Tak Banyak Guru yang Mau Mengabdi di Daerah

Tak Banyak Guru yang Mau Mengabdi di Daerah
Selain besarnya jumlah kekurangan guru yang sulit dikejar, tak banyak juga guru yang mau terus mengabdi di daerah.
Indonesia mengalami persoalan serius terkait dengan kurangnya guru. Menurut laporan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pada 2015 lalu, Indonesia masih kekurangan sekitar 520 ribu guru. Jumlah itu akan terus bertambah karena ribuan guru Inpres akan pensiun pada tahun 2018-2023.

Guru Inpres adalah guru yang dikirim berdasarkan Instruksi Presiden pada tahun 1974 sampai 1975 di masa Orde Baru. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yatim Mustafa yang menyatakan, rata-rata guru yang pensiun pada 2018 kebanyakan adalah guru Inpres yang didatangkan dari daerah lain pada pemerintahan orde baru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerjunkan guru di pelosok Indonesia atau kawasan Indonesia terdepan, terluar dan tertinggal (3T) melalui Program Sarjana Mendidik (SM-3T). Menurut Mendikbud Muhadjir, program SM-3T diharapkan dapat membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan, terutama kekurangan tenaga guru.

Baca: "Guru Nggak Boleh Hanya Kerja yang Enak-enak"

Walaupun sudah ada tindakan untuk mencegah kurangnya guru, bukan berarti Indonesia bisa terbebas dari ancaman kekurangan guru. Selain besarnya jumlah kekurangan guru yang sulit dikejar, tak banyak juga guru yang mau terus mengabdi di daerah.

Banyak guru yang awalnya siap menandatangani kontrak penempatan di seluruh Nusantara, termasuk wilayah-wilayah pedalaman, malah mengurus surat pindah karena tak betah di daerah. "Mereka tidak siap di daerah," kata Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie yang dilansir dari Antara.

Baca Selengkapnya

Nilai Rendah, Guru Santai Saja dan Kok Tidak Malu

Nilai Rendah, Guru Santai Saja dan Kok Tidak Malu
Sekarang guru malah santai saja. Kok tidak malu.
Apapun hasil ujian nasional dan hasil evaluasi itu sangat ditentukan oleh tingkat profesionalitas seorang guru yang dinilai melalui ujian kompetensi guru (UKG). Karena itu, ironis jika nilai rata-rata siswa itu enam sementara nilai uji kompetensi guru malah di bawah enam.

"Kalau UKG di bawah 6 sementara siswa rata-rata 6 maka ini terbalik" kata Kepala Dinas Pendidikan Alexius Akim yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (02/12/16).

Pemerintah pusat hingga ke daerah untuk berlomba meningkatkan nilai UKG. Menurut Alexius, hal ini lebih penting dilakukan dibandingkan wacana penghapusan ujian nasional.

"Saat ini nilai UKG Kalbar belum sampai nasional. Targetnya adalah 6,5, tapi sekarang malah 5,8," kata Alexius.

Baca juga: Hasil UKG Buruk Tunjangan Profesi Guru Dihapus

Menurut Alexius, rendahnya nilai UKG itu karena masih ada yang kurang paham dengan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar. Sebab lainnya, kata Alexius, masih ada guru yang belum membudayakan malu terlambat, tidak siap dan tidak masuk.

"Sekarang guru malah santai saja. Kok tidak malu," keluh Alexius.

Baca Selengkapnya

Sekolah 5 Hari Tinggal Menunggu Persetujuan Presiden

Sekolah 5 Hari Tinggal Menunggu Persetujuan Presiden
"Untuk rencana itu sudah saya ajukan ke Presiden. Tinggal menunggu persetujuan presiden saja"
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, berencana memotong hari belajar siswa hanya sampai hari Jumat atau lima hari dalam seminggu. Rencana itu sudah diajukan dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Untuk rencana itu sudah saya ajukan ke Presiden. Tinggal menunggu persetujuan presiden saja. Mudah-mudahan disetujui," kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari Okezone (01/12/16).

Pemotongan hari belajar ini supaya para siswa memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan karakternya. Namun, Muhadjir menegaskan untuk menempa karakter anak yang kuat, tidak cukup hanya mengandalkan sekolah. Belajar juga bisa dilakukan bersama keluarga dan masyarakat.

Baca: Pentingnya Melibatkan Orang Tua dalam Mendidik Anak

"Sabtu dan Minggu silakan tamasya bersama keluarga dan belajar di sana. Belajar hanya di ruang kelas seperti pemikiran kebanyakan kita saat ini, adalah pikiran yang menyesatkan," terang Muhadjir.

Baca Selengkapnya

Tak Perlu Repot, Kini Kenaikan Pangkat Sudah Online

Tak Perlu Repot, Kini Kenaikan Pangkat Sudah Online
Proses pelayanan kepangkatan dan sebagainya akan berjalan secara otomatis.
Selama ini guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap direpotkan dengan keharusan membawa berkas yang banyak sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan kenaikan pangkat maupun pensiun. Kini Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meresmikan layanan kenaikan pangkat dan pensiun otomatis, secara online (paper less) dan layanan kepegawaian terpadu.

Sistem online yang dibuat BKN ini untuk memudahkan PNS dalam pengurusan kenaikan pangkat. Menteri PANRB, Asman Abnur memberikan apresiasi langkah BKN ini. Pasalnya, lembaga ini berkomitmen dalam penerapan pelayanan kepegawaian tingkat nasional maupun internal instansi masing-masing, melalui program kebijakan kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan penerapan pensiun otomatis (PPO).

Dalam pengurusan administrasi kepegawaian bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi direpotkan dengan keharusan mengajukan dan membawa berkas syarat-syarat salinan, karena semuanya akan terekam secara otomatis. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan prima bagi ASN yang ada di Indonesia.

“Sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat administrasi, kompetensi dan kinerja, serta tidak bermasalah dalam hal disiplin, maka proses pelayanan kepangkatan dan sebagainya akan berjalan secara otomatis," kata Asman.

Dengan demikian, ASN tidak perlu lagi memikirkan persoalan administrasi kepegawaian untuk diri sendiri. Sehingga, sistem kemudahan pelayanan tersebut, dapat mendukung ASN untuk fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih baik.

Melalui pelayanan kepegawaian terpadu pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun dapat berjalan secara transparan tanpa harus melewati proses bertatap muka. Hal tersebut juga dapat meminimlisir praktek pungutan liar yang selama ini diasumsikan melekat pada penyelenggaraan layanan publik.

Baca juga: Jenis Tarikan di Sekolah yang Termasuk Pungli

"Dengan sistem ini, proses tatap muka berkurang, secara otomatis praktek pungli dapat diminimalisir. Akses masuk pun akan kami batasi, jadi tidak sembarang orang dapat masuk BKN untuk bertemu bagian yang membawahi masalah kenaikan pangkat dan pensiun," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Baca Selengkapnya

Internet Tidak Bisa Menggantikan Posisi Guru

Internet Tidak Bisa Menggantikan Posisi Guru
Secanggih-canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru
Perkembangan pesat internet dan teknologi menyebabkan membludaknya arus informasi dan telah berpengaruh pada proses belajar mengajar yang materinya bisa diperoleh dengan mudah di dunia maya. Namun, bukan berarti internet telah menggantikan posisi guru dan tenaga pengajar.

"Cari informasi apapun bisa dengan mudah klik Google, tapi data itu masih mentah dan secanggih-canggihnya teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru," kata Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Poppy Dewi Puspitawati yang SekolahDasar.Net kutip dari Republika (30/11/2016).

Guru justru berperan penting dalam penguatan pendidikan karakter yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Guru sebaiknya tidak membiarkan siswa mengakses internet tanpa pendampingan yang bisa berakibat berbahaya. Namun, guru harus menguasai teknologi digital terlebih dahulu daripada siswa.

Baca juga: Pengaruh Internet Terhadap Prestasi Siswa

"Ini adalah tantangan dan bukan sebuah kendala. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan kepada guru untuk pengayaan kemampuan IT melalui Pustekkom, termasuk di dalamnya pengembangan profesi guru melalui digital," kata Poppy.

Baca Selengkapnya

47 Jenis Tarikan di Sekolah yang Termasuk Pungli

47 Jenis Tarikan di Sekolah yang Termasuk Pungli
47 Jenis Tarikan di Sekolah yang Termasuk Pungli
Ada 47 jenis tarikan berdasarkan pengaduan masyarakat yang dimasukkan pungutan liar (pungli). Tarikan yang dibebankan kepada siswa dapat digolongkan sebagai pungli, apabila besaran tarikan diputuskan secara sepihak oleh sekolah tanpa melibatkan pendapat orang tua siswa, serta mengandung unsur pemaksaan dalam hal pembayaran.

Malang Corruption Watch beserta Forum Masyakat Peduli Pendidikan, berdasarkan data sebagaimana tertera di buku “Panduan Advokasi Pendidikan: Memahami untuk melakukan pendampingan kasus-kasus pendidikan,” ada 47 jenis tarikan berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.

Semua bentuk pungli dengan beragam modusnya di atas, adalah pelanggaran terhadap UU dan peraturan pendidikan yang ada. Masyarakat tidak boleh takut untuk menolak jika ada pungutan, jika masih takut segera laporkan kepada Dinas Pendidikan. Semua laporan dilindungi oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, termasuk nama/identitas pelapor.

Baca: Menemukan Pungutan Liar di Sekolah, Laporkan ke Sini

Pungutan liar dengan segala jenis dan bentuknya, merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, jika tidak, pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah akan bergeser menjadi barang yang diperjualbelikan.

Jika masalah seperti alokasi anggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tidak dilakukan, maka pungutan liar akan terus berkembang dan jadi jalan ilegal untuk menjawab kebutuhan sekolah. Tim Saber Pungli untuk bekerja serius memberantas pungli yang terjadi pada sektor-sektor pelayanan dasar.

Baca Selengkapnya