Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Selama Rasionalisasi, Apakah Tidak Ada Rekrutmen PNS?

Selama Rasionalisasi, Apakah Tidak Ada Rekrutmen PNS?
Meski pemerintah berencana memberlakukan rasionalisasi jumlah PNS, namun rekrutmen CPNS tetap dibuka.
Untuk mengurangi beban APBN, pemerintah berencana mengurangi jumlah PNS. Dalam beberapa kali kesempatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pemerintah berencana mengurangi jumlah PNS sebanyak satu juta orang secara alami hingga 2019.

Baca juga: MenPAN-RB: Tidak Ada Penerimaan CPNS Tahun Ini

Dengan kebijakan rasionalisasi jumlah PNS empat tahun ke depan akan berkurang menembus rasio 1,5 persen. Saat ini rasio PNS terhadap penduduk masih 1,7 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1,7 pegawai.‎ Saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,5 juta orang. Dari jumlah itu, hampir dua juta orang diantaranya menduduki jabatan fungsional umum.

PNS yang ada pada jabatan fungsional umum ini yang akan dipertimbangkan untuk dirasionalisasi, baik PNS pusat maupun di daerah. Tentunya tetap mempertimbangan kondisinya, misal tenaga kesehatan, guru, dan penegak hukum yang masih kekurangan. Jabatan-jabatan ini malah ditambah diiringi perbaikan kualitas.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan meski pemerintah berencana memberlakukan rasionalisasi jumlah PNS, namun rekrutmen CPNS dari jalur khusus (ikatan dinas, pegawai tidak tetap) tetap dibuka.

"Jadi bukan berarti rencana pemangkasan jumlah pegawai selalu diartikan tidak adanya peluang rekrutmen CPNS. Rekrutmen CPNS tetap dilakukan‎ di masa mendatang mengingat kebutuhan akan kader-kader muda berkualitas" kata Bima yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (19/01/16).

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang perlu dimanfaatkan.‎ Kehadiran bonus demografi berupa generasi-generasi muda dengan kualitas mumpuni, tambahnya, perlu dimanfaatkan. Anak-anak bangsa berkompetensi tinggi harus tetap diberi kesempatan membangun negaranya.‎