Kritik untuk Nadiem: Jangan Ada Banyak Program Tapi Tidak Dapat Menjadi Solusi

Pemerintah diminta untuk melakukan dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan terkait dalam membuat kebijakan pembentukan ruang talenta guru. Langkah itu diperlukan supaya kebijakan yang akan dijalankan dapat terlaksana dengan baik.

“Sebelum program baru dilaksanakan, pemerintah perlu melakukan dengar pendapat dengan perwakilan guru, asosiasi guru, perwakilan sekolah dan pakar. Harus ada sosialisasi program yang jelas agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf.

Sistem pencegahan diperlukan dalam pembentukan ruang talenta guru. Sistem tersebut dibutuhkan untuk mencegah sekolah melakukan perekrutan guru secara asal atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, yang tak mempertimbangkan aspek-aspek utama yang mendukung kualitas pengajaran sekolah.

"Jangan sampai sistem baru mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas guru dan ketidakadilan lainnya bagi para guru honorer," kata Dede yang SekolahDasar.Net kutip dari Republika (13/06/2023).

Terlepas dari program baru tersebut, dia juga meminta pemerintah untuk lebih dulu menyelesaikan setumpuk permasalahan terkait guru yang sampai saat ini belum selesai. Khususnya, mengenai proses seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang masih terkendala.

“Jangan sampai ada banyak program tapi tidak dapat menjadi solusi berarti. Jadi selesaikan dulu persoalan tersebut sebelum program lowongan melalui lokapasar dibuka,” kritik Dede.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengagas marketplace guru yang diklaim untuk mengatasi tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun. Marketplace guru sendiri merupakan database di mana semua sekolah dapat mencari siapa saja orang yang bisa menjadi pendidik atau diundang ke sekolah tersebut.