Kriteria Guru Penerima Insentif dari Pemerintah

6 Kriteria Guru Penerima Insentif dari APBN
Besaran insentif adalah Rp.300.000,- per orang per bulan.
Guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, Pemerintah berupaya untuk membantu guru honorer atau guru bukan PNS tersebut melalui pemberian insentif.

Baca: Juknis Pemberian Insentif Pusat Bagi Guru Honorer

Pemberian insentif adalah pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada guru yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus.

Besaran insentif adalah Rp.300.000,- per orang per bulan. Sumber dana untuk pembiayaan program insentif guru bukan PNS berasal dari APBN yang dialokasikan dalam DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kriteria guru penerima insentif adalah sebagai berikut:

1. Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dinyatakan valid.

2. Guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat dan belum memiliki sertifikat pendidik.

3. Berstatus sebagai guru bantu yang dibuktikan melalui Nomor Induk Guru Bantu (NIGB).

4. Minimal S-1/D-IV, kecuali guru di daerah khusus dan guru bantu.

5. Diutamakan bagi guru yang memiliki masa kerja minimal 10 tahun secara terus menerus dan belum mencapai usia 60 tahun.

6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Baca Selengkapnya

Juknis Pemberian Insentif Pusat Bagi Guru Honorer

Juknis Pemberian Insentif Pusat Bagi Guru Honorer
Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian insentif bagi guru honorer atau guru bukan PNS pada jenjang Pendidikan Dasar.
Insentif guru dari pemerintah pusat dan diberikan kepada guru honorer atau guru bukan PNS. Pemberian insentif ini sudah berjalan sejak 2016 lalu. Insentif pusat yang menggantikan posisi tunjangan fungsional pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, penyaluran insentif dibayarkan melalui DIPA Direktorat Pembinaan Guru Kemendikbud.

Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran insentif guru honorer dilakukan secara sistem digital melalui aplikasi data pokok kependidikan (dapodik). Pemberkasan dengan cara sistem digital dilakukan secara online melalui dapodik yang harus diisi dan diperbarui (updated) data secara terus menerus oleh guru di sekolah masing-masing.

Baca juga: Guru Honorer SD dan SMP Dapat Insentif Bulanan

Insentif diberikan bagi guru yang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal (sekolah) yang sama. Besaran Insentif adalah Rp.300.000,- per orang per bulan. Hal ini merupakan pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Penetapan dan pendistribusian kuota penerima insentif bagi guru jenjang Pendidikan Dasar ditentukan oleh Pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memilih daftar nominasi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima. Kemudian Ditjen GTK menetapkan penerima insentif setiap tahun anggaran berkenaan.

Mekanisme Pembayaran Insentif Bagi Guru Bukan PNS

1. Data penerima insentif tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

2. Ditjen GTK menentukan nominasi penerima insentif berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodik. Selanjutnya dinas kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya memverifikasi daftar nominasi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima.

3. Guru dapat melihat kelengkapan data dan/atau persyaratan untuk menerima insentif pada laman: info.gtk.kemdikbud.go.id.

4. Ditjen GTK menerbitkan SK insentif bagi guru penerima insentif yang memenuhi syarat satu kali dalam 1 (satu) tahun. Bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan pada tahun berkenaan, maka insentifnya dihentikan.

Pemerintah berupaya untuk membantu guru bukan PNS tersebut melalui pemberian insentif. Secara umum pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian insentif bagi guru bukan PNS pada jenjang Pendidikan Dasar dapat didownload di sini.

Baca Selengkapnya

RPP Matematika Kurikulum 2013 Kelas 4 SD/MI

RPP Matematika Kurikulum 2013 Kelas 4 SD/MI
Download contoh RPP Kurikulum 2013 mapel Matematika kelas 4 SD/MI edisi revisi.
Mata pelajaran (mapel) Matematika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di jenjang SD/MI untuk kelas 4, 5 dan 6 pada Kurikulum 2013 (K13) terpisah dari tematik. Ini berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) tentang penetapan judul buku teks pelajaran matematika serta PJOK yang tertuang dalam Permendikbud No. 24 tahun 2016 pada Bab I pasal 1 item 3.

Namun, ternyata masih banyak guru dijenjang SD/MI yang belum mengetahuinya. Setelah mengetahui hal ini guru yang mengajar di SD/MI dan sudah memberlakukan kurikulum 2013 perlu tahu juga mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) matematika yang digunakan dalam pembelajaran siswa-siswi kelas 4. Berikut contoh RPP Kurikulum 2013 mapel Matematika kelas 4 SD/MI edisi revisi yang bisa didownload di sini.

1.1 RPP Matematika subtema Data dan Diagram.doc
1.2 RPP Matematika subtema Membuat Data dan Diagram.doc
1.3 RPP Matematika subtema Mengumpulkan Data.doc
1.4 RPP Matematika subtema Menyajikan data dan Presentasi.doc
1.5 RPP Matematika subtema Ujian.doc

2.1 RPP Matematika subtema Faktor angka 1-10.doc
2.2 RPP Matematika subtema Faktor angka 10 - 30.doc
2.3 RPP Matematika subtema Faktor Persekutuan.doc
2.4 RPP Matematika subtema Kelipatan.doc
2.5 RPP Matematika subtema Kelipatan angka 5 sampai 9.doc
2.6 RPP Matematika subtema Kelipatan Persekutuan.doc
2.7 RPP Matematika subtema Ujian.doc

3.1 RPP Matematika subtema Bilangan Prima.doc
3.2 RPP Matematika subtema Faktor Prima dan Faktorisasi Prima.doc
3.3 RPP Matematika subtema Ujian.doc

4.1 RPP Matematika subtema FPB.doc
4.2 RPP Matematika subtema FPB 2 Bilangan.doc
4.3 RPP Matematika subtema KPK.doc
4.4 RPP Matematika subtema KPK 2 Bilangan.doc
4.5 RPP Matematika subtema Implementasi (FPB).doc
4.6 RPP Matematika subtema Implementasi (KPK).doc
4.7 RPP Matematika subtema FPB 3 Bilangan.doc
4.8 RPP Matematika subtema KPK 3 Bilangan.doc
4.9 RPP Matematika subtema Ujian Harian.doc

Jadi kalau kita masih menggunakan pembelajaran tematik terpadu untuk kompetensi yang ingin dicapai tidak akan bisa maksimal. Berkaitan dengan terbitnya Permendikbud no. 24 tahun 2016 dan Permendikbud no. 147 tahun 2016 maka ketentuan yang mengatur tentang kompetensi inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman mata pelajaran, dan pembelajaran tematik terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca Selengkapnya

Pesan Mendikbud: Jangan Malas Kalau Sudah PNS

Pesan Mendikbud: Jangan Malas Kalau Sudah PNS
Yang harus diwaspadai adalah ketika statusnya sudah menjadi PNS terjebak dengan zona aman.
Jangan hanya rajin saat belum diangkat dan begitu menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) malah jadi malas mengajar. Pesan ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada 6.113 Guru Garis Depan (GGD) formasi angkatan CPNS tahun 2016.

"Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah orang yang semula semangatnya luar biasa, lalu ketika statusnya sudah menjadi PNS terjebak dengan zona aman. Bukan hanya zona nyaman, karena sudah mendapatkan gaji tetap dan tunjangan lalu semangatnya menurun dan ingin pindah," kata Muhadjir.

Baca juga: 23 Persen Guru Malas Mengajar

Menteri kelahiran Madiun ini juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada provinsi yang mendapatkan formasi GGD tahun 2016. Pihaknya berharap dengan penempatan para GGD bisa meningkatkan kinerja daerah di bidang pendidikan.

"Saya minta pemerintah daerah agar para GGD tersebut dijaga baik-baik komitmen dan dedikasinya dalam menjalankan tugasnya mendidik di daerah penempatan,"‎ kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (22/02/17).

Guru Garis Depan merupakan program afirmasi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya daerah 3T. Hal ini sesuai dengan semangat nawacita, membangun dari pinggiran dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Sebanyak 6.113 guru akhirnya‎ bisa menyandang status CPNS. Mereka merupakan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) GGD yang dilaksanakan tahun 2016. Formasi GGD tahun 2016 ini dikhususkan pendidikan dasar yang akan didistribusikan ke beberapa kabupaten.

Baca Selengkapnya

Syarat Sertifikasi Guru Melalui PLPG Tahun 2017

Syarat Sertifikasi Guru Melalui PLPG Tahun 2017
Guru yang mengikuti sertifikasi guru melalui PLPG tahun 2017 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2016.
Penetapan peserta sertifikasi guru (sergur) tahun 2017 dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Orientasinya adalah pada peningkatan mutu pendidikan nasional dengan dilaksanakan secara taat azas, terencana, dan sistematis.

Sertifikasi guru tahun 2017 dilaksanakan melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016. Guru yang mengikuti PLPG tahun 2017 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016.

Syarat sertifikasi guru melalui pola PLPG

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);

b. Berstatus sebagai guru CPNS, PNS, atau guru tetap;

c. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

d. Terdaftar pada Daftar Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

e. Telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) sebelum PLPG, khusus bagi guru yang diangkat setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2015 memiliki hasil UKG sebelum PLPG dengan nilai paling rendah 55.

Sertifikasi guru melalui pola PLPG diakhiri dengan UKG. Guru yang memiliki nilai UKG pada awal PLPG paling rendah 80 dan memperoleh nilai PLPG paling rendah “baik” akan langsung diberikan sertifikat pendidik tanpa mengikuti UKG pada akhir PLPG.

Guru dinyatakan lulus UKG pada akhir PLPG jika memperoleh nilai paling rendah 80. Guru yang belum memperoleh nilai 80 dapat mengikuti UKG paling banyak 4 kali dalam jangka waktu 2  tahun setelah melakukan belajar mandiri tanpa mengikuti PLPG lagi.

PLPG diselenggarakan bertahap sampai dengan tahun 2019 oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Kuota peserta sertifikasi setiap tahunnya akan ditentukan oleh Mendikbud. Biaya pelaksanaan PLPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya

Ini Waktu yang Tepat Anak Mulai Belajar Calistung

Kapan Waktu yang Tepat Anak Mulai Belajar Calistung?
Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukanlah keterampilan yang dapat begitu saja dikuasai anak.
Terdapat keterampilan-keterampilan pendahuluan yang harus dimiliki anak untuk akhirnya bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Hal inilah yang akan mengembangkannya untuk menjadi anak cerdas. Salah satu tantangan bagi orangtua adalah saat menentukan anak untuk mulai belajar membaca, menulis dan berhitung. Tidak jarang ada orangtua yang mengajarkan kegiatan ini dari sedini mungkin.

Padahal, kemampuan anak akan sangat bergantung dari bagaimana perkembangan fisik dan mentalnya. Memperkenalkan anak membaca, menulis, dan berhitung bisa dimulai dari usia 3 tahun. Usia 3-5 tahun merupakan golden period, yaitu otak sedang mulai berkembang dengan pesat sehingga informasi akan ditangkap dengan cepat oleh anak.

Baca juga: Belajar Calistung Sebelum Waktunya Bisa Rusak Tatanan Otak

Untuk permulaan, gambar adalah bentuk membaca yang paling sederhana. Anak umur 3-5 tahun hanya memiliki ketertarikan untuk “membaca” gambar, simbol, dan logo yang ada di sekitarnya. Orangtua harus membentuk kesukaan anak pada buku-buku bergambar. Pada usia 4-6 tahun, anak baru mulai diharapkan mampu membaca gambar, simbol, dan logo. Selanjutnya pada usia 5-7 tahun anak mulai menguasai membaca dengan pola.

Seperti yang SekolahDasar.Net lansir dari klikdokter.com (21/02/17), dr. Kartika Mayasari menyatakan, untuk menulis, sebelumnya anak harus bisa memegang pensil dengan baik, ia perlu belajar memegang benda dengan telunjuk dan ibu jari. Ia perlu mengetahui bahwa tulisan itu memiliki arti. Sama seperti belajar membaca, orangtua perlu memperlihatkan berbagai buku kepada anak untuk membentuk kesukaan.

Sedangkan untuk berhitung, anak cerdas perlu memahami konsep berhitung, bahwa satu untuk satu benda. Jadi sebelum mengajarkan anak menghitung satu-dua-tiga, ajarkan anak untuk membagikan satu benda untuk satu orang atau satu benda ke dalam satu lubang (bisa memakai congklak). Seperti disebutkan di atas, mengenali simbol – termasuk angka – baru diharapkan setelah anak berusia 4-6 tahun.

Usia 3-5 tahun merupakan periode emas yang bisa digunakan untuk mengajarkan mereka banyak hal. Meski demikian, kemampuan anak tetap berbeda-beda. Pendekatan tertentu harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Jangan terlalu memaksa mereka untuk mengikuti banyak kursus yang sebenarnya belum tentu mereka butuhkan. Ingatlah bahwa setiap anak adalah anak yang cerdas, dengan kemampuan belajarnya masing-masing.

Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukanlah keterampilan yang dapat begitu saja dikuasai anak. Kemampuan tersebut untuk anak merupakan aktivitas dasar untuk mereka mulai belajar. Dengan menerapkan kiat-kiat di atas, Anda dapat mewujudkan anak yang cerdas sekaligus berprestasi karena itu merupakan dambaan setiap orangtua.

Baca Selengkapnya