Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Seluruh SD di Jakarta Terapkan Kurikulum Baru

Seluruh SD di Jakarta Terapkan Kurikulum Baru
Dinas Pendidikan DKI Jakarta rencananya akan menerapkan kurikulum baru pada seluruh sekolah dasar (SD) pada tahun ajaran baru mendatang yang dimulai pertengahan Juli 2013. Lokasi SD yang berdekatan menjadi pertimbangan diterapkannya kurikulum baru di seluruh SD yang ada di Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan jika penerapannya hanya pada sebagian sekolah saja dapat menimbulkan permasalahan.

"Di Jakarta ini, jarak 200 meter saja ada SD lagi. Belum lagi yang dua SD tapi satu atap. Kalau hanya sebagian, nanti ada yang iri. Kami juga susah tentukan yang mana duluan," kata Taufik dikutip dari Kompas (1/4/2013).

Penerapan kurikulum baru yang merupakan kurikulum pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk semua SD tersebut membutuhkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, sebelumnya Kemendikbud menetapkan hanya kuota 30 persen sekolah untuk penerapan pada jenjang pendidikan dasar.

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan segera mengajukan permohonan pada Kemendikbud agar dapat menerapkan kurikulum baru pada semua SD yang ada di Jakarta. Dari lima kota administratif dan satu kabupaten, Kabupaten Pulau Seribu sudah dipastikan akan menggunakan kurikulum baru pada semua SD.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, masalah kurikulum ini belum dipersiapkan baik untuk pengadaan buku maupun pelatihan guru secara keseluruhan. Sehingga untuk pembiayaan pelaksanaannya akan meminta bantuan sementara dari pusat terlebih dahulu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menyambut baik rencana dari DKI Jakarta tersebut. Namun untuk masalah bantuan pembiayaan pelaksanaannya, pihaknya akan melakukan perhitungan lagi apakah dengan anggaran yang sudah disetujui DPR RI tersebut dapat dialokasikan.

"Banyak yang ingin 100 persen memang. Tidak hanya Jakarta, ada Yogyakarta dan Padang. Ini tandanya baik sekali," kata Nuh. "Tapi kami coba hitung dulu. Kami juga punya keterbatasan sehingga menetapkan hanya 30 persen," imbuhnya.