Belum Dapat KIP, Daftar Sekarang. Ini Caranya

Peserta didik yang tidak memiliki KIP segera mendaftar untuk merasakan manfaatnya.
Masyarakat miskin yang anak-anaknya belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dihimbau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendaftarkan diri. Sebab, pengusulan penerima KIP akan segera ditutup.

"Peserta didik yang tidak memiliki KIP segera mendaftar untuk merasakan manfaatnya," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad yang SekolahDasar.Net lansir dari laman JPNN (27/05/17).

Pengusulan mendapatkan dana PIP (Program Indonesia Pintar) oleh sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah binaan Kemendikbud, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017.

Cara atau mekanisme pendaftaran KIP sebagai berikut:‎‎

(A) Sekolah SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menyeleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP dengan prioritas yakni:

  • Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
  • Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  • Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
  • Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  • Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
  • Kelainan fisik (Peserta didik Inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
  • Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
  • Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
  • Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.


(B). Sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verifikasi sekolah.

(C). Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.

(D). Untuk jenjang SMA dan SMK, sekolah berkewajiban melaporkan data penerima PIP yang diusulkan mendapatkan dana.manfaat PIP ke dinas pendidikan provinsi setempat.

Baca Selengkapnya

Membela Negara Berbekal Budaya

Membela Negara Berbekal Budaya

Membela negara tak selalu identik dengan berseragam loreng, mengangkat senjata dan bertempur. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu bentuk dari bela negara. Selain itu berperilaku santun dan berbudaya juga dapat dikategorikan sebagai sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR Dedi Gumilar alias Miing saat memberikan pembekalan pada Kongres Himpunan Sekolah Asrama Indonesia di SMAT Krida Nusantara beberapa waktu lalu (PR, “08/05/2017”). Menurutnya, budaya tidak selalu berarti kesenian, namun juga cara berpikir seseorang dalam memandang sebuah persoalan.

Apa yang disampaikan oleh mantan komedian tersebut memang bukan tanpa alasan. Degradasi moral di kalangan remaja merupakan persoalan utama yang saat ini dihadapi oleh bangsa yang telah lebih dai 71 tahun merayakan kemerdekaannya tersebut. Berdasarkan laporan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berbagai persoalan seperti seks bebas, alkohol dan Narkoba kerap kali mengintai para remaja yang sedang dalam proses tumbuh kembang itu. Selain itu ujaran kebencian (di media sosial) pun nampaknya semakin sulit dijauhkan dari remaja yang juga dikenal sebagai generasi digital (digital native) ini. Berbagai permasalahan tersebut muncul seiring dengan masa transisi yang dialaminya.

Beragam upaya sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui pihak sekolah untuk mendorong remaja agar berperilaku positif. Sejak tahun 2015 lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan sebuah program yang diberi nama Program Penumbuhan Budi Pekerti (PPBP). Program yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan degradasi moral serta lunturnya rasa cinta tanah air (nasionalisme) yang saat ini tengah menjangkiti generasi muda kita. Dalam hal ini sekolah berperan sebagai ujung tombak dalam upaya menghidupkan kembali semangat kebhinekaan serta menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didiknya.

Baca: Menanamkan Budaya Daerah Pada Anak Sekolah Dasar

Adapun bentuk kegiatan wajib untuk menunjang program tersebut antara lain pelaksanaan upacara bendera pada hari senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya saat hendak memulai pelajaran, serta membiasakan membaca buku selama 15 menit setiap hari. Selain itu menanamkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pun menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pembentukan karakater siswa. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan akan lahir siswa-siswa yang memiliki budi pekerti luhur sehingga mereka mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

Sayangnya, program yang digadang-gadang mampu melahirkan generasi unggul berkarakter tersebut nyaris tak terdengar lagi. Pergantian pucuk pimpinan di tingkat Kementerian nyatanya berpengaruh terhadap program-program yang tengah dijalankan. Alih-alih melanjutkan program yang ada, pimpinan yang baru justru memberlakukan kebijakan baru yang juga tidak dijamin keberlangsungannya di masa yang akan datang.

Di tengah ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bagi tumbuh kembangnya insan-insan yang berbudaya, peran guru sebagai garda terdepan dalam upaya pembentukan karakter anak menjadi sebuah keniscayaan. Guru diharapkan mampu memposisikan dirinya sebagai “penunjuk jalan” atau kompas moral bagi anak didiknya dalam berperilaku. Datang ke sekolah tepat waktu, senantiasa berbicara dengan bahasa yang baik dan benar serta tidak merokok di lingkungan sekolah merupakan perilaku yang harus ditunjukkan oleh guru di hadapan murid-muridnya. Selain itu berupaya meningkatkan kompetensinya melalui bacaan-bacaan yang sesuai dengan bidangnya juga perlu dilakukan oleh guru dalam rangka menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan serta memahami perbedaan karakter peserta didik. Dengan demikian, harapan akan lahirnya generasi yang berilmu dan berakhlak mulia pun dapat benar-benar terwujud.

*) Ditulis oleh Ramdan Hamdani. Guru SDIT Alamy Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Sertifikasi Melalui PLPG Resmi Dihentikan Diganti PPG

Sertifikasi Melalui PLPG Resmi Dihentikan Diganti PPG
Program sertifikasi guru melalui PLPG resmi dihentikan dan diganti dengan PPG.
Program sertifikasi untuk guru dalam jabatan atau sertifikasi bagi guru yang sudah mengajar melalui pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) resmi dihentikan. Kemudian diganti dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.

Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata, alasan utamanya adalah pemerintah ingin menjalankan undang-undang. Dia mengatakan amanah dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sudah tidak dibernarkan lagi ada PLPG.

Pemerintah sejatinya sudah meringankan proses PPG untuk guru yang sudah mengajar. Diantaranya adalah durasi PPG lebih singkat dari semula satu tahun menjadi empat bulan. Sejumlah materi pendidikan dihapus, karena para guru dalam jabatan itu sudah mengajar.

Terkait dengan biaya sertifikasi guru melalui PPG, Pranata mengatakan pemerintah memberikan subsidi. Nominalnya Rp 7,5 juta per orang. Namun, subsidi itu belum menutup semua kebutuhan. Untuk akomodasi dan konsumsi selama mengikuti PPG, ditanggung sendiri.

"Subsidi itu hanya untuk kebutuhan akademik pendidikan," kata Pranata yang SekolahDasar.Net kutip dari laman JPNN (26/05/17).

Sementara itu, hingga saat ini masih ada sekitar 400 ribu yang telah mengajar namun belum mendapatkan sertifikat profesi guru.

Menurut Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, mereka masih menunggu antrean untuk mengikuti program PLPG yang seluruhnya dibiayai pemerintah. Tapi, dengan alasan program tersebut telah selesai, guru-guru tersebut diminta untuk ikut PPG.

PGRI akan mengadukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi jika Kemendikbud masih nekad untuk menghentikan pembiayaan untuk sertifikasi guru dalam jabatan itu . Sebab, sesuai undang-undang pula, sertifikasi guru itu dibiayai oleh pemerintah.

"Sekarang dengan alasan sudah sepuluh tahun mereka menghentikan. Itu zalim. Itu melanggar undang-undang. Dan kami akan persoalkan secara serius," kata Unifah usai menghadiri deklarasi komitmen guru Indonesia untuk pengendalian tembakau, di Jakarta.

Baca Selengkapnya

4 Poin Ini Harus Muncul di RPP K-13 Revisi Terbaru

4 Poin Ini Harus Muncul di RPP K-13 Revisi Terbaru
RPP Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi terbaru harus memunculkan macam point yaitu PPK, Literasi, 4C, dan HOTS.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 (K-13) edisi revisi yang terbaru harus memunculkan dan menginsert empat macam poin. RPP K-13 atau kurtilas edisi revisi tahun 2017 itu harus memunculkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Literasi, keterampilan abad 21, dan Higher Order of Thinking Skill (HOTS).

Dibutuhkan kreatifitas tenaga pendidik atau guru untuk membuat RPP K-13 yang memunculkan keempat poin di atas sehingga menjadi RPP yang utuh dan baik. Yang terbaru dalam menyusun RPP K-13 adalah mengintergrasikan PPK didalam pembelajaran dan mengintegrasikan literasi dalam RPP baik sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran.

4 Poin yang Harus Dimunculkan di RPP K-13

1. Gerakan PPK

Dalam RPP perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Pengintegrasian tersebut antara lain:
  • Pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah, dan luar sekolah (masyarakat/komunitas);
  • Pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
  • Pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat;

Perdalaman dan perluasan dapat berupa:
  • Penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter siswa,
  • Penambahan dan penajaman kegiatan belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau luar sekolah;
  • Penyelerasan dapat berupa penyesuaian tugas pokok guru, Manajemen Berbasis Sekolah, dan fungsi Komite Sekolah dengan kebutuhan Gerakan PPK.

Maka tidak mungkin lagi menggunakan metode atau pendekatan yang berpusat kepada guru. Yang digunakan adalah Active Learning, yaitu guru perlu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Khusus untuk PPK merupakan program yang rencananya akan disesuaikan dengan 5 hari belajar atau 8 jam sehari sedangkan Sabtu dan Minggu merupakan pendidikan keluarga (libur).

2. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/atau berbicara. GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.

Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Literasi dapat dijabarkan menjadi Literasi Dasar (Basic Literacy), Literasi Perpustakaan (Library Literacy), Literasi Media (Media Literacy), Literasi Teknologi (Technology Literacy), Literasi Visual (Visual Literacy).

3. Keterampilan abad 21 dengan 4C

Keterampilan abad 21 mencangkup Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation (4C). Inilah yang sesungguhnya ingin dituju dengan K-13, bukan sekadar transfer materi. Beberapa pakar menjelaskan pentingnya penguasaan 4C sebagai sarana meraih kesuksesan, khususnya di Abad 21, abad di mana dunia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Penguasaan keterampilan abad 21 sangat penting, 4C adalah jenis soft skill yang pada implementasi keseharian, jauh lebih bermanfaat ketimbang sekadar pengusaan hard skill.

4. Higher Order of Thinking Skill (HOTS)

Higher Order of Thinking Skill (HOTS) adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan.

Sejalan dengan itu ranah dari HOTS yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu; evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta/informasi; dan mengkreasi merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan atau ide-ide.

Baca Selengkapnya

Guru Harus Buat Anak Miliki Kemerdekaan Berpikir

Guru Harus Buat Anak Miliki Kemerdekaan Berpikir
Tanamkan pada anak bahwa banyak jalan menuju kebenaran, kebenaran memiliki banyak sisi.
Peneliti madya pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Nur Barlian Venus Ali mengatakan, guru harus membuat anak memiliki kemerdekaan berpikir. Sebab, kemerdekaan berpikir dapat membuat anak nyaman dalam menyampaikan pendapat.

"Tanamkan pada anak bahwa banyak jalan menuju kebenaran, kebenaran memiliki banyak sisi. Peran pemerintah perlu memfasilitasi," kata Nur yang SekolahDasar.Net dari laman Republika (25/05/17).

Penelitian itu fokus untuk merumuskan bagaimana mewujudkan guru yang kebinekaan dalam praktik di dalam maupun luar lingkungan sekolah. Menurutnya, guru harus memiliki beragam soft skill dalam mengajar.

Baca: Guru Diminta Membiasakan Anak Hadapi Perbedaan

Dalam Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Kantor Kemendikbud itu Ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara yang beragam, baik, suku, budaya, agama, etnis dan lain-lain. Pemahaman itu, menurutnya, harus terpatri dalam soft skill guru.

"Intinya memberikan pendidikan inklusif, misal pembagian kelompok siswa, dengan adanya proyek bersama itu (perbedaan) bisa melebur. Asosiasikan keberagaman melalui emosional positif," kata Nur.

Baca Selengkapnya

Tidak Punya Sertifikat Pendidik tak Bisa Jadi PNS

Tidak Punya Sertifikat Pendidik tak Bisa Jadi PNS
Aspek ini harus menjadi perhatian pemda bila ingin mengangkat guru.
Daerah yang merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru, harus mengikuti ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikatakan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)‎ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata. Salah satu syarat utama adalah harus berpendidikan S1/D1V dan bersertifikat pendidik.

"Aspek ini harus menjadi perhatian pemda bila ingin mengangkat guru. Ada baiknya sejak awal menyiapkan calon-calon guru yang memenuhi syarat," kata Pranata yang SekolahDasar.Net lansir dari laman JPNN (24/05/17).

Pranata berharap, para kepala daerah memberikan perhatian kepada pemenuhan dan peningkatan kualitas guru. Provinsi harus memikirkan pola koordinasi untuk pembinaan kabupaten/kota sehubungan dengan adanya pemisahan tanggung jawab pengelolaan pendidikan kabupaten/kota dengan provinsi.

Perlu diketahui, untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau biasa dikenal sertifikasi guru didapat melalui dua jalur yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Serifikasi guru melalui pola PLPG hanya diperuntukkan bagi guru yang telah mengajar sebelum UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan.

Sedangkan untuk mengikuti PPG dapat dilalui melalui 2 cara yaitu PPG program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T) dan PPG Jalur Umum. PPG SM­3T ditujukan bagi alumni sarjana pendidikan yang baru lulus untuk mengajar di daerah 3T selama 1 tahun. Setelah mengabdi di daerah 3T mereka mendapatkan beasiswa PPG selama 1 tahun penuh. Masalah makanan, uang buku, dan asrama ditanggung oleh masing­-masing LPTK penyelenggara.

Baca: Syarat Baru Untuk Ikut Program SM3T Guru SD

Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPG yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil uji kompetensi guru (UKG). Sertifikasi guru melalui PPG ini bagi guru yang diangkat setelah 2005. Guru harus membayar sendiri biaya sertifikasi guru melalui PPG. Biaya sertifikasi yang harus dibayar guru berdasarkan taksiran kalangan perguruan tinggi adalah Rp 7 juta per semester.

Baca Selengkapnya