Honorer Usia di Atas 35 Tak Bisa Diangkat Jadi CPNS

Honorer yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat jadi CPNS.
Peluang honorer kategori dua (K2) berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS telah tertutup. Hal ini menyusul keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Kekurangan Guru, Angkat Honorer Menjadi PNS

Rochmadi Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer yaitu Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, dan Iva Fitria. Mereka meminta supaya majelis hakim konstitusi membatalkan pasal dalam UU ASN yang menyebutkan batasan umur menjadi CPNS 35 tahun, karena dianggap bertentang dengan UUD 1945 Pasal 27.

Ketua MK Arief Hidayat menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat, pemohon tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Permohonan pemohon dinilai kabur dan tidak memenuhi syarat formal.

Dengan putusan MK tersebut, Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi tidak bisa mencari celah lagi untuk memasukkan honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi CPNS. Menurutnya Putusan MK itu mengikat dan harus dilaksanakan.

"Saya ini sangat taat aturan, apa yang diputuskan MK harus saya laksanakan. Di dalam amar putusan MK kan sudah jelas, 35 tahun batas terakhir menjadi CPNS. Otomatis honorer yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat CPNS lagi," kata Yuddy yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (03/09/15).

Baca Selengkapnya

Inilah Berkas yang Harus Disiapkan untuk E-PUPNS

Inilah Berkas yang Harus Disiapkan Untuk E-PUPNS
Setiap data yang diisikan pada e-PUPNS menjadi tanggung jawab PNS sendiri dengan bukti-bukti manual yaitu berkas yang kita miliki.
Dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara online atau e-PUPNS ada banyak berkas yang harus disiapkan PNS untuk verifikasi data. Setiap PNS mengentri datanya sendiri ke sistem e-PUPNS. Data yang dientri menjadi tanggung jawabnya sendiri dengan bukti-bukti manual yaitu berkas yang miliki.

Berkas yang harus disiapkan untuk e-PUPNS antara lain :
  • Foto kopi SK 80 % (CPNS)
  • Foto kopi SK 100 % (PNS)
  • Foto kopi Konfersi NIP
  • Foto kopi Karpeg biasa
  • Foto kopi Karpeg Elektrik
  • Foto kopi SK Pangkat Awal sampai Terakhir.
  • Foto kopi SK Berkala Awal sampai Terakhir.
  • Foto kopi SK jabatan awal sampai dengan SK Jabatan Akhir.
  • Foto kopi SK Tugas Belajar
  • Foto kopi SK Ijin Belajar
  • Foto kopi Ijasah & Transkip Nilai yang dipakai pada saat pengangkatan.
  • Foto kopi Ijisah & Transkip nilai yang di pakai pada SK pangkat terakhir.
  • Foto kopi Berita Acara Sumpah PNS
  • Foto kopi KTP
  • Foto kopi NPWP
  • Foto kopi BPJS / ASKES
  • Daftar Riwayat Hidup
  • Bagi PNS Guru disiapkan akta mengajar.
  • Foto kopi SK atau Sertifikat Pendidik

E-PUPNS tahun 2015 dijadwalkan akan dimulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Seluruh PNS wajib mengikuti e-PUPNS sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan e-PUPNS. Resiko apabila tidak mengikuti pendataan ini, maka PNS tersebut di nyatakan berhenti.

Baca juga: PNS Bisa Diberhentikan Jika Tak Updating Data e-PUPNS

Melalui sistem e-PUPNS, akan terbentuk database kepegawaian yang sedikitnya memuat data riwayat hidup, pendidikan formal, jabatan dan kepangkatan, penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, pengalaman berorganisasi, gaji, pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan (SK) dan kompetensi.

Baca Selengkapnya

Menghapus Sistem "Apartheid" di Sekolah

Pemisahan antara siswa "pintar dan bodoh" di sekolah adalah sebuah diskriminasi yang sewajarnya cukup membuat prihatin.
Sistem diskriminasi berdasarkan warna kulit (Apartheid) memang telah berhasil dikikis di Afrika Selatan dengan tokoh pejuangnya yang beberapa waktu lalu meninggal, Nelson Mandela. Akan tetapi, tanpa disadari spirit dari system tersebut agaknya masih tampak secara kentara di beberapa bidang. Salah satunya ialah dalam dunia pendidikan yang digadang-gadang menelurkan manusia-manusia terdidik dan menjunjung nilai moral dalam bermasyarakat. Seakan-akan prinsip egaliter yang semestinya menjadi pegangan dalam dunia pendidikan hilang tanpa jejak. Adapun yang dimaksud penulis, lebih mengerucut pada pemisahan antara siswa "pintar dan bodoh" di sekolah. Sebuah diskriminasi yang sewajarnya cukup membuat prihatin berbagai kalangan pemerhati pendidikan.

Baca juga: Setiap Anak Terlahir Unik, Ini Ciri Anak Berbakat

Banyak didapati guru lebih menaruh perhatian kepada siswa yang dianggapnya pintar dengan alasan mampu menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Bahkan tidak ketinggalan pula sanjungan pun meluncur kepada siswa yang bersangkutan. Begitu sebaliknya, kepada anak yang kurang begitu memahami atas apa yang diajarkan cenderung dibiarkan tanpa diberi perhatian khusus. Lebih ekstrem lagi, guru mengeneralisasikan ketidakpahaman siswa di semua mata pelajaran dan menganggap siswa tersebut tidak memiliki potensi apapun.

Wajar memang, apabila seorang guru menaruh perhatian secara lebih kepada siswa yang mampu memahami materi pelajaran. Akan tetapi semestinya dibarengi pula dengan memberikan perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Lebih pentingnya ialah meyakini bahwa setiap siswa memiliki potensi atau bakat yang dapat berkembang untuk masa depannya.

Anggapan guru dengan penyematan pintar dan bodoh terhadap siswa-siswanya sangat umum terjadi hingga kini. Bukankah Allah SWT telah memberikan kelebihan pada setiap manusia dalam bidang tertentu?. Jika anggapan bodoh dan pintar terus tersemat dalam paradigma para pendidik di sekolah (guru), bukankah mengesampingkan fitrah manusia yang diberikan Sang Pencipta?.

Pertanyaan di atas agaknya perlu direnungkan dan dijawab oleh para guru dengan pendekatan spiritual. Anggapan pintar dan bodoh terhadap siswa dengan berdasar pada kemampuan penyerapan materi pelajaran di sekolah tanpa memandang pada aspek kausalitas (sebab akibat) sangatlah tidak pantas. Tanpa disadari pula, hal tersebut membunuh potensi yang terpendam pada diri siswa. Satu dari dua anggapan tersebut yang menjadi penekanan pada ruang tulisan ini adalah anggapan bodoh. Kata bodoh, seperti yang diketahui bersama adalah kata bernuansa negative yang disematkan lantaran ketidakbisaan. Akan tetapi, kata tersebut menurut penulis sangat tidak etis dipergunakan di dunia pendidikan yang sangat dihormati itu.

Ketidakpahaman seorang siswa terhadap suatu materi pelajaran bisa dikarenakan dua factor secara garis besar. Pertama, sangat mungkin guru yang mengajarnya menggunakan cara/metode yang memang tidak cocok bagi siswa yang bersangkutan. Guru yang mengajar suatu konsep materi dianggap terlalu sukar dipahami sehingga pemahamannya tidak masuk. Oleh karena itu, seorang guru memang selayaknya mampu memahami kondisi psikis siswa dalam belajar. Membuka ruang kesempatan untuk bertanya dengan pendekatan tertentu secara leluasa terhadap siswa sangat ditekankan. Apabila hal ini terjadi, tentunya guru tidak secara gegabah melayangkan ungkapan bodoh terhadap siswa secara gamblang.

Kedua, secara fitrah manusia memiliki kelebihan pada bidang tertentu. Hanya saja, kelebihan yang menjadi potensinya tidak terlejitkan. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang kesulitan dalam pelajaran Matematika, namun ia memiliki kelebihan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Potensi dalam bahasa Indonesia itulah yang perlu diapresiasi dan dihargai oleh guru. Ada pula yang kurang dalam bidang pelajaran yang menuntut kemampuan kognitif, namun memiliki potensi dalam bidang olahraga. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap siswa pasti memiliki kelebihan pada bidang tertentu.

Howard Gardner, seorang pakar psikologi dari Universitas Harvard, menyodorkan suatu teori yang dapat mengubah dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Gardner menemukan teori tersebut yang sekarang mulai dikenal yakni Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences). Sejatinya, setiap siswa memiliki kecerdasan pada bidangnya masing-masing. Kecerdasan yang dimaksud oleh Gardner terbagi menjadi sembilan bidang kecerdasan, yakni Musikal, Moral, Naturalis (Cerdas Alam), Intrapersonal (Cerdas Diri), Linguistik (Cerdas Bahasa), Interpersonal (Cerdas Bergaul), Spasial-Visual (Cerdas Gambar dan Ruang), Kinestetis (Cerdas Gerak) dan Matematis-Logis (Cerdas Angka dan Logika).

Baca juga: Teori Multiple Intelegensi (Kecerdasan Majemuk)

Teori tersebut di atas semestinya membuka kesadaran bagi para guru yang masih memasang paradigma anggapan siswa pintar dan bodoh. Munif Chatib (2013) lebih memandang, letak kesalahan guru dan atau sekolah terhadap siswanya ialah tidak memperhatikan potensi-potensi lain yang sekiranya terpendam pada diri siswa. Nilai kuantitas dari hasil tes atau ujian adalah patokan yang terlalu diagung-agungkan oleh kebanyakan sekolah dalam mengukur keberhasilan dalam belajar. Alhasil, angka seolah-olah menjadi buruan yang paling dicari oleh para pengenyam pendidikan. Tentulah hal tersebut mengkaburkan hakikat pendidikan itu sendiri.

Alangkah baiknya, apabila guru yang mendapati siswanya yang mengalami kesulitan terhadap suatu konsep materi pelajaran didekati dan diberi arahan serta mencoba mengenal psikisnya sehingga ditemukan karakter belajarnya. Perhatian yang demikian akan terjadi suatu kedekatan yang sangat mungkin siswa bersangkutan merasa terdorong meningkatkan belajarnya. Jikalau, siswa memang benar-benar mengalami kesulitan pada bidang pelajaran tertentu lantaran bukan bidang kecerdasannya, janganlah langsung mencap bodoh. Segenap guru di suatu sekolah selayaknya mencari bidang kecerdasan masing-masing siswanya. Terpenting ialah anggaplah semua siswa pintar sesuai dengan bidangnya. Jika paradigma demikian terbangun maka segera terwujud pendidikan yang berkualitas. Upaya untuk membangun bangsa agar lebih maju pun segera terwujud lewat pendidikan.

*) Ditulis oleh Usep Setyawan, S.Pd.I. Guru di SDIT Bina Anak Sholeh Cilacap

Baca Selengkapnya

Guru Terancam Parkir Lantaran Belum Disertifikasi

Guru Terancam Parkir Lantaran Belum Disertifikasi
Jika tidak, mereka harus diparkir jadi tenaga perpustakaan atau tenaga lainnya di sekolah.
Banyak guru terancam diparkir dan tidak bisa berdiri mengajar di depan kelas, lantaran belum tersertifikasi. Jika Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur tentang sertifikasi guru benar-benar diterapkan.

Dalam UU tersebut mengatur paling lambat awal tahun 2016 nanti seluruh guru yang bertugas mengajar di depan kelas harus telah tersertifikasi. Jika tidak, mereka harus diparkir jadi tenaga perpustakaan, tenaga administrasi atau tenaga lainnya di sekolah.

Baca juga: 31 Desember 2015 Seluruh Guru Harus Sudah Sertifikasi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Musyahrim mengatakan saat ini Kaltim memiliki sekitar 60.000 lebih, guru. Dari jumlah tersebut, tak kurang dari 40.000 guru telah layak untuk mengikuti program sertifikasi tetapi baru sekitar 27.000 yang disertifikasi.

"Tentu akan jadi masalah jika guru yang biasa mengajar di depan kelas harus diparkir jadi tenaga perpustakaan atau tenaga lainnya di sekolah. Tapi, di sisi lain, mereka tidak bisa mengajar lantaran belum disertifikasi," kata Musyahrim yang SekolahDasar.Net kutip dari Tribunnews (31/08/15).

Baca Selengkapnya

Download Formulir Pendataan e-PUPNS Tahun 2015

Download Formulir Pendataan e-PUPNS Tahun 2015
Untuk memperlancar proses pendataan melalui e-PUPNS, dapat mengisi terlebih dahulu formulir pendataan e-PUPNS tahun 2015.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) membangun Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) tahun 2015. Pelaksanaan e-PUPNS ini dilaksanakan secara online sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk memperoleh data seluruh PNS yang akurat, terpercaya dan terintegrasi.

Sistem e-PUPNS tahun 2015 dibangun dengan teknologi berbasis web, saat ini mengikuti pendataan, para PNS dapat mengakses dengan menggunakan web browser melalui alamat http://pupns.bkn.go.id. Mengingat pentingnya tujuan e-PUPNS untuk memperbaiki Data Base Nasional PNS, seluruh PNS diwajibkan untuk melaksanakan e-PUPNS.

Baca juga: Buku Petunjuk Penggunaan e-PUPNS Tahun 2015

Melalui sistem e-PUPNS, akan terbentuk database kepegawaian yang sedikitnya memuat data riwayat hidup, pendidikan formal, jabatan dan kepangkatan, penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, pengalaman berorganisasi, gaji, pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan (SK) dan kompetensi.

Untuk memperlancar proses pendataan melalui e-PUPNS, dapat mengisi terlebih dahulu formulir pendataan e-PUPNS tahun 2015. Sehingga saat melaksanakan pendataan secara online ini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Berikut formulir pendataan e-PUPNS tahun 2015 dengan format excel yang bisa didownload di tautan berikut:


Berdasarkan surat edaran resmi BKN nomor K26-30/V77-4/99, pelaksanaan e-PUPNS tahun 2015 dijadwalkan akan dimulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Sebelum pelaksanaan, akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan implementasi aplikasi e-PUPNS tahun 2015 bagi Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah.

Baca Selengkapnya

Syarat Mendapatkan NUPTK Baru Melalui Dapodik

Syarat Mendapatkan NUPTK Baru Melalui Dapodik
Melalui Aplikasi Dapodik, NUPTK akan didapatkan oleh PTK yang memang sudah berhak untuk mendapatkannya.
Setelah aplikasi Padamu Negeri ditutup, penerbitan Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK) kembali menjadi wewenang Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud. Syarat untuk mendapatkan NUPTK tidaklah jauh berbeda dari sebelumnya, hanya saja cara usul NUPTK baru tak perlu repot lagi karena semua ada pada Aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik.

Baca juga: Kemendikbud Resmi Menutup Aplikasi Padamu Negeri

Seperti yang SekolahDasar.Net kutip dari penjelasan dari Admin PDSP, secara tertulis PDSP, mulai tahun 2015 mengambil kebijakan untuk mencetak NUPTK baru. Melalui Aplikasi Dapodik, NUPTK akan didapatkan oleh PTK yang memang sudah berhak untuk mendapatkannya dihitung dari data yang diambil dari Aplikasi tersebut.

Saat ini di Kemendikbud khususnya PDSP telah mempunyai salinan data yang telah masuk ke dalam server pusat. Jika seorang PTK telah memenuhi syarat untuk mendapatkan NUPTK, maka mereka pasti akan mendapatkannya. Pada saat ini proses fitur edit ptk pada verval PTK masih belum stabil karena dalam tahap integrasi data.

Data yang akan diambil oleh PDSP sebagai proses penerbitan NUPTK antara lain; riwayat mengajar PTK, nomor SK pertama, tanggal SK dan, keaktifan PTK. Mulai tahun ini dan seterusnya, NUPTK akan didapatkan oleh PTK yang memang sudah berhak untuk mendapatkannya dihitung dan diambil dari data pada Aplikasi Dapodik.

Baca Selengkapnya

Terpopuler