Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Komite Sekolah Ingin Diganti Jadi Badan Gotong Royong Sekolah

Komite Sekolah Ingin Diganti Jadi Badan Gotong Royong Sekolah
"Sehingga, fungsi gotong royong dan musyawarahnya lebih besar"
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mempunyai gagasan merevitalisasi komite sekolah. Pihaknya ingin peranan komite sekolah dibangkitkan lagi dengan wajah baru dengan nama badan gotong royong sekolah.

"Sehingga, fungsi gotong royong dan musyawarahnya lebih besar," kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (28/08/16).

Badan ini kelak akan diisi bukan hanya dari perwakilan sekolah dan orang tua, namun juga perwakilan masyarakat setempat. Menurutnya, perwakilan ini bisa diwakili oleh kepala desa ataupun perwakilan ibu PKK. Karena, pada nyatanya lingkungan setempat masih berperan besar. Apalagi untuk sekolah tingkat dasar (SD).

"Jadi nantinya, orang tua, sekolah dan masyarakat bisa bersama-sama memikirkan bagaimana cara memajukan sekolah dan menghimpun dana dari masyarakat. sehingga, kalau ada anak yang tidak mampu bisa segera disantuni dan yang mampu menyantuni," kata Mendikbud.

Badan gotong royong sekolah juga akan dilengkapi oleh perwakilan pihak Puskesma yang bertugas untuk membantu mengatur lingkungan sekolah agar selalu sehat. Sehingga, kesehatan sekolah tidak jadi tanggung jawab guru semata namun juga pihak Puskesmas. Wacana ini sudah dikomunikasikan dengan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Program "Full Day School" Tetap Jalan

Pelibatan pihak lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah ini sangat potensial. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan banyak keuntungan yang bisa diambil untuk sekolah maupun pendidikan anak. Salah satu contohnya terkait dana desa yang sedang getol digelontorkan pemerintah.

"Kalau kepala sekolahnya lincah, bisa berkoordinasi dengan kepala desa agar dana desa juga bisa digunakan untuk pendidikan di desa tersebut. saling gotong royong untuk kepentingan bersama," kata dalam acara kongres Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) di Jakarta (27/8).