• Bertahap Dana BOS untuk Guru Honorer Dihapus
    Bertahap Dana BOS untuk Guru Honorer Dihapus
    Alokasi dana BOS untuk guru itu dihapus lantaran pemerintah telah memberikan kesejahteraan melalui tunjangan.
    Pemerintah berencana secara bertahap menghapus alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru honorer. Mulai tahun ini alokasi dana BOS untuk guru honorer diturunkan dari 20% menjadi 15%.

    Baca juga: Alokasi BOS Untuk Gaji Guru Honorer Maksimal 15%

    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah meminta ke Kemendikbud untuk mengatur kembali alokasi dana BOS. Dua instansi pemerintah ini pun mewacanakan untuk menghapus alokasi BOS untuk gaji guru honorer.

    Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan pos penggunaan anggaran BOS itu dalam waktu dekat akan ditertibkan.

    ”Yang namanya BOS itu nanti akan diarahkan untuk kepentingan siswa saja. Posnya tidak lagi untuk gaji guru honorer,” kata Hamid yang SekolahDasar.Net kutip dari Koran Sindo (26/04/15).

    Sesuai namanya, BOS memang hanya untuk kegiatan siswa semata dari kegiatan pembelajaran hingga kegiatan kesiswaan. Alokasi untuk guru itu dihapus lantaran pemerintah telah memberikan kesejahteraan melalui tunjangan baik tunjangan fungsional maupun khusus.

    Menurut Hamid realisasi penghapusan alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer memang masih jauh. Akan tetapi pembahasan lintas kementerian akan digencarkan untuk realisasi tersebut. Hal ini terus diupayakan mengingat dana BOS harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan siswa.

    Meski persentase dana BOS untuk gaji guru honorer tahun ini turun 5%, menurut Hamid itu tidak terlalu berdampak untuk penggajian guru honorer. Sebab, komponen satuan biaya BOS juga sudah dinaikkan.

    Alokasi dana BOS untuk jenjang SD naik dari Rp580.000 menjadi Rp800.000. Untuk jenjang SMP naik dari Rp710.000 menjadi Rp1 juta. Selain membayar honor guru honorer, dana BOS digunakan untuk membiayai 12 komponen kegiatan lainnya.

  • Semua Guru Berhak Mendapat Gaji dan Tunjangan
    Semua guru berhak mendapatkan penghasilan baik itu gaji dan tunjangan.
    Semua guru berhak mendapatkan penghasilan yang baik, tak terkecuali guru honorer atau guru non PNS yaitu berupa gaji dan tunjangan. Hal itu didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    Baca juga: Syarat Honor Guru Non PNS Bisa Ditanggung APBN

    Pasal 14 UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa semua guru berhak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum. Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (1) berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya yang berhak untuk didapatkan oleh guru.

    Hanya, gaji dan tunjangan yang melekat pada guru diberikan pemerintah berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi itu diukur melalui sertifikasi guru. Pemerintah menyatakan yang berhak untuk ikut sertifikasi guru hanyalah guru yang berstatus sebagai PNS dan guru yayasan.

    Akibatnya, guru yang bukan PNS tidak berhak mengikuti sertifikasi guru. Meskipun guru tersebut memiliki pengalaman mengajar selama puluhan tahun. Sehingga guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah namun belum berstatus sebagai PNS itu tidak berhak untuk memperoleh tunjangan-tunjangan tersebut.

  • Tugas Baru Operator Verval Proses Pembelajaran
    Data verval proses pembelajaran berasal dari Dapodik dan Operator Sekolah (OPS) sebagai peng-update data.
    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan pedataan untuk memastikan konsistensi proses belajar mengajar dengan acuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sistem ini diberi nama Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Proses Pembelajaran.

    Baca juga: Basis Data di Kemendikbud Hanya Dapodik

    Data verval proses pembelajaran berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Operator Sekolah (OPS) sebagai peng-update data. Proses verval data dilakukan dengan formula/parameter yang berbasis pada indikator pendidikan yang tertuang dalam SPM dan SNP. Berikut parameter tersebut:

    Rasio Peserta Didik SD/MI per Rombongan Belajar
    Perbandingan antara jumlah peserta didik SD/MI pada masing-masing rombongan belajar di SD/MI. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

    Rasio Rombongan Belajar per sekolah SD/MI
    Rombel atau rombongan belajar SD/MI adalah tempat pertemuan antara siswa dan guru dalam suasana belajar di sekolah. Rasio rombongan belajar per sekolah adalah jumlah rombongan belajar di SD/MI, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, bahwa Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar

    Rasio Guru SD/MI Berkualifikasi S1 atau D-IV
    Perbandingan guru berkualifikasi S1 atau DIV, pada masing-masing SD/MI, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2 (IP-7) menyebutkan ketentuan bahwa di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.

    Rasio Guru SD/MI Bersertifikasi
    Perbandingan guru bersertifikasi guru profesional pada masing-masing SD/MI, sesuai Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2 (IP-7) menyebutkan bahwa di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

    Aplikasi sistem verval proses pembelajaran dijalankan dengan mengakses halaman website http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/. Untuk mengakses beberapa fitur aplikasi dalam mengoperasikannya, Operator Sekolah harus login (username dan password) terlebih dahulu.

  • Soal Ujian Sekolah SD/MI Tahun 2015 Lengkap
    Soal Ujian Sekolah SD/MI Tahun 2015 Lengkap
    Ada banyak soal try out dan prediksi ujian sekolah SD/MI tahun 2015.
    Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) untuk tingkat SD/MI atau yang dulu dikenal dengan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 sudah semakin dekat. Tanggal 18 sampai 20 Mei 2015 ujian akhir tingkat SD/MI ini akan digelar dengan mengujikan 3 mata pelajaran, yakni; Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

    Telah dilakukan berbagai kegiatan yang dilakukan siswa SD/MI untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Salah satunya pendalaman materi dengan mengerjakan berbagai soal ujian sekolah sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Begitupun dengan guru, menuntaskan materi kelas 6 dan memberikan soal latihan.

    Bank soal ujian sekolah untuk bahan belajar bisa didapat dari buku maupun mendownloadnya di internet. Ada banyak soal try out dan prediksi ujian sekolah SD/MI yang sengaja dibuat untuk membantu siswa, guru, dan orang tua untuk persiapan ujian akhir ini. Soal ujian sekolah SD/MI itu salah satunya bisa didownload di tautan berikut ini:


    Perlu juga diketahui, untuk tingkat SD/MI kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah melalui rapat dewan guru. Selain nilai hasil ujian sekolah yang menjadi acuan kelulusan siswa SD/MI, nilai mata pelajaran lain dan presentase kehadiran siswa juga menjadi pertimbangan dalam menentukan standar kelulusan.

  • Tidak Bisa Ikut Sertifikasi, Guru Non PNS Gugat ke MK
    Pasal 1 butir 11 UU Guru dan Dosen yang menyatakan sertifikasi adalah proses pemberikan sertifikat pendidik terhadap guru.
    Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen digugat guru Non PNS ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU ini dinilai merugikan hak konstitusional pendidik, khususnya bagi guru Non PNS yang mengajar di sekolah negeri, karena tidak bisa mengikuti sertifikasi guru.

    "Salah satu norma yang merugikan adalah Pasal 1 butir 11 UU Guru dan Dosen yang menyatakan sertifikasi adalah proses pemberikan sertifikat pendidik terhadap guru," kata salah satu pemohon, Fathul Hadie di gedung MK, yang SekolahDasar.Net kutip dari Pelita Online (28/01/15).

    Ada perbedaan pemaknaan, pemerintah menilai yang berhak untuk ikut sertifikasi guru hanyalah guru yang berstatus sebagai PNS atau guru yayasan. Akibatnya, guru Non PNS tidak berhak mengikuti sertifikasi guru. Walaupun guru tersebut memiliki pengalaman mengajar selama puluhan tahun.

    Baca juga:  Syarat Honor Guru Non PNS Bisa Ditanggung APBN

    Pasal lain yang merugikan menurut Fathul adalah pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menyatakan pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk program sertifikasi bagi semua guru. Serta, pasal 14 yang menyatakan bahwa semua guru berhak memperoleh penghasilan yang layak di atas kebutuhan hidup minimum.

    Dalam pasal tersebut pemerintah juga kembali menyatakan yang berhak untuk memperoleh tunjangan profesi ini hanyalah guru PNS atau guru tetap yayasan. Kesalahan memaknai UU Guru dan Dosen inilah yang dianggap pemohon telah merugikan guru Non PNS untuk mendapatkan hak yang sama.

    "Sedangkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah namun belum berstatus sebagai PNS tidak berhak untuk memperoleh tunjangan-tunjangan tersebut," pungkasnya.

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Trending Content Hari Ini

Suka dan Temukan Kami di Facebook