24 Jam Tatap Muka Bukan Syarat Untuk Dapat TPG

24 Jam Tatap Muka Bukan Syarat Untuk Dapat TPG
Tatap muka selama 24 jam bukan syarat tunjangan profesi guru.
Kebijakan pemenuhan 24 jam tatap muka per pekan sekarang tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Aturan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Perubahan Nomor 74 tahun 2008 tentang guru telah diterbitkan pada 30 Mei 2017.

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Sumarna Surapranata yang SekolahDasar.Net lansir dari situs Kemdikbud.go.id dengan diberlakukannya kebijakan baru itu, guru tidak akan lagi meninggalkan sekolah untuk pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka.

“Selama guru berada di sekolah dan/atau di luar sekolah untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, maka guru mendapatkan haknya untuk menerima tunjangan profesi,” kata Pranata.

Pranata mengatakan pemenuhan jam kerja selama 40 jam per pekan termasuk waktu istirahat selama setengah jam yang dilaksanakan keseluruhannya pada satu satuan pendidikan, dilakukan untuk melaksanakan beban kerja guru, yaitu 5M. Beban Kerja Guru tersebut paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu pekan.

Baca: Guru yang Sudah Sertifikasi Wajib di Sekolah 8 Jam

Beban Kerja Guru mencakup lima kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Baca Selengkapnya

Sekolah Lima Hari Tidak Dibatalkan Tapi Diperkuat

Sekolah Lima Hari Tidak Dibatalkan Tapi Diperkuat
Permendikbud akan diperkuat menjadi perpres.
Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan waktu belajar lima hari di sekolah tidak dibatalkan Presiden Joko Widodo melainkan diperkuat dari peraturan menteri menjadi peraturan presiden. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Arahan Presiden, peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Permendikbud akan diperkuat menjadi perpres dan Kemendikbud akan menjadi leading sector dalam penyusunannya," kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net lansir dari laman Republika (21/06/21).

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Penerbitan perpres tentang PPK akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait serta ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Mendikbud mengatakan isi perpres bisa jadi akan berbeda dari Permendikbud yang ada saat ini, melihat perkembangan dalam pembahasan. Dia berharapkan penerbitan perpres nanti dapat mengatur mekanisme PPK secara lebih komprehensif dan dapat menghadirkan harmoni di masyarakat.

Permendikbud tentang hari sekolah masih berlaku sampai dicabut dengan peraturan baru. Terkait pembahasan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sedang berjalan akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang sedang disusun.

"Tentu kami akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam setiap penyusunan rancangannya. Uji publik juga akan kita lakukan dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat," kata Staf Ahli Mendikbud bidang Regulasi Chatarina Mulia Girsang.

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan amanat Nawa Cita yang bertujuan menyiapkan generasi emas 2045. Lima nilai karakter utama yang menjadi target penguatan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sejak 2016, Kemendikbud telah memberikan pelatihan penerapan praktik PPK kepada 8.000 sekolah.

Penerapan PPK diharapkan mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Pengoptimalan beraneka sumber-sumber belajar menjadi salah satu pokok penting penerapan PPK. Siswa tidak harus belajar di dalam kelas tapi dapat belajar di luar kelas maupun di luar sekolah.

Baca Selengkapnya

Program Sekolah 5 Hari Seminggu Tidak Dibatalkan

Penerapan sekolah lima hari harus dipersiapkan dengan matang.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan program sekolah delapan jam sehari untuk penguatan pendidikan karakter tidak dibatalkan, namun dikaji terlebih dahulu agar lebih baik. Dia mengatakan untuk perubahan yang mendasar seperti penerapan sekolah lima hari seminggu harus dipersiapkan dengan matang.

"Semua perubahan yang mendasar itu perlu persiapan-persiapan, jadi karena ini memang perubahan mendasar yang menyangkut 50 juta anak sekolah maka persiapannya harus betul-betul matang," kata Wapres yang SekolahDasar.Net lansir dari Antara (21/06/17).

Wapres menegaskan bukan berarti programnya dihilangkan tapi dikaji dulu mana yang terbaik dan diambil cara-cara apa saja. Dia juga mengungkapkan perlu persiapan, mulai dari guru, murid, sekolah, sarana dan prasarana, orang tua hingga masyarakat, karena ini butuh banyak masukan.

Wapres memperkirakan butuh waktu setahun untuk mempersiapkan segalanya agar semua siap jika kebijakan lima hari sekolah atau "full day school" diterapkan. Dia menilai secara umum konsep program itu baik, namun perlu ada hal-hal yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga tidak terlalu drastis semua.

"Itu kalau semuanya disetujui dulu. Tapi ini kan fleksibel juga tidak berarti harus duduk di kelas terus, jadi nanti kita matangkanlah semuanya, menteri-menteri yang matangkan," kata Wapres.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membatalkan Permen No. 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan sekolah lima hari. Presiden akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Baca Selengkapnya

Pak Jokowi, Jangan Salah Berikan Anak-Anak itu Obat

Pak Jokowi, Jangan Salah Berikan Anak-Anak itu Obat
Saya harap Perpres itu nanti berupa resep obat yang tepat agar anak-anak tidak diperlakukan lagi seperti robot.
Pembunuh itu Bernama Sekolah

Seorang laki-laki nampak berdiri di tengah ruang sidang. Memeluk sebuah toples berisi air dan ikan kecil.

Dia membuka kalimatnya:

Albert Einstein pernah berkata, setiap orang adalah jenius. Tetapi jika anda menilai kemampuan ikan dalam memanjat pohon, seumur hidup ikan itu akan berfikir dirinya bodoh.

Laki-laki itu melanjutkan, tidak hanya menyuruh ikan memanjat pohon, tetapi juga membuat mereka turun dari pohon dan berlari 10 mil.

Jawab saya, sekolah! (Karena yang hadir di ruang sidang merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang dituntut laki-laki tersebut). Apakah anda bangga dengan yang anda lakukan? Mengubah jutaan orang menjadi robot! Apakah bagi anda itu menyenangkan?

Sadarkah anda berapa banyak anak yang digambarkan kisah ikan tersebut? Berenang mengalir di kelas tanpa menemukan bakat mereka, mereka fikir dirinya bodoh, mempercayai bahwa mereka tidak berguna.

Saya mengundang sekolah untuk berdiri di sini dan menuntutnya sebagai pembunuh kreatifitas, pembunuh kepribadian, dan sebagai pelaku kejahatan intlektual. (Seorang pengacara yang mewakili sekolah berdiri emosi mendengar kata-kata laki-laki itu).

Ia (sekolah) adalah sebuah institusi kuno yang dipakai lebih lama dari masa pakainya.

Selanjutnya laki-laki itu meminta izin kepada hakim untuk menunjukkan bukti, bahwa apa yang dituduhkannya kepada sekoalah benar. Hakim mengizinkan.

Mulai dari gambar sebuah smartphone masa kini, dan dibaliknya ada gambar telpon 150 tahun yang lalu. Yang tentu penampakannya sangat jauh berbeda.

Selanjutnya adalah gambar mobil masa kini, dan dibaliknya ada gambar mobil 150 tahun yang lalu. Lagi-lagi menunjukkan perbedaan yang sangat jauh.

Gambar berikutnya berupa kelas masa kini, seorang guru yang berdiri di depan sekitar 20 siswa. Dilanjutkan dengan gambar kelas 150 tahun yang lalu. Persis sama, tidak ada perbedaan. Pengunjung sidang terperangah, dan sebagian menganga sampai menutup mulut.

Artinya, selama lebih dari satu abad, tidak ada yang berubah. Kata laki-laki itu melanjutkan. Dan anda mengklaim mempersiapkan murid untuk masa depan?

Dan masih banyak lagi kata-kata laki-laki itu yang menohok dunia pendidikan. Bagaimana sekolah mendudukkan siswa dengan rapi, mengangkat tangan jika ingin bicara, dan 8 jam sehari mendikte cara mereka berfikir. Memaksa mereka berkompetisi mendapat nilai A. Sebuah huruf yang sama untuk menggambarkan kualitas sebuah produk, seperti kualitas daging di supermarket. Membuat jutaan anak seperti robot, seperti zombie.

Kalau seorang dokter memberikan resep yang sama untuk semua pasiennya hasilnya akan tragis, banyak orang yang tambah parah. Hal yang sama akan terjadi pada sekolah, itu adalah malpraktek pendidikan.

Seorang guru berdiri di depan 20 siswa yang memiliki sifat berbeda, kebutuhan berbeda, bakat yang berbeda, impian yang berbeda. Tapi guru mengajarkan hal yang sama dengan cara yang sama.

Sekolah hanya terobsesi dengan ujian terstandar. Menjawab pertanyaan multiple choice (pilihan ganda). Yang penemunya saja, Fredrick J. Kelly meminta kita untuk meninggalkan sistem ujian terstandar. Terlalu sederhana untuk menggambarkan keragaman siswa.

Kita harus mengoptimalkan semangat setiap murid, menyentuh hati yang ada di setiap kelas. Matematika itu penting, tapi tidak lebih penting dari seni atau menari. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap bakat.

Demikianlah kata laki-laki itu menggugat dunia pendidikan. Jika anda ingin melihat vidionya, ketik saja “Menggugat Sistem Sekolah” di Youtube.

Sampai Kesempatan yang ke-100

Sebenarnya pemikiran laki-laki itu tidak asing di dunia pendidikan. Dari pemerintah satu ke pemerintah lainnya. Berbagai menteri pendidikan. Hampir semuanya pernah menyuarakan pemikiran tersebut. Berbagai kebijakan telah dibuat.

Lalu apa yang salah? Mengapa pendidikan dan hasilnya masih seperti ini? Siswa sekedar menjadi objek. Siswa dengan kompetensi dan kepribadian yang jauh dari harapan.

Jawabannya tidak lain adalah masalah guru. Anies Baswedan saat menjadi menteri juga mengatakan masalah kita adalah guru. Dan mengeluarkan kebijakan Guru Pembelajar. Tapi saya rasa kurang revolusioner. Termasuk menteri pendidikan yang sekarang, Muhadjir Effendy. Sepakat, pokok masalah pendidikan di tanah air adalah guru.

Sayangnya, meski pemerintah telah mendiagnosa dengan tepat masalah pendidikan kita. Tapi pemerintah justru memberikan resep obat yang keliru. Kurikulum digonta-ganti, jam sekolah ingin diubah menjadi full day school (FDS).

Saya tidak mengatakan mengganti kurikulkum itu tidak bermanfaat, saya tidak mengatakan kalau FDS itu buruk. Tapi selama mindset dan perilaku guru yang menjadi ujung tombak dalam menjalankannya tidak berubah, percuma.

Triliunan dana untuk mengubah kurikulum, mulai dari sosialisasi, Bimtek, pelatihan, workshop, pengadaan buku dan sebagainya. Puluhan triliun dana untuk mewujudkan FDS, mulai dari uang makan guru sampai uang makan siswa. Mengapa dana yang besar itu tidak difokuskan untuk membenahi kualitas guru? Bukankah masalahnya ada pada guru?

Rendahnya kualitas guru memang karena kesalahan sejak awal. Profesi guru yang sangat vital direkrut asal-asalan.

Seandainya sejak awal perekrutan guru dilakukan dengan serius. Saya rasa potret pendidikan tanah air tidak seburam sekarang ini.

Taruhlah sekolah guru itu dibuat menjadi sekolah ikatan dinas. Seperti IPDN, STAN atau lainnya. Tentu itu akan menarik generasi-generasi terbaik bangsa ini untuk menjadi guru. Kemudian di sekolah itu calon guru benar-benar ditempa untuk menjadi pendidik yang baik dan berkualitas. Bukan seperti sekolah guru yang sekarang, calon guru kuliah seadanya, hanya untuk mendapat nilai lulus.

Finlandia, negara yang selama 1 dasawarsa menempati puncak pendidikan terbaik dunia. Di sana hanya 10% lulusan terbaik dari sebuah universitas yang berhak mendaftar untuk dilatih menjadi guru. Menjadikan guru profesi yang sangat dibanggakan. Di negara kita, hampir tidak ada yang bercita-cita menjadi guru. Jika anak-anak ditanya cita-cita mereka, mereka menjawab, dokter, pilot, polisi atau tentara.

Pemerintah tidak ada biaya? Dunia pendidikan sudah gawat darurat. Tidak boleh alasannya biaya. Atau kalau memang tidak ada biaya mengapa bukan sekolah ikatan dinas yang sudah ada diganti menjadi sekolah guru? Seperti IPDN, STAN dan lainnya. Kalau hanya ingin mencetak calon birokrat, atau ahli akuntansi, pemerintah tinggal rekrut. Mau sarjana seperti apa, lulusan mana, Amerika? Jepang? Eropa? Sekarang semua sudah ada.

Bagaimana dengan yang sudah terlanjur menjadi guru dengan pendidikan seadanya?

Ini tidak cukup hanya diberikan pelatihan-pelatihan. Seminar-seminar. Atau berbagai macam ujian. Harus ada tindakan nyata untuk merubah mindset dan prilaku guru.

Taruhlah misalnya, guru-guru dikirim magang ke negara-negara yang pendidikannya maju dan berhasil. Guru ditugaskan magang setahun di Jepang, Singapura, Finlandia, Korsel, Hongkong, dan sebagainya. Di sana guru bisa melihat langsung bagaimana pendidikan itu seharusnya. Bagaimana guru itu seharusnya. Saya rasa ini akan jauh membawa perubahan untuk guru. Diberikan kesempatan melihat contoh nyata, bukan hanya teori.

Atau guru-guru dikirim ke daerah-daerah terpencil dan terluar. Untuk menempa mentalnya. Agar muncul jiwa pengabdian sebagai seorang pendidik seperti yang kita lihat pada Gerakan Indonesia Mengajar, Sekolah Guru Indonesia-Dompet Dhuafa dan sebagainya.

Saya rasa ini salah satu resep yang bisa diberikan kepada dunia pendidikan yang sedang gawat darurat. Tentu banyak resep yang lebih bagus lagi. Tapi intinya adalah untuk merubah mindset dan perilaku guru. Bukan repot-repot menganti kurikulum, ribut-ribut merubah jam sekolah yang membutuhkan biaya teramat mahal.

Pak Jokowi sekarang telah membekukan Permendikbud No. 23 sebagai dasar FDS. Selanjutnya akan menerbitkan Perpres. Saya harap Perpres itu nanti berupa resep obat yang tepat agar anak-anak tidak diperlakukan lagi seperti robot. Tidak diperlakukan seperti ikan yang disuruh memanjat pohon. Membuat sekolah tidak lagi seperti camp penyiksaan anak-anak. Sekolah tidak lagi sebagai mesin pembunuh kreatifitas dan kepribadian anak.

Lalu bagaimana dengan kualitas saya pribadi? Bukankah saya juga seorang guru? Untuk menggambarkannya saya ajak anda berandai-andai.

Seandainya sejak awal guru direkrut melalui sekolah ikatan dinas. Meskipun diberikan kesempatan 99 kali ikut tes, saya rasa saya tidak akan lulus. Bagaimana jika diberikan kesempatan yang ke-100? Sama. Kemungkinan besar saya juga tidak akan lulus.

*) Ditulis oleh Lukman Bin Saleh. Guru SDN 3 Sambik Elen, Kecamatan Bayan, KLU

Baca Selengkapnya

Dibuka, Ini Syarat Sertifikasi Guru Melalui PLPG

Dibuka, Ini Syarat Sertifikasi Guru Melalui PLPG 2017
Telah dibuka pendaftaran sertifikasi guru secara online, ini syarat sertifikasi guru tahun 2017 melalui PLPG.
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan lslam Kementerian Agama membuka pendaftaran Sertifikasi Guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2017, pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dilakukan secara mandiri oleh guru.

Sertifikasi guru tahun 2017 hanya diperuntukkan bagi guru madrasah yang belum pernah mengikuti sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh instansi manapun. Seluruh guru madrasah wajib melakukan updating data status sertifikasinya secara mandiri melalui SIMPATIKA. Bagi guru yang berminat mengikuti sertifikasi guru dapat mengakses aplikasi melalui http://simpatika.kemenag.go.id.

Adapun persyaratan umum dari calon peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017 melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) adalah sebagai berikut:

  • Berstatus PNS atau Bukan PNS (GTY) pada madrasah negeri dan/atau swasta;
  • Belum pernah memiliki sertifikat pendidik;
  • Diangkat dalam jabatan fungsional guru sebelum tanggal 30 Desember 2005, kecuali guru pada Madrasah Aliyah lnsan Cendekia se lndonesia;
  • Berkualifikasi akademik minimum S-1/D-lV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan memiliki program studi yang memiliki izin penyelenggaraan;
  • Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia pensiun;
  • Memiliki NUPTK dan/atau NPK serta terdaftar aktif sebagai guru di SIMPATIKA.

Dalam surat edaran Nomor 261A/Dt.I.II/HM.01/2/6/2017 tentang Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Madrasah 2017 yang ditujukan kepada Kepala Madrasah Negeri dan Swasta seluruh Indonesia itu disebutkan jika ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru bagi Guru Madrasah Tahun 2017.

Baca Selengkapnya

Presiden Batalkan Program Sekolah 8 Jam Sehari

Presiden Batalkan Program Sekolah 8 Jam Sehari
Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan sekolah 8 jam sehari yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy.
Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter melalui program sekolah 8 jam sehari yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Keputusan ini diambil Presiden usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana.

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf Amin yang SekolahDasar.Net kutip dari Kompas (20/06/17).

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden. Berbagai elemen masyarakat akan diundang untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Ma'ruf mengatakan termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

"Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," jelas Ma'ruf.

Pernyataan Rais Aam PBNU itu telah dikonfirmasi dengan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi. Pihak Istana membenarkan bahwa Presiden telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017, yang mengubah sekolah menjadi 8 jam per hari.

Rancangan peraturan presiden tengah disiapkan sebagai gantinya. Namun, pihak Istana masih belum bisa memastikan apakah perpres itu nantinya masih mengadopsi program sekolah 8 jam sehari. Johan mengatakan, keputusan pembatalan ini diambil karena masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sebelumnya, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari seminggu dan 8 jam per hari mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU. Salah satunya, kebijakan ini dinilai akan melemahkan terhadap posisi Madrasah Diniyah.

Baca Selengkapnya