Pelajaran Selesai di Sekolah, Guru Dilarang Beri PR

Pelajaran Selesai di Sekolah, Guru Dilarang Beri PR
Dengan tidak adanya PR, diharapkan siswa punya banyak waktu belajar pendidikan karakter di rumah maupun lingkungan di sekitarnya.
Guru dilarang memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk siswanya. Sehingga, siswa bisa memiliki lebih banyak waktu belajar tentang pendidikan karakter dan kecakapan hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jawa Timur,  dengan mengeluarkan surat edaran (SE) tentang larangan memberi PR ke siswa.

"Kami akan membuat surat edaran (SE) untuk sekolah-sekolah soal larangan memberi PR ke siswa. Pelajaran sekolah kami harap selesai di sekolah. Siswa biar punya waktu belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar M Sidik yang SekolahDasar.Net kutip dari Kompas (18/07/18).

Kebijakan larangan memberikan PR ke siswa sudah diterapkan sejak tahun ajaran lalu sejak diterapkan lima hari sekolah untuk siswa SMP. Namun, larangan itu berupa imbauan yang disampaikan secara lisan ke masing-masing kepala sekolah. Hasil evaluasi, masih banyak guru yang memberikan PR kepada siswa.

"Siswa juga butuh belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekarang banyak siswa yang tidak bisa membedakan mana daun salam mana daun kunyit. Pendidikan seperti itu hanya ada di lingkungan keluarga," ujar Sidik.

Menurutnya jika tidak ada PR, para siswa memiliki waktu banyak untuk berbaur dengan keluarga dan masyarakat. Siswa bisa menggunakan waktunya di rumah untuk belajar memasak, bertanam, berkesenian, maupun kegiatan positif lainnya. Siswa juga masih terus bisa melanjutkan belajar mengaji di TPQ maupun madrasah diniyah.

Baca: Hasil Penelitian Menyebutkan Anak SD Tak Perlu PR

Penerapan lima hari sekolah mulai berlaku tahun pelajaran baru ini bagi SD dan SMP di Kota Blitar. Setiap jam pelajaran sekolah berbeda tiap kelasnya. Tergantung dari mata pelajaran di tiap-tiap kelas. Tentu hal ini juga yang membuat berbeda jam pulang siswa di setiap tingkatan kelas.

Dinas Pendidikan Kota Blitar mengaku mengawali sistem ini karena sangat susah seorang guru tidak memberikan PR pada siswanya. Ia berharap ada rujukan dari lingkup yang lebih tinggi, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memperkuat pendidikan karakter

Baca Selengkapnya

Guru Harus Dapat Gaji dan Kesejahteraan yang Layak

Guru Harus Dapat Gaji dan Kesejahteraan yang Layak
Dengan tugas yang berat, guru harus mendapat gaji dan kesejahteraan yang layak.
Guru menjadi komponen penting dalam pendidikan sebagai ujung tombak dalam memajukan pendidikan. Untuk membentuk anak yang cerdas, terampil dan mempunyai sikap positif perlu dididik dengan baik dan terpola. Dalam hal ini, kuncinya terletak pada guru (pendidik) yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Begitu berat, namun mulia profesi sebagai guru.

Setiap orang menganggap bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mempunyai derajat tinggi baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Dianggap mempunyai derajat tinggi karena gurulah yang mengukir jiwa dan raga anak manusia dalam suatu bangsa. Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikan.

Pendidikan dapat menjadi berkualitas, sangat bergantung pada kualitas guru itu sendiri. Guru yang berkualitas mempunyai perangkat kompetensi yang mendukung untuk suksesnya tugas utama dalam pembelajaran di sekolah. Guru harus profesional, baik dalam penguasaan materi maupun kemampuan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan.

Tuntutan lain yang harus dipenuhi guru adalah mempunyai kepekaan hubungan sosial dan mempunyai kepribadian yang utuh, dan dapat dijadikan teladan oleh siswa yang dididik. Ya, itulah kompetensi profesional guru yang total disiapkan oleh setiap orang yang memilih profesi guru.

Baca: Ini Alasan Kenapa Guru Tetap Jadi Profesi Keren

Tidak hanya itu, sebagai profesi, guru mempunyai panggilan jiwa, sikap pengabdian dan perjuangan untuk membangun bangsa harus diniatkan secara bulat menjadi abdi negara. Oleh karena itu, konsep dasar pemahaman diri sebagai seorang guru profesional sudah betul-betul dilekatkan.

Dengan tugas yang berat tersebut, konsekuensinya guru harus mendapat gaji dan kesejahteraan yang layak, baik guru yang berstatus negeri maupun guru swasta. Karena realitasnya, pendidikan di Indonesia tidak hanya sekolah negeri, tetapi sekolah swasta pula. Kesenjangan antara guru negeri dan guru swasta, sampai hari ini menjadi problem yang butuh penyelesaian.

*) Artikel ini ditulis oleh Maswan, dosen Unisnu Jepara, kandidat doktor Unnes, anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jateng. Telah diterbitkan di laman Suara Merdeka dengan judul Beban Guru dalam Mendidik Bangsa.

Baca Selengkapnya

Zohri - Sang Juara Dunia, Prestasi yang Bisa Memotivasi Cita-Cita Siswa

Zohri - Sang Juara Dunia, Prestasi yang Bisa Memotivasi Cita-Cita Siswa
Dengan adanya gambaran Muhammad Zohri, semoga dijadikan motivasi belajar anak-anak indonesia.
Di tengah sepinya prestasi olah raga dibidang atletik terselip kebanggaan bangsa Indonesia setelah Lalu Muhammad Zohri menyabet medali emas pada kejuaraan dunia atletik U-20 pada nomor lari 100 m di Finlandia. Zohri, pemuda 18 tahun menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik di final lari 100 m putra dan menjadi juara dunia.

Namun tidak banyak yang tahu ternyata Muhammad Zohri berasal dari keluarga yang kurang mampu, dari dusun Pangsor, Desa Pamenang, Kabupaten Lombok Utara. Bangunan rumah yang berada didesanya yaitu berupa gubuk bambu yang disalah satu bagian sisinya ada yang dilapisi lembaran dengan koran.

Kita dapat melihat banyak orang yang sukses, baik dibidang pendidikan, karir, bisnis, olah raga dan dibidang lainya. Berkaca dari sepenggal kisah ini, kita sebagai bangsa indonesia harus mempunyai mimpi. Dan bukan tidak mungkin suatu saat mimpi ini menjadi kenyataan. Dengan adanya gambaran Muhammad Zohri, semoga dijadikan motivasi belajar anak-anak indonesia.

“Dalam motivasi terkandung adanya keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran dan insentif. Keadaan jiwa tersebutlah yang mengaktifkan, mengarahkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar” ( Koeswara, 1989 )

Baca: Dengan Metode dan Motivasi yang Hebat, Tak Ada Anak Bodoh

Cita cita siswa banyak macamnya, ada siswa yang ingin jadi dokter, insinyur, pilot, polisi, diplomat, bahkan ada yang ingin jadi presiden. Namun dalam mencapai cita-cita tersebut tentu banyak faktor-faktor pendukungnya antara lain :
1. Adanya kemauan yang kuat
2. Pengetahuan dan wawasan yang mumpuni
3. Dukungan dari kedua orang tua
4. Biaya yang tercukupi
5. Dan Doa ( dari berbagai sumber )

Akan tetapi di luar ketentuan itu semua, adanya kemauan yang kuat menjadi motivasi yang terbesar untuk berprestasi. Karena adanya prestasi seseorang , siswa akan berfikir bahwa kalau orang lain bisa maka saya harus bisa. Dengan cara memperbaiki kualitas dirinya, pergaulan hidupnya dan akan berusaha untuk mengetahui apa kemauanya dan apa yang menjadi keahlianya yaitu dengan cara berusaha, berdoa dan belajar yang rajin.

Cita-cita semata-mata bukan hanya menjadi satu tujuan hidup bagi setiap orang, namun cita-cita bisa juga menjadi penyemangat, pemberi inspirasi dan motivasi untuk maju bagi siswa itu sendiri. Dengan demikian tujuan hidupnya dapat terarahkan.

*) Ditulis oleh Asep Sulistina guru SMK N 9 Kota Tangerang

Baca Selengkapnya

Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pendidikan Nasional

Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pendidikan Nasional
Faktor dan permasalahan ini satu sama lain sangat terkait, saling memengaruhi, dan penangannya butuh keseriusan.
Kualitas pendidikan nasional masih sangat rendah, dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dikatakan oleh banyak pengamat pendidikan. Rendahnya kualitas tersebut, banyak faktor yang memengaruhinya.

Maswan, dosen Unisnu Jepara menulis di harian Suara Merdeka di antara faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan nasional adalah faktor politik yang tidak kondusif, perkembangan ekonomi tidak stabil, konsep manajemen pendidikan belum terbangun secara profesional dan tersistem, sikap mental bangsa yang malas belajar dan sejenisnya.

Menurutnya jika hubungannya dengan faktor-faktor tersebut dikaji dari sudut pandang manajemen pendidikan, akhirnya memunculkan permasalahan pendidikan yang dapat kita identifikasi.

Faktor dan permasalahan ini satu sama lain sangat terkait, saling memengaruhi, dan penangannya butuh keseriusan. Permasalahan pendidikan ini diibaratkan seperti benang kusut, sangat dibutuhkan kecerdasan, keterampilan dan ketekunan dalam mengurainya.

Baca: Kualitas Pendidikan Tak Naik Bukan Salah Guru

Permasalahan pendidikan yang sangat mencuat dan ini yang memengaruhi rendahnya mutu pendidikan nasional, yaitu mutu sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana yang sangat kurang, pembiayaan pendidikan yang minim, isi kurikulum yang tidak jelas arahnya, masalah pemerataan pendidikan dan sejenisnya.

Berbagai faktor dan permasalahan pendidikan tersebut yang belum dapat teratasi menyebabkan mutu pendidikan Indonesia menjadi sangat rendah. Ini terlihat dari ranking pendidikan Indonesia berada di level bawah dalam Program for International Studies Assessment (PISA) 2015. Indonesia berada di ranking ke-72, jauh di bawah Vietnam yang menempati rangking ke-8.

Baca Selengkapnya

Sertifikasi Guru Hanya Demi Mendapat Tunjangan

Sertifikasi Guru Hanya Sekadar Tambah Tunjangan
Sekarang sering sertifikasi tidak mencerminkan apa-apa, hanya prosedural untuk mendapatkan tunjangan.
Sertifikasi guru belum berbanding lurus dengan kualitas yang ada. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik perkembangan pendidikan di Tanah Air. Menurutnya sertifikasi telah berubah menjadi sebatas prosedur untuk mendapat tunjangan guru yang lebih tinggi.

"Sekarang sering sertifikasi tidak mencerminkan apa-apa, hanya prosedural untuk mendapatkan tunjangan. Bukan berarti dia profesional bertanggung jawab berkualitas pada pekerjaannya," kata Sri Mulyani dalam Dialog Publik Pendidikan Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia di Gedung Guru Indonesia, Jakarta (10/7/18).

Salah satu contoh sederhana dari profesionalitas dan tanggung jawab guru yaitu memastikan anak didiknya mengikuti pelajaran dengan baik, bukan sekadar hadir dalam kelas namun pikirannya berada di tempat lain. Lebih jauh, ia sempat menyinggung kinerja guru tetap yang kerap tidak terlihat mengajar dibandingkan dengan guru honorer.

Para guru diharapkan bisa bersikap baik sebab sikap guru dapat mewakili sikap pemerintah. Apalagi, sikap guru mulai dari cara mengajar hingga cara memberi nilai dapat ditiru oleh murid yang merupakan aset bangsa. Selain itu, ia meminta para guru betul-betul berkomitmen meningkatkan kualitasnya.

“Kalau saya lihat tunjangan guru, sertifikasi dulu saya senang ada. Tapi sekarang itu tidak mencerminkan apa-apa, cuma untuk dapat tunjangan. Maka kita harus berfikir keras mengenai kualitas guru ini," kata Sri Mulyani.

Sejatinya, guru melakukan sertifikasi untuk membuktikan kemampuan mengajarnya. Adapun pemerintah memberikan imbalan atas kemampuan tersebut dengan memberikan tunjangan profesi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Baca: "Masih Ada Guru Sertifikasi yang Malas Mengajar"

Pemerintah telah mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dalam upaya mendukung dunia pendidikan. Sebanyak sepertiga dari anggaran pendidikan dikelola pemerintah pusat, sementara dua pertiganya dikelola oleh pemerintah daerah.

Menurutnya pemanfaatan anggaran tersebut belum optimal. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang juga mengalokasikan proporsi sebesar 20% untuk pendidikan, dari hasil tes, Indonesia masih berada di bawah Vietnam. Padahal, Indonesia sudah mengalokasikan sejak 2009 jauh lebih dulu dibandingkan Vietnam.

“Vietnam yang sudah memulai 20 persen dari APBN sejak 2013, tapi, kalau dihitung hasilnya, matematika misalnya, skor Vietnam tinggi di nilai 90, sedangkan kita di 50 sampai 40," kata Sri Mulyani.

Dengan anggaran yang tinggi, tenaga pengajar berpotensi untuk memperebutkan dana tanpa mempertimbangkan target dan tujuan yang sesuai dengan cita-cita anak didik. Menurutnya penggunaan APBN sebagai insentif di bidang pendidikan terus diperbaiki. Ini juga harus ditunjang dengan indeks hasil belajar pendidikan bisa lebih baik.

Baca Selengkapnya

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019
Download Kalender Pendidikan (Kaldik) tahun pelajaran 2018/2019 resmi dari Dinas Pendidikan.
Untuk menyamakan persepsi terhadap waktu dalam penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun, maka perlu adanya Kalender Pendidikan (kaldik). Dalam rangka memberikan pedoman kepada satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh satuan pendidikan, maka setiap Provinsi menetapkan pedoman Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019.

Kalender pendidikan merupakan rambu-rambu kegiatan yang harus disusun oleh satuan pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Pada Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan memuat permulaan dan akhir tahun pelajaran, hari pertama kegiatan pembelajaran. Selain itu diatur pula beban belajar, kegiatan tengah semester, penilaian hasil belajar, libur sekolah, hari libur pada bulan ramadhan.

Bagi satuan pendidikan satuan pendidikan yang masih menggunakan Kurikulum 2006, jumlah minggu efektif pertahun sebanyak 34-38 minggu. Masing-masing semester jumlah minggu efektifnya berkisar antara 17 – 19 minggu. Sedangkan bagi satuan pendidikan satuan pendidikan yang seudah menggunakan Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif minimal 36 minggu. Dengan rincian semester ganjil paling sedikit 18 minggu, dan semester genap paling sedikit 14 minggu.

Dalam penyelenggaraan pembelajaran, satuan pendidikan dapat menentukan jumlah hari belajar sebanyak lima atau enam hari perminggu. Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam satu tahun pelajaran sebanyak 3 hari. Dalam Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 ini juga dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru pada awal tahun dan guru pada awal semester.

Kalender Pendidikan resmi Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Hal-hal yang harus diperhatikan pada awal tahun pelajaran adalah Penerimaan Peserta Didik Baru, pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran. Kepala Sekolah berkewajiban membuat program Program Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sedangkan kewajiban guru membuat Program Tahunan dan Semester dan Program Kegiatan Pembelajaran.

Baca Selengkapnya