus dilakukan VerVal Ulang dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional khususnya para PTK.

    Telah beredar Pedoman Prosedur Melakukan Verifikasi dan Validasi NUPTK 2013. Proses VerVal Ulang NUPTK terdiri dari beberapa alur. Alur pertama yaitu Pengambilan dan Penyerahan Formulir (A01/A0/A03/A04). Berikut adalah detail Alur 1 VerVal  Ulang NUPTK:

    • Unduh Formulir di Situs PADAMU NEGERI.
    • Formulir yang diunduh tergantung kondisi NUPTK. Jika NUPTK berada di sekolah induk dan sudah tercatat aktif di sekolah induk, maka yang diunduh secara otomatis adalah Formulir NUPTK-A01. Isi data dengan lengkap sesuai petunjuk dilampiri Foto Berwarna 4x6 1 lembar, 1 lembar Foto Copy Akte Kelahiran, 1 lembar Fotocopy Ijazah SD, 1 lembar fotocopy ijazah terakhir, 1 lembar fotocopy SK Pengangkatan Kepegawaian.
    • Formulir yang sudah diisi diserahkan kepada Admin/Operator Sekolah.
    • Setelah berkas divalidasi Admin/Operator Sekolah, PTK akan mendapatkan Tanda Bukti VerVal Lv.1

    Alur VerVal Ulang NUPTK 2013 ini melibatkan PTK (guru dan staf), Admin/Operator Sekolah, dan Admin/Operator Disdik Kabupaten/Kota. Selengkapnya Anda dapat mempelajarinya di Lembar Prosedur Verifikasi dan Validasi (VerVal) NUPTK 2013. Lembar yang juga berisi Panduan Aktivasi Akun Sekolah ini bisa Anda download di sini.

    more
  • Contoh Formulir Pendaftaran Masuk SD
    Contoh Formulir Pendaftaran Masuk SD
    Tahun ajaran baru segera dimulai, sekolah mulai membuka pendaftaran siswa baru. Penerimaan siswa baru merupakan bagian dari administrasi kesiswaan. Kegiatan ini mengatur kegiatan-kegiatan siswa dari mulai masuk sekolah sampai lulus.

    Penerimaan siswa baru merupakan kegiatan yang mengatur siswa melalui rangkaian prosedur. Kegiatan penerimaan siswa baru diawali dengan pembentukan panitia, rapat penentuan siswa baru, pemasangan pengumuman, pendaftaran siswa baru, penentuan siswa yang diterima dan pendaftaran siswa yang diterima.

    Salah satu instrumen yang biasa digunakan untuk penerimaan siswa baru adalah Formulir Pendaftaran. Dengan formulir ini, panitia penerimaan siswa baru bisa mendapatkan data anak dan orang tua (wali). Contoh formulir pendaftaran masuk Sekolah Dasar (SD), bisa Anda download di bawah ini;


    Formulir pendaftaran di atas hanyalah contoh, bagi Bapak Ibu yang mendownloadnya bisa mengubahnya disesuaikan dengan data yang dibutuhkan sekolah. Format formulir pendaftaran masuk SD adalah MS Word, sehingga mudah untuk mengeditnya.

    Untuk jenjang pendidikan dasar, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 untuk masuk SD tidak perlu menggunakan tes. Semisal jika dilakukan tes baca, tulis dan berhitung, itu hanya untuk pemetaan kemampuan siswa baru, bukan menjadi dasar penerimaan.

    more
  • Kurikulum 2013 Dimulai 15 Juli di 6.325 Sekolah
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mulai menerapkan Kurikulum Baru pada 15 Juli 2013 di 6.325 sekolah yang ada di Indonesia. Mendikbud M Nuh, menyatakan akan bergerak cepat agar Kurikulum Baru berjalan maksimal. Hal ini dikatakannya setelah DPR menyetujui pelaksanaan dan anggaran Kurikulum 2013.

    "Insya Allah malam ini ya langsung kita percepat mulai dari urusan penyiapan pelatihan guru sampai ke dokumen-dokumen pendukung yang lain," kata M Nuh dikutip dari Detik (28/05/2013).

    Terkait dengan penilaian anggota DPR bahwa Kurikulum 2013 belum dipersiapkan dengan matang, M Nuh mennyatakan semua telah dipersiapkan oleh Kemendikbud. Pelatihan Kurikulum Baru bagi guru akan mulai minggu ketiga bulan Juni sampai awal Juli. Setiap angkatan mengikuti sekitar 7 hari pelatihan penerapan Kurikulum Baru.

    "Insya Allah yakin. Sudah dari awal designnya minggu ketiga pada saat liburan sekolah (pelatihan guru). Kalau belum dilatih ya memang belum," kata M Nuh.

    Sekolah eks RSBI dan berakreditasi A menjadi prioritas sasaran penerapan Kurikulum 2013. M Nuh menilai sekolah-sekolah tersebut yang lebih siap melaksanakan Kurikulum Baru. Kurikulum Baru itu akan diterapkan di 6.325 sekolah dengan total anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000.

    more
  • Cara Melihat Data NUPTK di Situs Padamu Negeri
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah merilis situs Layanan Sistem Informasi Terpadu Online. Situs itu diberi nama Padamu Negeri yang merupakan singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Situs yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) ini memberikan informasi layanan terpadu terkait NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

    NUPTK terdiri dari 16 angka sebagai nomor identitas yang bersifat nasional untuk seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK bersifat tetap tidak akan berubah meskipun yang PTK yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar.

    Untuk melihat NUPTK saat ini cukup mudah, data tersebut bisa dilihat secara online di situs Padamu Negeri. Berikut cara melihat data NUPTK secara online:

    Kotak Pencarian Data NUPTK

    1. Kunjungi situs http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu/
    2. Ketik Nama Lengkap Anda di kolom Nama/NUPTK
    3. Ketik Kota tempat Anda mengajar pada kolom Kota Lokasi Sekolah
    4. Jika Nama dan Lokasi sudah tepat, klik Cari Data

    Hasil Pencarian Data


    5. Anda dapat melihat Detail Data, dengan klik icon "i"
    6. Anda juga dapat mengunduh formulir dengan klik tombol Unduh

    Saat ini Situs Padamu Negeri sedang mempersiapkan Proses verifikasi validitas (VerVal) ulang data NUPTK. Informasi lebih rinci terkait Tata Cara dan Petunjuk Teknis Pengajuan NUPTK Baru dan Verval Ulang NUPTK akan tersedia bulan Juni 2013.

    more
  • Download Kumpulan Soal UKK Semester 2 Kelas 2
    Download Kumpulan Soal UKK Semester 2 Kelas 2
    Kumpulan soal ulangan kenaikan kelas (UKK) semua mata pelajaran untuk kelas 2 SD bisa Anda download. Soal-soal tersebut dapat digunakan anak-anak Anda sebagai bahan belajar untuk menghadapi ulangan akhir semester 2 (UAS) .

    Hasil nilai ulangan kenaikan kelas (UKK) menjadi salah satu komponen penilaian akhir untuk nilai rapor. Selain nilai UAS, ada rerata nilai ulangan harian, nilai tugas dan nilai ulangan tengah semester (UTS) selama semester 2.

    Hasil nilai UKK memiliki bobot yang tinggi. Untuk bahan belajar anak-anak Anda, khususnya kelas 2 SD menghadapi ulangan semester 2, bisa mengerjakan kumpulan soal latihan UKK atau UAS semester 2 semua mata pelajaran berikut ini.

    Kumpulan Soal UKK Akhir Semester 2 Kelas 2 SD

    • Soal Ulangan Kenaikan Kelas B. INDONESIA Kelas 2 | DOWNLOAD
    • Soal Ulangan Kenaikan Kelas MATEMATIKA Kelas 2 | DOWNLOAD
    • Soal Ulangan Kenaikan Kelas IPA Kelas 2 | DOWNLOAD
    • Soal Ulangan Kenaikan Kelas IPS Kelas 2 | DOWNLOAD
    • Soal Ulangan Kenaikan Kelas PKn Kelas 2 | DOWNLOAD

    Semoga soal-soal UKK akhir semester 2 di atas bisa membantu persiapan anak-anak Anda yang kelas 2 SD dalam mempersiapkan menghadapi ulangan kenaikan kelas di semester 2 ini. Anda juga bisa mendownload kumpulan soal UKK untuk kelas lain:

    more
  • Orang-orang Yang Terlibat Dalam Sistem Dapodik
    Orang-orang Yang Terlibat Dalam Sitem Dapodik
    Sistem pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melibatkan banyak orang mulai dari pusat sampai daerah. Dapodik yang digagas oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) mulai diterapkan tahun 2012. Sebagai upaya untuk menjaring data  3 data utama yaitu terkait peserta didik, tenaga kependidikan (guru), dan satuan pendidikan (sekolah). Berikut adalah orang-orang yang terlibat agar sistem Dapodik sukses dijalankan.

    • Guru
    Guru sebagai orang yang paling tahu data di lapangan, baik terkait dengan data peserta didiknya, sarana dan prasarana kelas, serta data tentang dirinya sendiri. Data-data itulah yang akan diberikan kepada Operator Sekolah untuk dimasukan ke Aplikasi Dapodik dan kemudian diunggah ke server pusat Dapodik. Guru juga harus aktif untuk mengecek datanya yang sudah terekam di P2TK Dikdas.

    • Kepala Sekolah
    Kepala sekolah sebagai penanggung jawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang diunggah. Kepala sekolah memberikan informasi terkait guru (pembagian jam mengajar) dan keadaan sekolah, mengenai sarana dan prasarana sekolah beserta kondisinya. Kepala sekolah menugaskan salah seorang tenaga di sekolahnya untuk menjadi Operator Dapodik Sekolah.

    • Operator Sekolah
    Operator sekolah sebagai orang terpenting sistem Dapodik, mereka mengumpulkan semua data yang harus dimasukan ke Aplikasi Dapodik. Data yang sudah selesai dimasukan, kemudian diunggah secara online. Selain itu, mereka memastikan data sudah terkirim dan benar. Operator sekolah selain memerlukan pedampingan dari guru atau kepala sekolah, juga harus diberikan fasilitas dalam menjalankan tugasnya.

    • Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota
    Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan pelatihan pada operator sekolah tentang teknis pelaksanaan pendataan di sekolah.Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota juga membantu perbaikan data, misalnya; memperbaiki NUPTK, mutasi jabatan antar Kab/Kota, alih jabatan (Guru ke Pengawas), konversi bidang studi sertifikasi, mengajukan penambahan jam di luar dikdas, mengusulkan penerbitan Surat Keputusan (SK) tunjangan guru.

    • Operator Pusat (P2TK Dikdas)
    Operator Pusat memiliki peran dalam approval (persetujuan) perbaikan data kelulusan sertifikasi. Operator pusat akan melakukan verifikasi sebelum mengabulkam permohonan dari Operator Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk perbaikan data. Menerbitkan SK bagi guru yang telah memenuhi syarat menerima tunjangan.

    Data dalam Dapodik harus lengkap, wajar dan benar. Dapodik telah ditetapkan sebagai acuan bagi pengambilan kebijakan. Ini sesuai dengan Instruksi Mendikbud Nomor 02 Tahun 2011, bahwa hasil Dapodik menjadi satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan.

    more
  • Kemdikbud Rilis Situs Layanan PADAMU NEGERI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merilis situs Layanan Sistem Informasi Terpadu Online. Tepat pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2013, situs yang diberi nama PADAMU NEGERI ini resmi dirilis oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

    PADAMU NEGERI merupakan singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PADAMU NEGERI wujud upaya mendorong terwujudnya program-program pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional baik di tingkat pusat dan daerah.

    Semangat Kebangkitan Nasional menjadi dasar dibukanya semangat memberikan pelayanan prima pada masyarakat, bukan sekedar pelayanan birokrasi, untuk dunia pendidikan Indonesia. PADAMU NEGERI dibangun sebagai pusat layanan data terpadu yang bersumber dari atau ke sistem transaksional BPSMPK-PMP.

    PADAMU NEGERI sedang mempersiapkan proses VerVal Ulang NUPTK

    Situs yang beralamat http://padamu.kemdikbud.go.id ini menyajikan informasi layanan terpadu, yang meliputi; Evaluasi Diri Sekolah (EDS), NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Sertifikasi PTK, dan Diklat PTK. Padamu Negeri terbuka untuk menjadi salah satu layanan pusat sumber data bagi program-program terkait lainnya baik di lingkungan internal atau eksternal Kemdikbud.

    Saat ini situs PADAMU NEGERI sedang mempersiapkan diri dalam proses VerVal Ulang NUPTK, yang dimulai 3 Juni mendatang. Tidak hanya melibatkan Admin Dinas Pendidikan Kab/Kota, nantinya dalam proses VerVal Ulang NUPTK juga Admin setiap sekolah. PADAMU NEGERI bisa menyajikan data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat, akuntabel dan berkesinambungan untuk kemajuan Pendidikan Indonesia.

    more
  • Pengumuman Kelulusan UN SD/MI Tahun 2013
    Pengumuman Kelulusan UN SD/MI Tahun 2013
    Ujian Nasional (UN) 2013 telah berakhir dan diikuti oleh peserta didik  tingkat SD sampai SMA/SMK. Saat ini, yang dinanti adalah pengumuman hasilnya, termasuk peserta didik SD/MI yang telah melaksanakannya pada tanggal 6 sampai 8 Mei yang lalu. UN tingkat SD ini mengujikan tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Berdasarkan Prosedur Operasi Standar (POS) UN SD/MI 2013 yang dikeluarkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP), Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirim hasil UN ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 3 Juni 2013. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (sekolah) paling lambat tanggal 8 Juni 2013.

    Untuk peserta didik SD/MI, Kelulusan UN (NA) ditentukan berdasarkan gabungan nilai Ujian Sekolah (US) dan nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, dan 11. Dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan 40% untuk nilai rata-rata rapor menjadi Nilai Sekolah (NS). Nilai Akhir (NA) didapat dari nilai rata-rata gabungan NS dari 3 mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN dengan formula 60% nilai UN dan 40% nilai sekolah (NS).

    Kriteria kelulusan UN SD/MI ditetapkan melalui rapat dewan guru berdasarkan nilai minimal setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai rata-rata ketiga mata pelajaran yang diujinasionalkan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan (sekolah) ditentukan melalui rapat dewan guru dengan ketentuan:
    • Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
    • Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran.
    • LulusUjian Sekolah/Madrasah
    • Lulus UN

    Untuk tahun depan yaitu tahun pelajaran 2013/2014, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan. Kelulusan untuk untuk tingkat SD/MI hanya ditentukan berdasarkan tiga kriteria (a. Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; c. Lulus ujian sekolah/madrasah). Tidak ada lagi ketentuan lulus UN.

    more
  • Dapodik Adalah Tanggung Jawab Kepala Sekolah
    Dapodik Adalah Tanggung Jawab Kepala Sekolah
    Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan program pendataan yang digalang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun 2012. Tidak lengkapnya data yang dikirim ke pusat melalui sistem Dapodik merupakan tanggung jawab kepala sekolah.

    Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud, Supriyatno menilai, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang diunggah.

    “Mereka tidak aware terhadap pentingnya data harus lengkap, wajar, dan benar,” kata Supriyatno dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (15/04/2013).

    Tiga entitas data dijaring melalui sistem Dapodik yaitu data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan satuan pendidikan (sekolah). Penjaringan ini dilakukan secara online melalui Aplikasi Dapodik.

    Secara teknis, kepala sekolah mengumpulkan instrumen pendataan terkait siswa, guru, dan sekolah. Kemudian data tersebut diserahkan kepada operator sekolah yang ditugaskan untuk memasukkan dan mengunggah data ke sistem Dapodik.

    “Sekolah-sekolah yang perhatian terhadap operatornya, operatornya bekerja dengan tenang. Semua variabel datanya dilengkapi. Mereka mulus saja,” ujar Supriyatno.

    Hasil Dapodik menjadi sumber (acuan) data pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

    Data tersebut sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan program yang bersifat transaksional dengan Daerah maupun langsung dengan sekolah, seperti : penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rehab, tunjangan guru, dan subsidi siswa miskin.

    Terkait kepala sekolah, ia memiliki 18 jam dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Untuk memenuhi 24 jam mengajar dalam satu minggu, ia memiliki kewajiban mengajar 6 jam tatap muka di kelas. Ia harus mengajar sesuai dengan bidang studi sertifikasinya (linier).

    more
  • Pelaksanaan UKG 2013 Diundur Menjadi 3-15 Juni
    Pelaksanaan UKG 2013 Diundur Menjadi 3-15 Juni
    Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2013 mengalami perubahan lagi. Uji kompetensi sebelumnya akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Mei sampai 8 Juni berubah menjadi tanggal 3 sampai 15 Juni 2013. UKG diikuti mulai dari guru TK sampai guru SMA/SMK seluruh Indonesia.

    Uji kompetensi bagi guru yang belum memiliki sertikat pendidik ini dilaksanakan dengan dua sistem, online dan manual. UKG online dilaksanakan pada daerah yang memiliki laboratorium komputer dan terjangkau internet. UKG manual dilaksanakan pada daerah yang belum terjangkau internet. Berikut adalah detail perubahan jadwal UKG 2013

    JADWAL BARU UKG ONLINE 2013
    • Perbaikan Data dan TUK 16 - 22 Mei 2013
    • Uji coba Sistem di seluruh TUK Tahap 2 23-24 Mei 2013
    • Evaluasi hasil uji coba dan Perbaikan Sistem 25-29 Mei 2013
    • PELAKSANAAN UKG ONLINE 3-15 Juni 2013

    JADWAL BARU UKG MANUAL 2013
    • Pengambilan Master Soal dan LJK 28-29 Mei 2013
    • Penggandaan Soal 30 Mei - 2 Juni 2013
    • Distribusi Soal 10-11 Juni 2013
    • Pelaksanaan UKG MANUAL 12 Juni 2013
    • Pengiriman LJK 13-15 Juni 2013

    Pada waktu uji coba sistem di seluruh Tempat Uji Kompetensi (TUK) yaitu tanggal 23-24 Mei 2013 bisa dimanfaatkan oleh peserta UKG yang sudah terdaftar untuk mencoba atau simulasi mengerjakan soal melalui software UKG di TUK yang telah ditunjuk.

    Penetapan jadwal pelaksanaan UKG 2013 di masing-masing Kab/Kota ditentukan oleh LPMP bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota. Jadwal akan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan masing-masing Kab/Kota atau juga bisa dilihat di http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13

    Pelaksanaan UKG yang sudah beberapa kali mengalami perubahan ini dikeluhkan oleh banyak guru. "Kenapa kok di tunda-tunda terus? Apa memang belum siap atau ada kebijakan lain?" komentar salah satu guru. Peserta UKG akan mengerjakan sebanyak 100 soal sesuai bidang studinya dengan waktu 120 menit.

    more
  • SK Tunjangan Guru tidak Hanya Berdasar Dapodik
    Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tunjangan guru tidak hanya ditentukan oleh Data Pokok Kependidikan (Dapodik). SK aneka tunjangan, baik itu tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan kualifikasi akademik diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidik Tenaga Kependidikan (P2TK). SK tunjagan itu diterbitkan berdasarkan data Dapodik dan Petunjuk Teknis.

    Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Supriyatno menjelaskan Dapodik berfungsi sebagai referensi bagi Direktorat P2TK dalam penerbitan SK tunjangan guru. Selain menjaring data sekolah, peserta didik, Dapodik juga menjaring data guru.

    “Jadi Dapodik ini menjaring tiga entitas data, yang salah satunya adalah PTK. Data PTK yang dijaring Dapodik ini, kemudian dijadikan sumber atau referensi bagi Direktorat Pembinaan PTK untuk menerbitkan SK, misalkan SK Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil,” ujar Supriyatno dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.

    Jika selama ini ada isu bahwa Dapodik seolah-olah telah menjadi penentu bagi penerbitan SK tunjangan guru, hal itu tidak benar. Dapodik hanya menjaring data guru yang menetapkan adalah Direktorat P2TK melalui proses yang sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan.

    “Misalnya tentang terbitnya SK Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, itu ya tentu melalui proses sebagaimana yang tertuang dalam Buku Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil,” kata Supriyatno.

    Dapodik telah ditetapkan sebagai referensi bagi pengambilan kebijakan. Ini sesuai dengan amanah Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa hasil Dapodik menjadi satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan.

    Sesuai dengan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Hasil Dapodik menjadi satu-satunya sumber (acuan) data pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan atau kebijakan pendidikan. Data dalam Dapodik harus lengkap, wajar dan benar.

    more
  • Solusi Perbaiki Dapodik Agar SK Tunjangan Benar
    Solusi Perbaiki Dapodik Agar SK Tunjangan Benar
    Surat Keputusan (SK) untuk tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan kualifikasi akademik didasarkan pada Data pokok pendidikan (Dapodik). Jika data guru di Dapodik belum benar bisa menyebabkan SK tunjangan guru tidak keluar. Guru harus terus memperbarui datanya di Aplikasi Dapodik.

    Dapodik adalah program pendataan yang menjaring tiga data pokok pendidikan seluruh Nasional secara individu. Data pokok tesebut adalah peserta didik, guru atau tenaga kependidikan, dan sekolah. Salah satu penyebab SK tidak keluar disebabkan pengisian instrumen data oleh operator sekolah di Apliaksi Dapodik tidak lengkap.

    Mengingat sistem Dapodik masih baru dan dalam proses penyempurnaan, mengakibatkan ada beberapa kesalahan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi operator sekolah dalam memasukkan data. Untuk itulah dibuat lembar solusi memperbaiki Dapodik yang dapat digunakan acuan operator sekolah.

    Contoh masalah terkait Dapodik, penyebab dan solusinya:

    Sudah update data di Dapodik namun belum muncul perbaikannya di Lembar Info PTK. Hal tersebut bisa disebabkan Proses Import data ke server Dapodik gagal atau belum sinkronisasi antara Server Dapodik dengan Sever P2TK. Solusinya, pastikan data sudah “Berhasil Diproses” melalui manajemen pendataan (http://pendataan.dikdas.kemdikbud.go.id). Cek kembali 2-3 hari setelah data berhasil diproses.

    Permasalahan Jumlah Jam Mengajar (JJM) Liner Kosong. Hal ini bisa karena; belum Sertifikasi, data kelulusan tidak ditemukan, atau, mapel yang diajarkan tidak sesuai dengan mapel sertifikasinya. Jika kesalahan karena pengisian mata pelajaran, perbaiki data guru di dapodik. Usahakan mengajar mata pelajaran yang sesuai.

    Jika ditemukan masalah Gaji Pokok yang tidak sesuai, penyebabnya adalah kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik. Solusinya perbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012.

    Selengkapnya, Lembar Permasalahan Dapodik, Penyebab, dan Solusi  bisa Anda baca dan download di sini. Kepada Operator Sekolah untuk tidak memanipulasi data dengan tujuan untuk meloloskan guru menerim tunjangan. Karena nantinya, akan dilakukan evaluasi, jika terbukti merekayasa data bisa dikenakan sanksi.

    more
  • Anggaran Telat Cair Kurikulum 2013 Bisa Mundur
    Pelaksanaan Kurikulum 2013 terancam mundur karena anggaran belum cair.
    Kurikulum 2013 yang rencananya mulai dilaksanakan 15 Juli 2013 mendatang terancam mundur karena anggaran yang masih bermasalah. Sampai saat ini keseluruhan anggaran untuk Kurikulum 2013 belum disetujui Komisi X DPR. Anggaran itu dialokasikan untuk pelatihan guru dan pencetakan buku pegangan guru serta siswa.

    Kementerian Keuangan meminta supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi X DPR kembali membahas perubahan target atau sasaran pelaksana Kurikulum 2013. Anggaran Kurikulum 2013 yang semula Rp 684,4 miliar berkurang karena perubahan sasaran sekolah penerapan Kurikulum 2013.

    Panitia Kerja (Panja) Kurikulum 2013 Komisi X DPR ingin memastikan penerpan kurikulum baru siap, tidak mendadak, atau asal-asalan. Berdasarkan yang sudah, perubahan kurikulum mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak berumur panjang.

    Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan 44.609 Sekolah Dasar (SD) yang mulai menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2013/2014. Kemudian target itu turun menjadi 2.598 SD yang menerapkan Kurikulum 2013. Sasaran penerapan kurikulum tematik intergraif ini turun dari 30 persen menjadi 7 persen dari seluruh SD yang ada di Indonesia.

    more
  • Dana BOS Madrasah Dijanjikan Cair Bulan Ini
    Dana BOS Madrasah Dijanjikan Cair Bulan Ini
    Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah belum juga cair. Terlambatnya pencairan dana BOS Madrasah kali ini dikeluhakan madrasah di seluruh Indonesia. Hal ini jadi permasalahan karena hampir seluruh operasional madrasah mengandalkan dana BOS.

    Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, Kementerian Agama (Kemenag) prihatin dengan keadaan ini. Menurutnya, pencairan dana BOS adalah kewenangan Kementerian Keuangan.

    “Saya cukup sedih BOS ini turunya terlambat, tapi bagaimana lagi,” kata Ali.
    “Kita upayakan Mei ini BOS Madrasah sudah cair,” imbuhnya, dikutip dari Republika (15/5/2013).

    Sementara, Dirjen Pendidikan Islam, Nur Syam mengakui belum bisa memberikan keterangan pastinya. Ia pun tidak bisa memberi kepastian apakah BOS Madrasah ini akan segera cair dalam waktu dekat sesuai arahan Menag.

    Dana BOS yang semestinya cair tiga bulan sekali, akan tetapi sampai dua bulan ini dana BOS Madrasah belum keluar. Keterlambatan penyaluran dana BOS Madrasah mengganggu kegiatan operasional madrasah. Tidak hanya itu, guru-guru terutama guru honorer madrasah jadi menderita.

    Menag dan Kementerian menurut salah satu anggota DPR Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Kementerian Agama harus melakukan pembenahan kerja dan kinerja keuangan di kementriannya, agar masalah keterlambatan BOS Madrasah ini tidak lagi terjadi.

    more
  • Dibuat Format Evaluasi Baru Setelah UN Dihapus
    Dibuat Format Evaluasi Baru Setelah UN Dihapus
    Meskipun sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dihapus tetapi Mendikbud, Mohammad Nuh masih enggan menegaskan mengenai nasib UN SD. Akan dibahas bentuk evaluasi baru pada Konvensi Nasional Pendidikan.

    Menurut Nuh, keputusan baru dihasilkan setelah dibahas terlebih dahulu dalam Konvensi Nasional Pendidikan. Nasib UN SD masih akan dibahas dalam konvensi yang akan diselenggarakan pada September mendatang.

    "Sudah ada PP-nya. Tapi, kami akan matangkan semuanya dalam Konvensi Nasional Pendidikan yang sudah direncanakan. Kelanjutannya nanti dilihat dari hasil konvensi, bagaimana sebaiknya UN khususnya untuk SD tersebut." kata Nuh dikutip dari Kompas (16/05/2013).

    Dalam PP Nomor 32 Tahun 2013, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas menyelenggarakan UN yang diikuti jalur pendidikan dasar dan menengah, dengan pengecualian pendidikan tingkat SD/MI. Wewenang evaluasi untuk tingkat SD dan sederajat tidak lagi ada pada BSNP.

    Kemdikbud meminta agar menunggu hasil Konvensi Nasional Pendidikan. Pasalnya, ujian sebagai sistem evaluasi ini harus tetap ada. Entah nantinya dalam bentuk ujian nasional atau ujian lokal, peserta didik harus menjalani evaluasi pada tahap pembelajarannya.

    Untuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan evaluasi untuk jenjang SD/MI dan sederajat menunggu Konvensi Nasional Pendidikan. Dengan diterbitkan PP tersebut, bukan berarti tidak ada ujian sama sekali. Tetap akan ada format evaluasi kemampuan peserta didik yang dikerjakan oleh daerah.

    more
  • 7 Penyebab SK Tunjangan Profesi Tidak Terbit
    7 Penyebab SK Tunjangan Profesi Tidak Terbit
    Mekanisme penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data guru calon guru penerima tunjangan profesi yang ada di Dapodik dijadikan dasar Direktorat P2TK Dikdas untuk menerbitkan SKTP atau juga disebut SK Dirjen.

    Direktorat P2TK Dikdas memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi melalui Dapodik. Secara administratif, syarat yang harus dipenuhi adalah harus memiliki sertifikat pendidik, mengajar 24 jam sesuai sertifikasinya, dan memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).

    Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, setidaknya ada 7 penyebab guru tidak bisa dibuatkan SKTP. Pertama, jam linier kurang. Yang dimaksud linier yaitu mata pelajaran yang diajarkan dalam rombongan belajar (rombel) sesuai dengan sertifikasinya.  

    Kedua, rombel tidak normal. Kondisi tidak normal ini terjadi ketika Jumlah Jam Mengajar (JJM) per rombel melebihi aturan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tentang jumlah jam mengajar. Ketiga, data kelulusan tidak ditemukan. Maksudnya, data kelulusan sertifikasi tidak valid.

    Keempat, status Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak ditemukan. Kelima, guru calon penerima tunjangan profesi sudah memasuki masa pensiun. Keenam, isian data tidak lengkap baik pada golongan dan masa kerja untuk PNS maupun data rekening bank (nomor akun, nama bank, cabang). Ketujuh, ia tidak diusulkan Suku Dinas/Dinas karena sesuatu hal.

    Guru yang belum menerima tunjangan segera lengkapi data pada aplikasi Dapodik. Dana tunjangan yang belum diterima guru akan dirapel dan digabungkan pada penyaluran triwulan berikutnya dan tak ada pemotongan.

    more
  • Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Baru SD
    Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Baru SD
    Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Mei 2013, juga menyisipkan bab khusus tentang Kurikulum, yang diletakkan pada Bab XIA.

    Kerangka Dasar Kurikulum Baru sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2013 berisi landasan fisiologis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kerangka Dasar Kurikulum ini digunakan sebagai:
    a. Acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum tingkat nasional
    b. Acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah
    c. Pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

    “Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan,” bunyi Pasal 77B ayat (1) PP No. 32 Tahun 2013.

    Menurut PP ini, Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal berisi program Pengembangan pribadi anak. Struktur Kurikulum PAUD formal berisi program-program Pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

    Sedangkan Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu pengetahuan alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan budaya; h. Pendidikan jasmani dan olahraga; i. Ketrampilan/kejuruan; dan j. Muatan lokal.

    Dilansir dari situs Setkab, (14/5/2013) Pasal 77I Ayat (2) PP No. 32 Tahun 2013 berbunyi, “Muatan sebagaimana dimaksud dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan,”.

    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa Ujian Nasional untuk jenjang SD dan sederajat (MI/SDLB) dihapus. Mulai tahun ajaran 2013/2014 Ujian Nasional SD ditiadakan. Bagi Anda yang ingin membaca atau memiliki PP No. 32 Tahun 2013, bisa mendownloadnya di sini.

    more
  • 60 Persen Tunjangan Profesi Telah Tersalurkan
    60 Persen Tunjangan Profesi Telah Tersalurkan
    Untuk menghindari keterlambatan, mulai tahun 2013 ini penyaluran dana tunjangan bagi guru jenjang pendidikan dasar disalurkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas). Saat ini dana tunjangan profesi sudah tersalur sekitar 60 persen. Sebelumnya dana tunjangan bagi guru dibayar melalui dana dekonsentrasi di Provinsi.

    Tunjangan profesi adalah salah satu jenis tunjangan untuk guru yang dikelola oleh P2TK Dikdas. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Guru yang telah tersertifikasi tersebut mendapat tunjangan sebesar satu kali gaji pokok dan disalurkan per triwulan.

    “Anggarannya kurang lebih Rp 30 juta/tahun/guru. Kita alokasi untuk tunjangan profesi sebesar Rp 2,7 triliun,” kata Sumarna Surapranata, Ph.D., Direktur P2TK Dikdas (09/04/2013)

    Dana tersebut hingga kini sudah tersalur sekitar 60%. “Harapannya, ini akan naik terus seiring dengan perbaikan data guru melalui Dapodik sekolah,” tambahnya.

    Data guru penerima tunjangan didasarkan pada validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena penjaringan data guru melalui aplikasi Dapodik belum mencapai 100%, maka verifikasi data guru juga dilakukan secara manual.

    Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk mendapat tunjangan profesi, yaitu secara adminitratif dan teknis. Secara administratif, guru penerima tunjangan profesi harus memiliki sertifikat pendidik yang sah, mengajar 24 jam sesuai dengan bidang yang diampu (linier), dan memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG).

    Secara teknis, guru penerima harus melakukan pembaruan (update) data melalui aplikasi Dapodik, mengisi penugasan pada rombongan belajar (rombel) dengan mengisi mata pelajaran yang diajarkan sesuai bidang mata pelajaran sertifikasinya. Memenuhi jumlah jam mengajarnya (JJM), statusnya dinyatakan aktif pada Dapodik, dan rombel yang diajarkan tidak termasuk dalam kategori rombel tidak normal.

    more
  • Ujian Nasional SD Dihapus Sesuai PP No. 32/2013
    Ujian Nasional SD Dihapus Sesuai PP No. 32/2013
    Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) akan segera di hapus. Pemerintah melakukan perombakan di dunia pendidikan dengan menerapkan Kurikulum Baru dan meniadakan UN untuk tingkat SD. Mulai tahun ajaran baru 2013/2014 mulai diterapkan Kurikulum Baru secara bertahap sampai 7 tahun mendatang. Ujian Nasional yang selama ini diterapkan pada jenjang SD dan sederajat (MI/SDLB) akan ditiadakan.

    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menyelanggarakan Ujian Nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan.

    Pasal 67 Ayat (1a) PP No. 32/2013 tersebut berbunyi, “Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat,”. Selanjutnya pada pada Ayat (2a) Pasal 69 PP itu ditegaskan, peserta didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dikecualikan dari ketentuan mengikuti Ujian Nasional.

    PP No. 32/2013 yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2013 ini bahkan secara tegas menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1,2) PP No. 19/2005, yang di dalamnya disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat. Sebelumnya mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional SD adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

    Khusus peserta didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat, menurut Pasal 72 Ayat (1a) PP ini, dinyatakan peserta didik lulus setelah memenuhi ketentuan pada Ayat (1), yaitu; a. Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; c. Lulus ujian sekolah/madrasah. Untuk jenjang SD/MI/SDLB tidak ada ketentuan lulus Ujian Nasional.

    “Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,” bunyi Pasal 72 Ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 2013 ini. Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.

    more
  • Guru Jadi Prioritas Pada Rekruitmen CPNS 2013 Guru menjadi kelompok jabatan prioritas dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013. Pemerintah menetapkan guru sebagai kelompok jabatan yang dinilai kurang untuk instansi pusat dan instansi daerah. Penetapan ini didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja. Pada rekruitmen CPNS tahun 2013, formasi guru mendapat prioritas, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik kementerian PANRB, Rusdianto menegaskan untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi.

    Begitupun untuk instansi daerah, guru menjadi jabatan yang diprioritaskan dalam perekrutan CPNS 2013. Setelah guru, jabatan lain diprioritaskan adalah tenaga medis dan paramedis. Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur.
    Guru Menjadi Prioritas Dalam Rekruitmen CPNS 2013
    Guru Menjadi Prioritas Dalam Rekruitmen CPNS 2013

    Rakor di Manado ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan arah kebijakan formasi dan pengadaan serta seleksi CPNS pada tahun 2013. “Melalui Rakor ini juga untuk penyampaian kebijakan di bidang pengembangan SDM aparatur, penegakan integritas, serta kesejahteraan SDM aparatur,” kata Rusdianto.

    Kemenpan-RB rencannya akan mengadakan tes CPNS pada Agustus 2013. Pemerintah akan membuka lowongan CPNS baru sebanyak 60.000 formasi dari kategori umum (bukan honorer). Diperkirakan tahun ini sekitar 110 ribu PNS memasuki masa pensiun. Pada bulan yang sama dilaksanakan pula tes CPNS untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2.

    more
  • Alamat Baru Situs Pengecekan Tunjangan Guru Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) mengalihkan situs pengecekan data aneka tunjangan. Untuk mengecek atau melihat status aneka tunjangan berubah alamat situsnya. Aneka tunjangan yang bisa dicek itu meliputi; tunjangan Profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan kualifikasi akademik.

    Sebelumnya untuk mengecek status tunjangan guru, bisa dilihat di alamat situs http://116.66.201.163:8080. Mulai beberapa hari kemarin P2TK Dikdas memberitahukan jika alamat untuk mengecek aneka tunjangan telah diganti dengan alamat situs baru, yaitu di http://223.27.144.195:8000/
    Alamat Baru Situs Pengecekan Aneka Tunjangan
    Alamat Baru Untuk Cek Tunjangan Profesi, Fungsional, Tunjangan Khusus

    Meskipun berubah alamat situsnya, tetapi tampilan lamannya masih tetap sama. Untuk mengecek data dan status tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus, dan bantuan kualifikasi akademik tetap sama. Untuk melihatnya, Anda harus login terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan NUPTK dan Password berupa tanggal lahir (YYYYMMDD).

    Data yang ada di Direktorak P2TK Dikdas berasal dari Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Dapodik merupakan program pendataan yang menjaring tiga entitas data pokok pendidikan di seluruh Indonesia secara individual dan relasional. Tiga entitas data tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan satuan pendidikan. Penjaringan dilakukan secara online melalui Aplikasi Dapodik.

    Direktorat P2TK Dikdas menggunakan data Dapodik sebagai bahan mentah untuk menyalurkan tunjangan pada guru (PTK) sesuai kriteria dan aturan. Jika ada data yang belum terjaring, itu bisa terjadi karena pengisian instrumen pendataan oleh operator sekolah belum lengkap. Maka yang perlu dilakukan adalah melengkapi instrumen pendataan pada Aplikasi Dapodik dan mengirimkannya kembali.

    more
  • Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 2013
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) telah merilis Pedoman Uji Kompetensi Guru 2013. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi peserta Uji Kompetensi Guru (UKG) dan penyelenggara UKG di Kabupaten/Kota.

    UKG dilaksanakan dengan tujuan untuk pemetaan kompetensi guru. UKG sebagai salah satu persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). UKG 2013 juga sebagai entry point Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

    Dalam buku pedoman yang ditanda tangani oleh Kepala BPSDMPK-PMP, Syawal Gultom, itu menjadi acuan pelaksanaan UKG 2013. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UKG dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

    Soal UKG dikembangkan oleh Tim Ahli dengan bentuk soal obyektif tes jenis pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan jawaban. Komposisi instrumen tes adalah 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional dengan waktu pengerjaan soal ujian adalah 120 menit dan jumlah soal maksimal 100 butir soal.

    UKG dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu sistem online dan sistem manual. Sistem online dilaksanakan pada daerah yang terjangkau jaringan internet dan memiliki laboratorium komputer. Sistem manual dilaksanakan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan internet dan tidak memiliki laboratorium komputer.Beberapa Bab yang ada pada Pedoman Uji Kompetensi Guru antara lain:

    PELAKSANAAN UKG ONLINE
    A. Aturan Pelaksanaan UKG Online
    B. Penyiapan Perangkat dan Registrasi Peserta
    C. Petugas UKG Online
    D. Pengendalian Soal
    E. Tata Cara Mengikuti Ujian online
    F. Aturan Pelaksanaan UKG Online
    G. Jadwal Pelaksanaan UKG Online

    PELAKSANAAN UKG MANUAL
    A. Aturan Pelaksanaan UKG Manual
    B. Pengamanan Soal
    C. Petugas UKG Manual
    D. Pengawasan UKG dan Pengendalian Soal
    E. Tata Cara Mengikuti Ujian Manual
    F. Jadwal Pelaksanaan UKG Manual

    Buku pedoman UKG 2013 juga disertai dengan lampiran-lampiran lain, seperti; Tabel jadwal pelaksanaan UKG online dan manual, rincian jumlah peserta UKG 2013 setiap provinsi dan foramt kartu peserta UKG. Selengkapnya buku Pedoman UKG 2013, bisa didownload di sini.

    more
  • Tes CPNS Akan Digelar Serentak Agustus 2013
    Tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional akan digelar pada Agustus 2013. Diperkirakan tahun ini sekitar 110 ribu PNS memasuki masa pensiun. Pemerintah berencana membuka pengadaan CPNS baru sebanyak 169 ribu orang tahun ini. Jumlah itu sudah termasuk program penyelesaian pegawai honorer yang masih tersisa.

    Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat ini masih menunggu usulan kebutuhan CPNS dari daerah. Setiap daerah harus mengusulkan berapa jumlah CPNS yang dibutuhkannya. Kemenpan-RB masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah.

    Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2 yaitu yang tidak digaji dari APBN/APBD, jumlahnya mencapai 500 ribu. Setelah ditentukan jumlah kuota yang akan diterima untuk PTT K2, akan lakukan tes untuk pada Juli atau Agustus. Sementara untuk formasi dari umum akan diterima sekitar 60 ribu CPNS

    "Untuk penerimaan dari kategori umum 60 ribuan," kata Wamen PAN-RB Eko Prasojo dikutip dari Tribunnews.com (10/05/2013)

    Tes penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2, akan disamakan dengan tes penerimaan reguler, diantaranya tes kepribadian, tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan. Tes CPNS ini akan dilaksanakan serentak pada Agustus 2013.

    Untuk penerimaan CPNS dari pelamar umum dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah. Penerimaan pegawai disesuaikan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Wamen PAN-RB memperkirakan perekrutan pegawai tahun 2014 kurang lebih sama dengan penerimaan tahun ini. Baru pada tahun 2015 bisa lebih leluasa setelah pegawai honor mendapat prioritas.

    more
  • 625.312 Guru Akan Mengikuti Uji Kompetensi Guru
    Sebanyak 625.312 guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG). Uji kompetensi yang akan dimulai tanggal 27 Mei sampai 8 Juni 2013 ini akan diikuti guru SD sampai SMA/SMK. Uji kompetensi guru tahun ini adalah tahun kedua sejak digelar mulai tahun 2012.

    UKG dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. UKG juga sebagai persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

    Guru-guru di seluruh Indonesia akan melaksanakan dengan 2 sistem, yaitu secara online dan manual. UKG online dilaksanakan pada daerah yang memiliki laboratorium komputer dan terhubung dengan internet. UGK dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan didampingi oleh operator TUK. Ada 2.230 TUK di seluruh Indonesia yang menjadi tempat dilaksanakannya tempat ujian.

    Sedangkan UKG manual hanya diterapkan di 42 Kabupaten/Kota, yaitu wilayah yang masih belum terjangkau internet. Untuk UKG manual dilaksanakan pada 5 Juni 2013. Setiap guru akan menerima soal sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Soal UKG terdiri dari 100 soal dengan waktu 120 menit.

    Berikut Jumlah Peserta Uji Kompetensi Guru 2013:
    No Propinsi Calon Peserta Jumlah TUK Kab UKG Manual
    1 DKI JAKARTA 7.932 52 0
    2 JAWA BARAT 64.368 255 0
    3 JAWA TENGAH 74.564 417 0
    4 DI. YOGYAKARTA 10.387 67 0
    5 JAWA TIMUR 74.988 279 0
    6 ACEH 27.318 76 0
    7 SUMATERA UTARA 42.522 122 4
    8 SUMATERA BARAT 18.511 84 0
    9 R I A U 28.529 70 0
    10 J A M B I 8.003 14 0
    11 SUMATERA SELATAN 22.454 67 0
    12 LAMPUNG 19.342 40 0
    13 KALIMANTAN BARAT 19.108 45 0
    14 KALIMANTAN TENGAH 9.316 35 0
    15 KALIMANTAN SELATAN 11.879 31 0
    16 KALIMANTAN TIMUR 13.252 37 1
    17 SULAWESI UTARA 9.715 25 0
    18 SULAWESI TENGAH 12.890 28 0
    19 SULAWESI SELATAN 26.823 128 0
    20 SULAWESI TENGGARA 8.265 22 0
    21 MALUKU 8.786 32 3
    22 B A L I 9.609 33 0
    23 NUSA TENGGARA BARAT 12.058 26 1
    24 NUSA TENGGARA TIMUR 21.594 64 0
    25 PAPUA 8.920 18 22
    26 BENGKULU 8.201 31 0
    27 MALUKU UTARA 6.315 13 1
    28 BANTEN 15.284 41 0
    29 BANGKA BELITUNG 5.052 16 0
    30 GORONTALO 4.287 21 0
    31 KEPULAUAN RIAU 7.092 18 2
    32 PAPUA BARAT 3.321 12 8
    33 SULAWESI BARAT 4.627 11 0
    J U M L A H 625.312 2.230 42

    Uji kompetensi ini akan menjadi agenda rutin bagi guru untuk mengetahui level kompetensi guru sebagai bahan pertimbangan kegiatan peningkatan profesi guru. Dengan demikian, guru nantinya diharapkan tidak resisten terhadap UKG dan akan menjadi terbiasa selalu ingin mengetahui level kompetensi melalui UKG dan senantiasa menginginkan kompetensinya untuk diukur secara berkala.

    more
  • Jadwal Pelaksanaan UKG Online dan Manual 2013
    Jadwal Pelaksanaan UKG Online dan Manual 2013
    Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2013 dilaksanakan dengan dua metode, yaitu online dan manual. UKG 2013 dilaksanakan mulai tanggal 27 Mei sampai 8 Juni 2013. UKG secara online dilaksanakan pada daerah yang memiliki laboratorium komputer yang terhubung ke jaringan intranet serta terjangkau jaringan internet. Peserta mengerjakan secara online soal UKG melalui Software UKG.

    Sedangkan UKG secara manual dilaksanakan pada daerah yang tidak memiliki laboratorium komputer serta tidak terjangkau jaringan internet. UGK dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan didampingi oleh operator dan pengawas ujian. Pelaksanaan UKG 2013 melalui beberapa tahap yang diikuti oleh peserta UKG dan Panitia pelaksana yang terdiri dari unsur Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Kab/Kota, Operator TUK.

    Jadwal Pelaksanaan UKG Online dan Manual 2013

    Kegiatan
    Jadwal

    UKG ONLINE 2013
    1  Pelatihan operator LPMP 25-27 April
    2  Rakor LPMP dgn Dinas Kab/Kota,    Sinkronisasi data ke Sistem UKG Online 30 April-2 Mei
    3  Perbaikan Mapel 3 Mei
    4  Pelatihan operator TUK 4-7 Mei
    5  Ujicoba Sistem di seluruh TUK Tahap 1 10-11 Mei
    6  Evaluasi hasil uji coba dan Perbaikan Sistem 12-18 Mei
    7  Ujicoba Sistem di seluruh TUK Tahap 2 19-20 Mei
    8  PELAKSANAAN UKG ONLINE 27 Mei-8 Juni

    UKG MANUAL 2013
    1  Pengambilan Master Soal dan LJK 21-22 Mei
    2  Penggandaan Soal 23-26 Mei
    3  Distribusi Soal 3-4 Juni
    4  PELAKSANAAN UKG MANUAL 5 Juni
    5  Pengiriman LJK ke LPMP Jateng 6-8 Juni
    6  Pemindaian (LPMP Jateng) 9-12 Juni
    7  Pengolahan hasil UKG 13-16 Juni

    Penetapan jadwal pelaksanaan UKG 2013 di masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan oleh LPMP bersama Dinas Pendidikan Kab/kota. Durasi pelaksanaan UKG akan berbeda-beda bergantung pada jumlah TUK dan jumlah peserta pada masing-masing wilayah. Semakin banyak TUK semakin cepat pelaksanaan UKG.

    Peserta UKG  mendapatkan soal sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Sebanyak 100 soal harus dikerjakan peserta dengan waktu 120 menit. Komposisi soal UKG meliputi 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional. Pelaksanaan UKG tiap harinya dibagi dalam 2-3 gelombang.

    more

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Baca Informasi Terbaru