Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Pemerintah Didesak Rekrut CPNS Guru Sebanyak-banyaknya, Stop Eksploitasi Honorer

Kalau pandemi Covid-19 sudah selesai segera rekrut CPNS guru sebanyak-banyaknya. Pemerintah jangan memanfaatkan atau mengekspolitasi guru honorer.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah segera merekrut CPNS guru sebanyak-banyaknya setelah selesai pandemi Covid-19. Hal tersebut perlu dilakukan pemerintah karena guru yang sudah dan akan pensiun tidak akan tertutupi.

"Kalau pandemi Covid-19 sudah mereda dan selesai segera rekrut CPNS guru sebanyak-banyaknya. Pemerintah jangan “modusan” dengan memanfaatkan atau mengekspolitasi guru honorer yang sudah ada. Guru PNS sangat-sangat kekurangan," kata Ketua PGRI Dudung Nurullah Koswara.

Selama ini setiap satuan pendidikan cenderung guru tidak kekurangan karena banyak honorer yang jadi “pahawan penyelamat”. Dia menyebutkan, ada empat kemungkinan mengapa pemerintah setengah hati dalam merekrut tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) guru baik CPNS dan PPPK.

Pertama, terkait anggaran. Pemerintah agak galau terkait bagaimana belanja pegawai ASN bila direkrut besar-besaran. Belanja pegawai ASN guru itu termasuk paling besar di negara ini. Pasalnya, pegawai paling besar dan terbanyak jumlahnya. Setiap daerah provinsi, kota/kabupaten selalu dibuat pusing untuk menyiapkan gaji bagi guru ASN dan juga guru tenaga harian lepas.

Kedua terkait modus. Pemerintah nampaknya memainkan “modusnya” dalam memperlakukan tenaga pendidik. Mengingat jumlah sarjana pendidikan keguruan membeludak, ada di mana-mana. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di mana-mana, maka lulusannya tak terhitung, dan terus bertambah setiap tahun.

"Seolah guru honorer yang butuh pekerjaan bukan pemerintah yang butuh guru. Beda dengan dulu, lulusan guru sulit. Malah lulusan SMP, SMA dan SMK dijadikan guru," kata Dudung yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (18/05/20).

Lihat juga: Kepala Sekolah Diminta Tak Lagi Rekrut Guru Honorer

Ketiga terkait politik. Pemerintah punya rekaman politik yang kurang baik terkait ASN. Jenderal TNI (purn) Moeldoko pernah menuturkan berdasarkan survei, ASN 72 persen memilih Prabowo Sandi pada Pilpres tahun lalu.

"Menurut saya pemerintah jangan “halu” karena dulu tidak didukung mayoritas ASN dalam Pilpres . Halu maksudnya jangan “trauma” karena mayoritas ASN dianggap “berkhianat” saat Pilpres," terangnya.

Saatnya memaafkan secara politik dan jangan trauma demi sukses layanan publik. Dia mengaku agak curiga karena ASN PPPK guru khususnya masih terkatung-katung. Walaupun sebagian ASN CPNS sudah diberi SK. Ia mempertanyakan, mengapa yang ASN PPPK belum.

"Ayo pemerintah jangan halu dan dendaman. Walaupun dahulu banyak guru yang tidak memiih terutama guru honorer maafkan mereka! Terutama guru honorer yang sudah lolos PPPK segera SK dan beri NIP," kata Dudung.

Dia melanjutkan, guru honorer lainnya segera mudahkan mengikuti seleksi ASN lanjutan. Pemerintah lupakan “rekaman” hasil survei Moeldoko. Itu bukan sebuah kesalahan fatal tetapi kekesalan karena nasib mereka yang tak menentu. Pemerintah diminta memaafkan.

Keempat terkait masih banyaknya program pemerintah yang lain dan belum tuntas. Kepentingan politik, proyek dan modus lainnya masih lebih diutamakan dari “penyelamatan” nasib guru. Menurutnya, masalah politik, anggaran, dan kegaduhan demi kegaduhan di negeri ini akan memperlambat rekrutmen CPNS serta PPPK.

"Pak Jokowi mohon segera beri SK dan NIP kepada PPPK yang sudah lulus dan pasca Covid-19 segera rekrut tenaga guru sesuai kebutuhan di lapangan," kata Dudung.

Berlangganan via Email