Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Nama-nama Guru yang Ikut Sertifikasi Tahun Ini

Nama-nama Guru yang Ikut Sertifikasi Tahun Ini
Kemendikbud sudah menetapkan nama-nama guru yang berhak ikut sertifikasi tahun ini.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan Kemendikbud sudah menetapkan nama-nama guru yang berhak ikut sertifikasi tahun ini. Jadi guru tidak perlu mendaftar. Menurutnya guru-guru dengan usia yang lebih senior akan didahulukan jadwal sertifikasinya.

Total guru dalam jabatan yang belum disertifikasi mencapai 540 ribu orang lebih. Karena anggaran terbatas, tahun ini kuota sertifikasi guru dalam bentuk pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) hanya 120 ribu orang. Pemerintah memutuskan untuk kembali mendanai biaya sertifikasi.

"Sasarannya adalah guru dalam jabatan (guru yang sudah mengajar, red) pada 2006 sampai 2015," kata Pranata yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (02/09/2016).

Baca juga: PLPG 2016 Dimulai September Dibiayai Pemerintah

Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan Kemendikbud seharusnya tidak membuka akses sertifikasi untuk semua guru tanpa ada seleksi. Menurutnya guru yang tidak memiliki kemauan belajar, percuma diikutkan dalam sertifikasi.

"Perlu ada seleksi di awal, guru itu ada kemauan untuk belajar atau tidak," kata Indra.

Menurutnya, pelatih di program sertifikasi itu harus benar-benar memiliki kemampuan kependidikan yang bagus. Sehingga proses sertifikasi atau PLPG tidak sekedar ceramah. Kemendikbud harus menata ulang tujuan sertifikasi guru. Sertifikasi seharusnya membuat guru supaya lebih professional.

Perlu diketahui, Kemendikbud menyediakan halaman sebagai sarana informasi terkait penetapan calon peserta sertifikasi guru tahun 2016. Nama-nama guru yang berhak ikut sertifikasi dapat dilihat di halaman http://sergur.kemdiknas.go.id. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam bentuk PLPG diselenggarakan di kampus lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah.