Hasil Akreditasi Menunjukkan Kualitas Guru di Bawah Rata-rata

Nilai standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) atau guru masih di bawah nilai rata-rata standar lainnya.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menyatakan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) atau guru harus menjadi perhatian khusus. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan kualitasnya juga masih rendah. Rekomendasi hasil analisis akreditasi sekolah dan madrasah ini akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Berdasarkan hasil analisis akreditasi sekolah dan madrasah yang dilakukan BAN-S/M di tahun 2018 diketahui, nilai standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan standar sarana prasarana pendidikan masih di bawah nilai rata-rata standar lainnya. Nilai tersebut merujuk pada tingkat pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hasil pada satuan pendidikan jenjang SD dan MI misalnya, rata-rata nilai standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta sarana prasarana masih di bawah nilai rata-rata standar lainnya. Baik untuk sekolah dengan kategori sasaran baru maupun reakreditasi. Contoh, untuk jenjang SD pada sasaran baru, capaian pemenuhan standar PTK sebesar 71,7 dan sarpras sebesar 69,7.

Ketua BAN-S/M, Toni Toharudin berharap, hasil akreditasi sekolah menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem zonasi pendidikan. Sehingga hasil yang diharapkan dari sistem zonasi akan tercapai, di sisi lain juga berdampak pada meningkatnya nilai akreditasi sekolah dan madrasah.

"Karena tujuan zonasi itu ingin mempercepat pemerataan pendidikan yang bermutu," kata Toni yang SekolahDasar.Net kutip dari Medcom (15/12/18).

Baca juga: Kemendibud Gunakan Zonasi untuk Menata Guru

Realisasi jumlah sekolah/madrasah yang diakreditasi dan telah ditetapkan sampai tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 51.979 Sekolah dan Madrasah dari kuota 54.000 yang ada. Dari jumlah sekolah/madrasah yang telah diakreditasi, 17.695 (34.04%) merupakan kategori sekolah/madrasah sasaran baru dan 34.284 (65.96%) sekolah/madrasah kategori reakreditasi.

Toni menyebutkan, pada jenjang SD/MI peringkat A sebesar 19,77%, B sebesar 61,62%, C 16,03%, dan Tidak Terakreditasi (TT) sebesar 2,58% dari 35,903 sekolah/madrasah yang diakreditasi. Pada jenjang SMP/MTs perolehan peringkat A sebesar 20,85%, B sebesar 40,49%, C sebesar 32,20%, dan TT sebesar 6,46% dari 10,022 sekolah/madrasah yang diakreditasi.

Tahun ini BAN-S/M melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan menetapkan kebijakan prioritas, yakni pada sekolah dan madrasah sasaran baru dan Tidak Terakreditasi (TT). Kedua, sekolah dan madrasah reakreditasi dengan status kedaluwarsa dua tahun atau lebih, dan sekolah/madrasah reakreditasi dengan status kedaluwarsa satu tahun.

Lakukan 7 Hal Ini Demi Membuat Anak Jadi Cerdas

Cara membuat anak jadi cerdas terletak pada sikap dan didikan orang tuanya.

Sebuah penelitian dari Universitas Queensland, Australia, pada tahun 2013 mengatakan bahwa 20 hingga 40 persen dari kecerdasan anak adalah faktor genetik. Hal tersebut bukan berarti membuat orang tua tidak mencari cara membuat anak jadi cerdas, karena faktor yang dominan membentuk kecerdasan anak yaitu dari cara orang tua membesarkan dan mendidik mereka.

Salah satu impian setiap orang tua yaitu memiliki anak yang cerdas dan pintar. Untuk mencapai impian tersebut, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Ajarkan kedisiplinan sejak dini

Menurut para pakar, kunci kesuksesan terletak pada kedisiplinannya dan bukan pada IQ yang tinggi. Itu artinya, Anak yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan berpeluang menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Dari sifat disiplin tersebut akan muncul kecerdasan secara alami. Itulah pentingnya setiap orang tua mengajarkan kedisiplinan pada anak sejak dini.

2. Kenalkan anak pada temannya yang cerdas

Salah satu yang dapat membentuk kecerdasan pada anak yaitu pengaruh pergaulan dan lingkungan. Yang harus Anda lakukan adalah mencarikan dan mengenalkan kepada teman-teman sebayanya yang cerdas. Sehingga anak Anda akan ikut pada kebiasaan positif temannya yang membuat ia menjadi sama-sama cerdas.

3. Berikan waktu bermain

Kecerdasan anak bisa terbentuk secara alami ketika ia bermain. Kretivitasnya akan lebih berkembang ketimbang Anda membatasi waktu bermain pada anak. Yang terpenting adalah orang tua selalu memperhatikan aktivitas bermain anak agar tidak membahayakan keselamatan dirinya.

4. Program belajar secara rutin

Cara membuat anak jadi cerdas selanjutnya adalah menghadirkan program belajar di rumah secara rutin. Jangan memaksa anak untuk belajar, tetapi lakukan dengan cara pendekatan secara halus agar anak nyaman dan senang ketika Anda mengajaknya belajar di rumah. Salah satu cara mengajak anak belajar yaitu dengan metode belajar sambil bermain.

5. Perhatikan pola tidur anak

Tidur yang cukup bagi anak sangat membantu meningkatkan daya ingat lebih lama. Pasalnya, kurang tidur 1 jam saja dari waktu normal dapat membuat kemampuan otak anak berkurang 2 tahun dari umurnya. Jadi, pastikan anak Anda agar pola tidurnya cukup.

6. Berikan pelajaran lewat musik

Sebuah riset menunjukan bahwa anak yang menerima pelajaran melalui musik akan jauh lebih cepat peningkatan IQ-nya dibandingkan dengan mereka yang tidak mempelajari musik. Bahkan, belajar dengan alunan musik akan membuat anak lebih rileks dan menyenangkan.

7. Ajarkan kebiasaan membaca

Membaca dapat meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat sesuatu yang dilihat dan dibacanya. Ajarkan pada anak dengan berbagai cara apapun agar kebiasaan membaca menjadi hobi yang disenanginya.

Baca juga: Tanda-tanda Anak Ber-IQ Tinggi Sesuai Tahapan Umurnya

Ketujuh cara membuat anak jadi cerdas tersebut, dapat Anda terapkan sekarang juga. Lebih baik dimulai dari anak usia dini yaitu sekitar 2 tahun ke atas.

Jadwal Pendaftaran Calon PPPK Formasi Guru

 Ada 150.669 guru honorer yang akan direkrut menjadi PPPK.

Pemerintah akan membuka pendaftaran calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada Februari 2019. Salah satu formasi yang akan dibuka adalah guru. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam rapat kerja gabungan Komisi X DPR RI dengan empat kementerian(12/12).

"Sesuai pembicaraan dengan MenPAN-RB, disepakati untuk rekrutmen calon PPPK dari guru honorer adalah Februari. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana," kata Mendikbud yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (13/12/18).

Sesuai kesepakatan dengan DPR, ada 150.669 guru honorer kategori 2 (K2) yang akan direkrut menjadi PPPK. Namun, mengingat ada yang belum memiliki ijazah S1, maka 74.794 guru belum bisa diangkat tahun depan. Mendikbud menjamin, 74.794 guru honorer K2 yang sudah masuk data base itu akan diproses pengangkatannya begitu syarat S1 sudah terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengatakan proses pengangkatannya dilakukan sebelum Maret 2019. Untuk tahap awal yang diangkat duluan adalah guru honorer K2 dengan kualifikasi S1. Juga guru honorer yang tidak lolos dalam tes CPNS 2018.

"Yang tidak lolos CPNS 2018 bisa mengikuti seleksi PPPK," kata Joko saat memimpin raker gabungan antara Kemendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri.

Baca juga: 5 Usulan PGRI Pada Presiden Terkait Guru Honorer

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja membenarkan rencana rekrutmen calon PPPK digelar antara Februari-Maret 2019. Saat ini pihaknya tengah menunggu pertimbangan teknis Kementerian Keuangan terkait anggaran dan jumlah formasi jabatan yang disiapkan.

"Masih dibahas terus. Yang pasti untuk tenaga guru dan kesehatan akan dibuka. Sedangkan formasi jabatan lain masih dibahas," kata Iwan.

PPPK akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Hanya saja, PPPK tak akan mendapatkan pensiun layaknya PNS.

Tidak Boleh Lagi Ada Moratorium Penerimaan Guru

Sekali dimoratorium, dampaknya luar biasa. Guru memiliki peran sangat penting.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan saat ini masih ada 736 ribu guru honorer di Indonesia. Dengan pola pengangkatan guru melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibagi 2 yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak boleh lagi ada moratorium penerimaan guru.

“Kita berharap tahun depan sudah ada PPPK guru. Perlu diingat bahwa tidak boleh lagi ada moratorium guru karena setiap tahun harus mengangkat guru mengganti yang pensiun, menambah jumlah kapasitas karena ada sekolah baru, ruang kelas baru, peserta didik baru, serta ada guru meninggal dunia maupun mengundurkan diri,” terang Mendikbud.

Ditambahkan, sebenarnya guru honorer adalah guru pengganti pensiun. Akan tetapi guru pensiun tidak pernah diganti karena ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru. Akhirnya kepala sekolah memutuskan mengangkat guru honorer dengan gaji dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS untuk operasional sekolah, bukan untuk gaji guru.

Perlu Keppres Melarang Moratorium Rekrutmen Guru

Mantan Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, perlu ada keputusan presiden (Keppres) yang mengatur tentang penggantian guru PNS. Selama ini tidak ada pengaturan jelas sehingga jumlah kebutuhan guru dalam 10 tahun terakhir meningkat. Karena itu, dia berharap jangan ada lagi moratorium rekrutmen guru PNS.

Sekali dimoratorium, dampaknya luar biasa. Guru memiliki peran sangat penting. Ketika kebutuhan guru tidak terjaga akan berdampak luas pada proses belajar mengajar. Dengan desentralisasi, pemerintah pusat tidak memiliki banyak kekuatan melakukan penataan guru. Itu sebabnya, Kemendikbud butuh penguatan kewenangan dalam melakukan tata kelola guru dalam bentuk Keppres.

Baca juga: Kemendibud Gunakan Zonasi untuk Menata Guru

"Keppres sangat dibutuhkan untuk mengatur masalah pendidikan terutama guru. Kalau 70 persen urusan guru bisa dituntaskan, maka selesai masalah pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia itu sangat tergantung pada guru," kata Mendikbud Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (13/12/18).

Dia menambahkan, tata kelola guru akan lebih mudah bila urusan distribusi, mutasi, diserahkan ke pusat. Sedangkan pengelolaan anggaran (gaji guru dan lainnya) biarkan diurus daerah.

Perlunya Keppres yang melarang moratorium rekrutmen guru juga didukung Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi. Menurutnya, desentralisasi mengurangi power Kemendikbud dalam penataan guru. Pemerataan guru jadi sulit karena ada ego sektoral daerah.

"Masalah guru ada pada distribusi. Kalau redistribusi guru jalan, tidak akan ada daerah yang kelebihan maupun kekurangan," kata Unifah.

Bermain Sambil Belajar Untuk Membentuk Bakat dan Minat Anak

Memberikan kebebasan bermain pada peserta didik.

Anak pada usia kelas bawah pada dasarnya adalah kelas bermain namun dari kegiatan bermain inilah mereka mulai menumbuhkan bakat mereka yang sesungguhnya. Jika demikian maka sangatlah penting bagi para Pendidik dalam mengamati bakat dan minat mereka sehingga dapat memotivasi Peserta didik tersebut agar mengembangkan bakatnya.

Untuk mencapai harapan Pendidik dalam menggalang bakat peserta didik maka Pendidik seyogyanya memahami awal pertumbuhan bakat peserta didik. Jika tidak demikian maka pada kelas atas peserta didik akan dilema sehingga tidak maksimal dalam menata bakat dan minatnya.

Ada beberapa langkah yang dapat menjadi pengalaman sederhana yang dapat membantu Pendidik di kelas rendah untuk mengetahui proses pembentukan bakat dan minat bagi peserta didik, langkah-langkah sederhana tersebut antara lain:

1. Memberikan kebebasan bermain pada peserta didik untuk menemukan pilihan peserta didik terhadap bidang yang diminatinya. Dalam tahap ini Pendidik membiarkan peserta didik bermain bebas sesuai kesukaannya. Sementara itu Pendidik dapat melakukan pengamatan secara terpisah tanpa memberi komentar atau pun percakapan dengan peserta didik yang diamati.

2. Langkah berikutnya adalah Pendidik membuat analisa sederhana untuk menetapkan menetapkan konsep awal bakat dan minat peserta didik yang telah diamati. Selanjutnya Pendidik dapat mengelompokkan Peserta didik menurut minat dan bakat yang dimainkan pada tahap pengenalan tadi.

3. Selanjutnya pada tahap ini peserta didik dikelompokan berdasarkan bakat dan minat yang sama lalu mereka diarahkan kembali pada sejumlah pilihan yang sama seperti pada tahap pertama di atas agar mereka sekali lagi dibiarkan bermain bebas,jika peserta didik masih tetap memilih bidang yang sama pada tahap ini maka itu berarti Peserta didik tersebut sudah pasti menemukan bakat awalnya.

4. Mulailah menuntun peserta didik berdasarkan hasil pengamatan ke dua ini sebab peserta didik telah menunjukkan bakat awalnya .Untuk itu pada tahap ini Pendidik harus menyediakan sarana belajar yang lengkap berdasarkan minat dan bakat yang telah ditemukan pada peserta didik.

5. Berikan berbagai konsep dan teori sebagai dukungan untuk meyakinkan peserta didik agar terus menekuni bakat dan minat yang disukainya.

Inilah beberapa langkah yang dapat dimanfaatkan Pendidik untuk menemukan bakat dan minat pada peserta didik di kelas bawah.

*) Ditulis oleh Paulus Pobas, Guru non PNS pada SMA Kristen 1 SoE, Kab.Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Melalui Zonasi Siswa tak Perlu Lagi Daftar Sekolah

Ditargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar.

Melalui sistem zonasi yang diterapkan pemerintah pada tahun depan, siswa tidak perlu lagi mendaftar masuk sekolah. Sebab, namanya sudah terdaftar di sekolah tersebut. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam diskusi di Jakarta, Senin (10/12).

"Kami menargetkan, pada tahun depan siswa tidak perlu lagi mendaftar. Tapi, namanya sudah terdaftar di sekolah yang ada di dekat rumahnya. Mudah sekali sebenarnya, jika zonasi ini diterapkan karena siapa yang masuk SMP tahun depan adalah anak yang duduk di kelas enam sekarang ini," kata Muhadjir.

Untuk menerapkan sistem zonasi tersebut, diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas kependudukan dan catatan sipil. Data tersebut juga bisa digunakan untuk pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut Muhadjir, sistem zonasi merupakan puncak dari restorasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Zonasi mengutamakan kedekatan jarak domisili peserta didik dengan sekolah.

Tidak hanya digunakan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, sistem zonasi juga untuk mencegah penumpukan guru berkualitas di suatu sekolah, menghilangkan eksklusivitas, dan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal.

Ke depan, Kemendikbud akan memberikan bantuan berdasarkan sistem zonasi sehingga bantuan bisa terpetakan dan terarah. Dengan sistem zonasi itu, anggaran bisa difokuskan untuk kesejahteraan guru, peningkatan pelatihan guru, dan anggaran untuk afirmasi.

Baca juga: Usaha Pemerintah Penuhi Hak dan Kesejahteraan Guru

"Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dikoordinasikan dengan baik," kata Mendikbud Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari Republika (11/12/18).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berharap, ke depan, kebijakan zonasi tersebut bisa dijadikan Perpres. Saat ini, sudah ada sekitar 2.570 zonasi. Mendikbud berharap, bisa meningkat hingga 5.000 zonasi.