Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Diminta Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Diminta Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Dalam beberapa pekan terakhir angka penularan Covid-19 semakin meningkat. Bertambahnya kasus positif ini lantaran mulai terdeteksinya klaster mudik Lebaran 2021 yang diduga akibat varian Delta mutasi India. 

Saat ini persentase anak-anak yang terinfeksi Covid-19 juga sangat tinggi, yakni mencapai 12,5 persen. Ketiadaan ruang ICU pasien usia anak mengakibatkan banyak anak meninggal akibat Covid-19, sehingga angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah untuk menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021. Sebab, melihat data tersebut, pembukaan sekolah dinilainya sangat berisiko.

“Mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah diatas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka,” kata Komisioner KPAI, Retno Listyarti.

Kemudian, pihaknya pun meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah segera menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Khususnya bagi wilayah yang memiliki positivity rate di atas 5 persen.

“KPAI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menghentikan ujicoba PTM di sejumlah daerah yang positivity rate-nya di atas 5 persen,” kata Retno yang SekolahDasar.Net kutip dari Jawa Pos (23/06/21).

Sejalan dengan KPAI, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak ngotot menerapkan sekolah tatap muka. Pasalnya, angka kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia, di mana delapan kasus yang positif covid di Indonesia, satu adalah usia anak. 

"Penghentian harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi Covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik (guru) wajib juga dilindungi dari penularan Covid-19," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN.

Lihat juga : Tips Menjadi Guru SD yang Kreatif di Era New Normal

Dia menegaskan, jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru. Mengingat, kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah di atas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. 

Kondisi tersebut sangat tidak aman untuk membuka sekolah tatap muka. Untuk wilayah dengan positivity rate di bawah 5 persen, Pemda bisa saja membuka PTM apabila mereka memiliki mekanisme kontrol yang langsung ke sekolah. Data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar.