Anies: Tugas Mengabdi Bisa Dilakukan di Mana Saja

Anies: Tugas Mengabdi Bisa Dilakukan di Mana Saja

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan yang digantikan Muhadjir Effendy mengatakan, tugas mengabdi bisa dilakukan di mana saja. Hal ini disampaikan usai serah terima jabatan.

"Dulu saya bekerja untuk pendidikan di luar pemerintah, lalu di dalam pemerintah lalu saya akan kembali jadi Anies Baswedan," kata Anies yang SekolahDasar.Net kutip dari Berita Satu (30/07/16).

Pendiri Indonesia Mengajar itu juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan kesempatan. Menurutnya, semua program utama sudah berjalan dan telah dilaporkan.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Copot Menteri Anies Baswedan

"Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden telah memberikan kehormatan bagi saya untuk ikut mengabdi di Kemendikbud. Dan pengabdian ini kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan semua program utama sudah berjalan dan melaporkan progresnya," kata Anies.

Kepada penggantinya Anies mengatakan persoalan pendidikan yang krusial adalah penumbuhan budi pekerti serta penghapusan perpeloncoan agar pendidikan berlangsung aman dan damai. Pihaknya berharap hal ini dapat diteruskan.

Alumnus Universitas Gadja Mada itu menyatakan Muhadjir merupakan sosok yang baik. Beliau banyak bekerja di bidang pendidikan, sehingga bukan orang baru di dunia pendidikan. Anies juga berharap Muhadjir dapat melakukan banyak terobosan.

Baca Selengkapnya

Benarkah Menteri Baru Hapus Sertifikasi Guru?

Benarkah Menteri Baru Hapus Sertifikasi Guru?

Beredar berita yang telah menyebar melalui media sosial yang menyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Muhadjir Effendy meniadakan program sertifikasi bagi guru baik PNS maupun bukan PNS dikarenakan dianggap membuang-buang uang negara.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Copot Menteri Anies Baswedan

Kabarnya pula, pelatihan guru yang memakan banyak biaya dan tidak sinkron dengan hasil yang diharapkan rencananya akan dihapus. Selanjutnya, guru tidak perlu sertifikasi lagi, karena sudah diganti dengan program baru yang disebut resonansi financial.

Berita yang cepat menyebarkan itu juga menyebutkan jika siapapun yang berstatus sebagai guru akan langsung diberikan tunjangan cukup dengan melampirkan tanda bukti atau surat keterangan bahwa ia benar-benar seorang guru dan langsung mendapatkan tunjangan profesi secara otomatis dan berkala.

Faktanya, dari hasil penelusuran SekolahDasar.Net, tidak ada pernyataan resmi dari Mendikbud Muhadjir Effendy yang menyatakan akan menghapus program sertifikasi guru. Dalam sambutan dalam acara serah terima jabatan, dia mengatakan akan siap melanjutkan program-program pendahulunya.

Baca juga: Janji Mendikbud Baru Melanjutkan Program Anies

"Saya yakin yang dilakukan Beliau di sini penuh perhitungan untuk masa depan bangsa ini. Mas Anies telah meletakkan dasar yang kuat sehingga saya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan," kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Dia juga menuturkan belum merencanakan program-program baru. Langkah awal yang dilakukannya adalah berkonsultasi dengan Anies Baswedan terkait program-program yang selama ini telah dilakukan.

"Karena tidak bisa kita ahistoris, atau tiba-tiba melakukan sesuatu serba baru. Program tidak bisa dipenggal-penggal. Ganti menteri bukan berarti ganti program," kata Muhadjir.

Ada dua tugas utama yang diberikan presiden kepadanya, yakni mempertajam pendidikan vokasi dan melaksanakan kartu Indonesia pintar (KIP). Program ini terkait dengan kesenjangan akses belajar. Sedangkan pendidikan vokasi terkait dengan penyediaan tenaga kerja terampil.

Baca Selengkapnya

Janji Mendikbud Baru Melanjutkan Program Anies

Janji Mendikbud Baru Melanjutkan Program Anies

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, yaitu Muhadjir Effendy mengatakan, siap melanjutkan program-program Anies Baswedan. Menurutnya, program-program Mendikbud sebelumnya telah memiliki dasar kuat, sehingga pihaknya tinggal melanjutkan.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Copot Menteri Anies Baswedan

"Saya yakin yang dilakukan Beliau di sini penuh perhitungan untuk masa depan bangsa ini. Mas Anies telah meletakkan dasar yang kuat sehingga saya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan," kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari Berita Satu (29/07/16).

Dia juga mengatakan belum merencanakan program-program baru. Ia mengaku, langkah awal adalah berkonsultasi dengan Anies Baswedan terkait program-program yang selama ini telah dilakukan.

"Karena tidak bisa kita ahistoris, atau tiba-tiba melakukan sesuatu serba baru. Program tidak bisa dipenggal-penggal. Ganti menteri bukan berarti ganti program," jelas Muhadjir.

Selain itu, dia juga mengatakan tidak akan ada perubahan struktur dalam Kemdikbud. Menurutnya melanjutkan program-program dari Mendikbud sebelumnya adalah prioritas utama.

"Tidak ada perubahan struktur. Saya belum lihat perlu atau tidaknya dibenahi. Kalau memang tidak perlu, tapi malah dibenahi ya jadi perkara. Saya fokus melanjutkan program saja apa yang sudah dirintis sebelumnya oleh Pak Anies," kata Muhadjir.

Sementara saat berkomentar tentang sosok pengganti, Anies menyatakan Muhadjir merupakan sosok yang baik. "Beliau banyak bekerja di bidang pendidikan, sehingga bukan orang baru di dunia pendidikan," paparnya. Anies juga berharap Muhadjir dapat melakukan banyak terobosan.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Presiden Copot Menteri Anies Baswedan

Alasan Presiden Copot Menteri Anies Baswedan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dan menunjuk Muhajir Effendi sebagai penggantinya. Anies dicopot dari kabinet kerja karena dinilai tidak melakukan gebrakan yang cepat selama menjabat sebagai Mendikbud.

Baca juga: Menteri Baru, Bagaimana Nasib Kurikulum dan Guru?

"Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wapres ke depan ini yang mungkin berbeda," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang SekolahDasar.Net kutip dari Merdeka (29/07/16).

Menurut Pramono, Anies menyambut baik atas perombakan kabinet jilid II ini. Hal ini diketahui setelah Presiden memanggilnya pada Selasa (26/7) malam. "Alhamdulillah semua menteri bisa menerima dengan baik," jelasnya.

Terkait pergantian tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya menilai Anies diganti bukan karena korban politik kompromi. Menurut Yunarto, Anies diganti karena kinerjanya yang kurang baik.

“Memang ada faktor yang terukur yang bisa dihitung oleh Jokowi yang membuat Anies sampai terbuang. Yang menggantikan Anies kan bukan parpol, sulit menerka Anies korban politik komproni dari level atas,” kata Yunarto yang SekolahDasar.Net kutip dari Berita Satu (29/07/16).

Publik memang mempertanyakan mengapa Anies diganti. Menurutnya, Anies adalah tokoh yang populis, namun kinerjanya memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum terukur. Presiden Jokowi pernah mengkritik pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak dilakukan secara baik.

"Tapi apakah kita juga telah melihat kinerjanya secara terukur? kan tidak juga. Ini mispersepsi. Pak Jokowi pernah melakukan kritik terhadap pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang tidak dilakukan secara baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Yunarto.

Baca Selengkapnya

Menteri Baru, Bagaimana Nasib Kurikulum dan Guru?

Menteri Baru, Bagaimana Nasib Kurikulum dan Guru?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menjadi salah satu menteri yang terkena reshuffle, penggantinya adalah Muhadjir Effendy. Sebagai menteri, dirinya hanya menjalankan visi dan misi milik Presiden Jokowi.

”Saya itu pembantu presiden. Tugasnya adalah menjalankan program-program pemerintah,” katanya seusai sertijab dengan Anies Baswedan di gedung Kemendikbud, yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (28/07/2016).

Guru besar sosiologi Universitas Negeri Malang (UM) itu membeberkan, ada dua tugas utama yang diberikan presiden kepadanya, yakni mempertajam pendidikan vokasi dan melaksanakan kartu Indonesia pintar (KIP).

Menurut Muhadjir, program Indonesia pintar itu terkait dengan kesenjangan akses belajar. Sedangkan pendidikan vokasi terkait dengan penyediaan tenaga kerja terampil.

Sementara itu, saat disinggung soal kurikulum dan guru, Muhadjir menuturkan, tidak ada masalah berarti. Dia menyatakan akan melanjutkan program kurikulum yang saat ini sudah berjalan.

Sedangkan untuk urusan guru, Muhadjir mengatakan merupakan masalah laten di dunia pendidikan. ”Urusan guru itu masalah klasik. Terkait guru tidak tetap, kompetensi, dan kesejahteraan,” ujarnya.

Baca Selengkapnya