Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2016

Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuannya untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah.

Baca juga: Cara Mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP)

Besarnya sasaran PIP pada tahun 2016 yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa). Prioritas sasaran PIP tahun 2016 adalah peserta didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP;
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
f. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
g. Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
h. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Ini sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

Baca Selengkapnya

Di Aturan Kemendikbud Tidak Ada Pendidikan Gratis‎

Di Aturan Kemendikbud Tidak Ada Pendidikan Gratis‎

Dalam aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak ada satu pun menyebutkan pendidikan itu gratis. Selama ini pendidikan gratis digaungkan di daerah hanya sebagai alat kampanye saja. Hal ini dikatakan Sekjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Thmarin Kasman.

"Silakan buka PP maupun aturan Kemendikbud lainnya, tidak ada yang menyebut‎kan pendidikan gratis. Yang ada adalah larangan menarik pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa dan orang tua wali murid," kata Thmarin yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (21/07/16).

Dalam UU maupun PP, pendidikan jadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Biaya pendidikan tidak datang dengan sendirinya dari langit. Itu sebabnya semua komponen masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak didik.

Baca juga: Pendidikan Menjadi Kewajiban Daerah

"Jadi pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan keluarga juga. Kalau ada kepala daerah yang kampanye ‎pendidikan gratis, gratisnya di mana dulu. Saya khawatir, karena mengejar gratisnya kualitas pendidikan jadi biasa-biasa saja," tambahnya.

Baca Selengkapnya

Sekolah Harus Memiliki Tenaga Kebersihan Khusus

Sekolah Harus Memiliki Tenaga Kebersihan Khusus

Kebersihan lingkungan adalah kegiatan menciptakan atau menjadikan lingkungan yang bersih, indah, asri, nyaman, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan lingkungan tentu tidak satu tempat saja, misalnya saja kebersihan kantor yaitu kebersihan lingkungan tempat bekerja, kebersihan sekolah yaitu kebersihan lingkungan tempat belajar.

Baca juga: Menanamkan Cinta Lingkungan Hidup Sejak Dini

Kebersihan lingkungan hendaknya tidak terpisahkan dari setiap manusia, lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat yang besar kepada manusia dan sebaliknya lingkungan yang kotor akan memberikan masalah yang besar kepada manusia. Oleh sebab itu kita wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil dan mulai dari sekarang.

Kebersihan di Sekolah adalah tanggung jawab warga Sekolah yang bersangkutan, tinggal bagaimana kita memanej penjagaan kebersihan di sekolahnya. Idealnya, sekolah harus memiliki tenaga kebersihan yang. Meskipun demikian, waraga sekolah bahkan orang tua mempunyai peran penting dalam menjaga kebersihan sekolah.. Ada sekolah yang karena bangunannya luas dan memiliki dana yang cukup, mereka mengontrak cleaning service untuk menjaga kebersihan dan merawat kebun, sebalik nya ada juga yang memberdayakan siswa mereka untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

Kedua pilihan punya nilai postif dan negatifnya masing-masing, jika kita memperdayakan anak-anak untuk sama-sama menjaga kebersihan sekolah, maka kita telah melakukan pembiasaan dan menanamkan sikap cinta kebersihan, anak-anak kita latih untuk menjadi peka dan peduli dengan kebersihan lingkungan, walaupun ini sedikit akan mengganggu konsentrasi anak. Sebaliknya kalau kita memanfaatkan petugas kebersihan, memang lebih baik dan kebersihan nya bisa terjamin dan anak tidak terganggu konsentrasinya, namun memakan biaya besar dan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendidik dan membiasakan anak untuk peduli terhadap kebersihan.

Adapun manfaat dari kebersihan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan sekolah menjadi bersih
2. Lingkungan sekolah nyaman untuk belaja
3. Penyakit semakin kecil dibanding yang kotor.
4. Udara di sekitar sekolah sejuk dan bersih
5. Lingkungan menjadi Indah dan enak dipandang

Keikutsertaan siswa dalam menjaga dan membersihkan lingkungan sekolah merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak mengenai kebersihan. Disamping itu, keterlibatan anak dalam kebersihan lingkungan sangat membebankan fisik anak, apalagi kegiatannya ditingkat Sekolah Dasar. Keadaan fisik anak-anak belum bisa melakukan suatu pekerjaan yang berat, Selain itu anak anak merasa lelah dan pada akhirnya mengalami sakit dan ini berpengaruh terhadap aktivitas belajar anak.

Oleh karena itu, setiap sekolah harus memiliki tenaga kebersihan yang dipilih secara khusus oleh sekolah demi terwujudnya Lingkungan yang bersih dan sehat. Jika Lingkungan sekolah sehat maka proses belajar mengajar juga akan menjadi nyaman.

*) DITULIS OLEH FLORIANUS JONI, S. Pd. GURU SD NEGERI BAMBOR KECAMATAN MBELILING KABUPATEN MANGGARAI BARAT FLORES - NTT

Baca Selengkapnya

RPP Kelas 4 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016

RPP Kelas 4 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016
Download RPP Kurikulum 2013 kelas 4 SD semua pembelajaran edisi revisi tahun pelajaran 2016/2017.
Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2016/2017 ini mulai kembali diterapkan pada kelas 4 Sekolah Dasar (SD). Salah satu kelengkapan dalam proses pembelajaran yang harus dibuat guru, khususnya guru kelas 4 adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

RPP merupakan rencana kerja yang menggambarkan prosedur, pengorganisasian, kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Dalam RPP Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya, pada Kurikulum 2013 kelas 4 SD menggunakan metode pembelajaran tematik.

Baca juga: RPP Kelas 1 Kurikulum 2013 Terbaru Tahun 2016

Tema menjadi pengikat beberapa materi mata pelajaran yang harus disampaikan guru. Dalam Kurikulum 2013 SD kelas 4 disediakan beberapa tema, setiap tema memiliki 3 subtema, dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Setiap tema disajikan kurang lebih selama 4 minggu.

Pada kelas 4 SD Kurikulum 2013, kompetensi dasar mengalami revisi, begitu juga dengan buku guru dan buku siswa serta pemetaan Kompetensi Inti (KI) dan kompetensi Dasar (KD) pada pembelajaran berubah. Sehingga pembuatan RPP untuk jenjang kelas juga mengalami sedikit perubahan.

RPP Kurikulum 2013 kelas 4 SD semua pembelajaran edisi revisi tahun 2016 dapat didownload melalui tautan berikut ini:

RPP Kelas 4 tema 1 pembelajaran 1
RPP kelas  4 tema 1 pembelajaran 2
RPP kelas  4 tema 1 pembelajaran 3
RPP Kelas 4 tema 1 pembelajaran 4
RPP Kelas 4 tema 1 pembelajaran 5
RPP Kelas 4 tema 1 pembelajaran 6

RPP Kelas 4 tema 2 pembelajaran 1
RPP Kelas 4 tema 2 pembelajaran 2
RPP Sub tema 2 pembelajaran 3,4 & 5
RPP Sub tema 2 pembelajaran 6 dan sub tema 3 pembelajaran 2
RPP Sub tema 3 pembelajarn 1
RPP Sub tema 3 pembelajaran 3 


RPP kelas 4 kurikulum 2013 edisi revisi tahun pelajaran 2016/2017 pada jenjang SD ini dibuat saat pelatihan Kurikulum 2013. RPP tersebut dapat dijadikan referensi bagi guru kelas 1 dalam membuat RPP. RPP ini tersusun atas pemetaan KI dan KD terbaru dari tema dan sub tema serta pembelajaran.

Baca Selengkapnya

Penelitian Hubungan Antara Sertifikasi Guru dan Kinerja Guru

Penelitian Hubungan Antara Sertifikasi Guru dan Kinerja Guru

HUBUNGAN ANTARA SERTIFIKASI GURU DAN KINERJA GURU PADA KKG MEKAR BERSERI DI KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI

A. Pengertian Sertifikasi Guru

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan pemahaman tentang sertifikasi sebagai berikut (Muslich, 2007:2)

1. Pasal 1 butir II: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada Guru dan Dosen.
2. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 11 butir I: Sertifikasi pendidikan sebagai mana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pasal 16: Guru memiliki sertifikasi pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negri maupun swasta dibayar pemerintah.

Adapun sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (Hanafiah dan Suhana, 2009:14). Menurut Surakhmad dalam bukunya Payong bahwa sertifikasi merupakan sebuah gagasan yang baik ditinjau dari birokrasi. Selain pemahaman sertifikasi di atas, National Co mmission on Educational Survices tahun 2000 memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum bahwa sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik dikalangan perguruan tinggi negeri maupun swastamerupakan sebuah gagasan yang baik ditinjau dari sudut birokrasi. Hal ini karena sertifikasi sedikitnya terkait dengan sistem manajemen kinerja, yang diterapkan dalam birokrasi. Sertifikasi guru merupakan cara untuk memonitor kinerja guru dengan pendekatan-pendekatan birokrasi (Payong, 2011:69).

Dari pengertian sertifikasi guru di atas penulis menyimpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan sebuah proses mendidik, membina dan memberikan latihan kepada guru dalam rangka mendapatkan sertifikat pendidik. Selanjutnya, guru yang sudah mendapatkan sertifikat, akan disebut sebagai guru yang professional yang mendapatkan tunjangan profesi.

B. Faktor-Faktor Pendorong Sertifikasi Guru

Upaya peningkatan profesionalisme guru di Indonesia melalui sertifikasi guru sebenarnya bertolak dari beberapa kondisi dalam dunia pendidikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut (Suyatno, 2007:4-8).

a. Mutu guru

Mutu guru di Indonesia dapat dilihat dari kualifikasi dan juga kompetensi yang dimiliki. Data terakhir menunjukkan bahwa kualifikasi guru di Indonesia sebagian besar masih berada dibawah kualifikasi S1/D-IV sesuai tuntutan Undang-undang Guru dan Dosen (No.14/2005).

Rendahnya kemampuan siswa dapat diduga juga berasal dari rendahnya mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan disekolah dimana guru sebagai kunci keberhasilan. Karna itu, selain faktor-faktor siswa dan faktor lainnya guru patut diduga memberikan andil bagi rendahnya prestesi siswa. Jadi, guru memiliki peran yang sangat strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Sebaliknya apabila guru yang berkualitas kurang ditunjangi oleh sumber daya pendukung lain yang memadai, juga dapat mengakibatkan kurang optimal kinerjanya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan (Muslich, 2007:6)

b. Prestasi Siswa

Prestasi siswa di Indonesia baik secara nasional yang diukur melalui ujian akhir nasional maupun survei-survei skala besarditingkat internasional memperlihatkan hasil yang kurang menggembirakan. Rata-rata nilai UN di Indonesia dilihat dari standar pencapaian ketuntasan belumlah memuaskan. Dengan standar kelulusan 5 saja, masih banyak siswa yang tidak lulus (Payong, 2012:19).

Sementara itu, survey lain melalui program for international student Assesmenttahun 2006 memperlihatkan bahwa, kinerja siswa Indonesia dalam bidang sains, membaca, dan matematika adalah sebagai berikut : untuk sains siswa Indonesia berada pada peringkat ke-52 dari 57 negara yang disurvei. Sedangkan untuk membaca, peringkat siswa Indonesia berada pada urutan ke-48 dari 56 negara yang disurvei. Sementara matematika siswa Indonesia berada pada peringkat ke-51 dari 57 negara yang disurvei.

c. Kesejahteraan Guru

Masalah yang terjadi saat ini, sebagian guru mengakui ada yang mencari pekerjaan diluar tugas mengajar, seperti menjadi guru privat, menjadi tukang ojek,yang lebih seru lagi harus menjadi langganan mengambil kredit di Bank untuk keperluan perbaikan rumah, anak sekolah, kredit sepeda motor dan lain-lain.

Melihat nasib dan kesejahteraan guru yang memperhatinkan itulah, pemerintah Indonesia ingin memberikan reward berupa pemberian tunjangan profesional yang berlipat dari gaji yang diterima. Harapan kedepan adalah tidak ada lagi guru yang bekerja mencari pekerjaan di luar Dinas karena kesejahteraanya sudah terpenuhi. Akan tetapi, syaratnya tentu saja guru harus lulus ujian sertifikasi, baik guru yang mengajar di sekolah TK, SD, SMP maupun SMA (Muslich, 2007:4-5).

d. Manajemen guru pada era otonomi Daerah

Sejak diterbitnya Undang-undang tentang otonomi Daerah pada tahun 2000, pengelolaan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat dramatis. Dari segi kewenangan pengelolaan terdapat suatu perkembangan maju dimana sumber kebijakan tidak lagi terletak di pusat tetapi di daerah. Bahkan menurut Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, bahwa tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya untuk pelayanan pendidikan sudah ditransfer dari tingkat pusat kepada daerah bahkan ke tingkat sekolah.

Menurut Undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merekrut atau mengangkat guru-guru disekolah-sekolah negeri kecuali sekolah-sekolah madrasah dan guru-guru agama. Ini mencakup semua guru PNS baik yang bekerja di sekolah negeri maupun disekolah swasta yang sebelumnya diangkat oleh Pemerintah Pusat. Masalah yang muncul dalam manajemen guru ini adalah pengangkatan guru yang tidak mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan rill sekolah. Pada era pasca Undang-undang Guru dan Dosen (setelah tahun 2005) masih banyak pemerintah daerah yang merekrut guru dengan kualifikasi dibawah SI/D 4 dan juga pola perekrutan kurang mempertimbangkan kebutuhan rill di sekolah.

e. Beban Keja Guru

Akibat dari perekrutan guru yang tidak mempertimbangkan rasio kebutuhan kongkret sekolah-sekolah maka beban kerja guru juga bervariasi. Secara umum, beban kerja guru di daerah perkotaan relativ lebih ringan karena terdapat kelimpahan Guru. Sebaliknya, beban kerja guru di pedesaan atau di daerah terpencil justru cukup tinggi akibat kekurangan guru. Survei yang dibuat oleh Bank Dunia pada tahun 2005 memperlihatkan bahwa untuk guru SD, beban kerja guru di daerah perkotaan rata-rata 24,9 jam perminggu sedangkan di pedesaan dan daerah terpencil rata-rata 27 jam perminggu (Payong, 2012:21).

Dari uraian faktor–faktor pendorong sertifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru dipengaruhi oleh mutu guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, manajemen guru pada otonomi daerah dan beban kerja guru. kualitas guru yang rendah, prestasi siswa yang rendah serta beban kerja guru yang terlalu banyak. Sehingga, dengan adanya program sertifikasi sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu.

C. Kinerja Guru

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance. Secara etimologi performance berasal dari kata to perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan, sedangkan kata “performance” berarti the act of performing, execution. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja atau performance berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan (Suharsaputra, 2010:144-145).

Berikut ini, akan dikemukakan beberapa definisi kinerja untuk lebih memberikan pemahaman akan maknannya.

a. A. Anwar Prabu Mangkunegara (200:67) menyatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang diberikan kepadanya.

b. Bernadin dan Johnson (Akdon, 2006:166) mendefinisikan kinerja sebagai outcome hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan.

c. Kirkpatrick dan Nixon (Sagala dan Purba, 2007:179) mengartikan kinerja sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Westra at.al (Suharsaputra, 2010:145) menjelaskan bahwa performance adalah sebuah hasil pekerjaan, atau pelaksanaan tugas pekerjaan.

e. Fatah (1999:19) menjelaskan bahwa prestasi kerja atau penampilan kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu.

Dari beberapa pengertian tentang kinerja di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja guru merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai (guru) untuk memperoleh hasil kerja yang optimal.

1. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas perlu lebih ditekakan, karena berbagai indikator menunjukkan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada serta kebutuhan pembangunan, dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan dapat dioptimalisasikan melalui kinerja guru. Kinerja guru akan menjadi optimal, jika diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, fasilitas kerja, guru, staf administrasi maupun anak didik.

Gibson et. al (dalam Suharsaputra, 2010:147–148) memberikan gambaran lebih rinci dan komperhensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja, yaitu:

a. Variabel individu, meliputi: kemampuan, keterampilan, mental, fisik, latar belakang, keluarga, tingkat sosial, pengalaman demografi (umur, asal usul, jenis kelamin)
b. Variabel organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur desain
c. Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.

Pendapat di atas menggambarkan tentang hal-hal yang dapat membentuk atau mempengaruhi kinerja seseorang, faktor individu dengan karakteristik psikologis yang khas, serta faktor organisasi berinteraksi dalam suatu proses yang dapat mewujudkan suatu kualitas kinerja yang dilakukan oleh seorang dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam organisasi.

Sementara itu Burhanuddin (2011:172) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru selaku individu, yakni:

a. Kemampuan
Penguasaan terhadap kompetensi kerja mutlak diperlukan guru dalam mencapai sasaran kerja. Kemampuan guru dalam hal ini mampu menguasai empat kompetensi dasar sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

b. Motivasi
Motivasi adalah pemberian suatu insentif yang bisa menarik keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi tidak terlepas dari kebutuhan dan dorongan yang ada dalam diri seseorang yang menjadi penggerak energi dan pengaruh segenap tindak manusia.

c. Dukungan yang diterima, merupakan menifestasi kebutuhan sosial terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.

d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan.
Pada dasarnya pekerjaan guru yang dilakukan harus dapat diakui sehingga, memberikan dampak positif dan menjadi motivasi bagi guru. Sebaik apapun tugas yang dilaksanakan,jika tidak memperoleh pengakuan maka tidak dapat memberikan manfaat baik bagi individu pelaksana tugas maupun orang lain, terutama dalam satuan organisasi kerja.

e. Hubungan mereka dengan organisasi.
Hubungan antara guru dengan organisasi harus berjalan secara kondusif. Hubungan yang kondusif dapat diciptakan apabila masing-masing anggota arganisasi mengetahui batas-batas tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

2. Model Kinerja Guru

Terdapat tiga macam model kinerja guru (Barizi & Idris, 2011:151-153), yaitu:

1. Model Rob Norris
Model Rob Norris menyaratkan akumulasi beberapa komponen kompetensi mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:
a. kualitas-kualitas personal dan profesional
b. persiapan mengajar
c. perumusan tujuan pengajaran
d. penampilan guru dalam mengajar di kelas
e. menampilan siswa dalam belajar
f. evaluasi.

2. Model Oregan
Model oregan mengelompokan kompetensi/kemampuan mengajar kedalam 5 kelompok, yaitu:
a. Perencanaan dan persiapan mengajar
b. Kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam belajar
c. Kemampuan mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar
d. Kemampuan hubungan interpersonal yang meliputi hubungan dengan siswa, supervisor dan guru sejawat.
e. Kemampuan hubungan dengan tanggung jawab profosional.

3. Model Stanford
Model Stanford membagi kemampuan mengajar guru ke dalam lima komponen, tiga dari komponen tersebut dapat diobservasi dikelas meliputi komponen tujuan, komponen guru mengajar dan komponen evaluasi.

Dari uraian ketiga model kinerja guru di atas dapat disimpulkan bahwa model kinerja guru bukan hanya di dalam kelas saja tetapi guru juga harus berinteraksi dengan sesama guru dan peserta didik di luar kelas. Kinerja guru di dalam kelas meliputi kegiatan belajar mengajar yang dimulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, sedangkan kinerja di luar kelas meliputi keaktifan guru dalam bergaul dan berinteraksi dengan guru dan peserta didik.

D. Hubungan Antara Sertifikasi dan Kinerja Guru

Berdasarkan penelitian penulis pada sebuah Gugus/KKG yang Bernama Gugus Mekar berseri di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggrai Flores provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan pada tahun 2013 dengan sampel penelitian adalah guru guru sertifikasi yang berjumlah 46 orang.

Penelitian ini merupakan sebuah persayaratan dalam meraih gelar S-1 PGSD di STKIP Ruteng. Hasil Penelitian menunjukan bahwa ternyata sertifikasi guru dan kinerja guru memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Hubungan antara sertifikasi guru dengan kinerja guru menunjukan hubungan yang positif, meskipun hubunganya lemah atau rendah (0.20 – 0.399). Dalam hal ini, jika seorang guru suadah disertifikasi maka kInerjanya sedikit meningkat dan hal ini hanya berlaku pada sampel penelitian (tidak digeneralisasikan pada populasi) karena hasil uji t menunjukan thitung < ttabel yaitu 1.200 < 2.056 artinya hubungan yang terjadi tidak signifikan. Dengan demikian hasil penelitian menunjukan bahwa antara sertifikasi guru dan kinerja guru memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Adapun sumbangan atau kontribusi yang diperoleh dari variabel sertifikasi guru terhadap variabel kinerja guru adalah 5.24%.

*) Ditulis oleh FLORIANUS JONI, S. Pd. Guru SD Negeri Bambbor, Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai barat, Flores Nusa Tenggara Timur

Baca Selengkapnya