Tidak Punya Sertifikat Pendidik tak Bisa Jadi PNS

Tidak Punya Sertifikat Pendidik tak Bisa Jadi PNS
Aspek ini harus menjadi perhatian pemda bila ingin mengangkat guru.
Daerah yang merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru, harus mengikuti ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikatakan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)‎ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata. Salah satu syarat utama adalah harus berpendidikan S1/D1V dan bersertifikat pendidik.

"Aspek ini harus menjadi perhatian pemda bila ingin mengangkat guru. Ada baiknya sejak awal menyiapkan calon-calon guru yang memenuhi syarat," kata Pranata yang SekolahDasar.Net lansir dari laman JPNN (24/05/17).

Pranata berharap, para kepala daerah memberikan perhatian kepada pemenuhan dan peningkatan kualitas guru. Provinsi harus memikirkan pola koordinasi untuk pembinaan kabupaten/kota sehubungan dengan adanya pemisahan tanggung jawab pengelolaan pendidikan kabupaten/kota dengan provinsi.

Perlu diketahui, untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau biasa dikenal sertifikasi guru didapat melalui dua jalur yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Serifikasi guru melalui pola PLPG hanya diperuntukkan bagi guru yang telah mengajar sebelum UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan.

Sedangkan untuk mengikuti PPG dapat dilalui melalui 2 cara yaitu PPG program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (SM3T) dan PPG Jalur Umum. PPG SM­3T ditujukan bagi alumni sarjana pendidikan yang baru lulus untuk mengajar di daerah 3T selama 1 tahun. Setelah mengabdi di daerah 3T mereka mendapatkan beasiswa PPG selama 1 tahun penuh. Masalah makanan, uang buku, dan asrama ditanggung oleh masing­-masing LPTK penyelenggara.

Baca: Syarat Baru Untuk Ikut Program SM3T Guru SD

Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPG yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil uji kompetensi guru (UKG). Sertifikasi guru melalui PPG ini bagi guru yang diangkat setelah 2005. Guru harus membayar sendiri biaya sertifikasi guru melalui PPG. Biaya sertifikasi yang harus dibayar guru berdasarkan taksiran kalangan perguruan tinggi adalah Rp 7 juta per semester.

Baca Selengkapnya

Guru Diminta Membiasakan Anak Hadapi Perbedaan

Guru Diminta Membiasakan Anak Hadapi Perbedaan
Guru bisa melatih toleransi berangkat dari hal sederhana, yakni gagasan menjawab soal.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta guru membiasakan anak berhadapan dengan perbedaan. Hal tersebut untuk melatih anak memiliki toleransi. Salah satu upayanya, yakni tidak mendikte anak dengan kebenaran mutlak dalam menjawab soal.

"Tirani satu jawaban, itu membiasakan anak kita tak biasa berhadapan dengan perbedaan gagasan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembanga (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno yang SekolahDasar.Net kutip dari laman Republika (23/05/17).

Selama ini, tirani satu jawaban membuat guru tidak melatih anak-anak dengan perbedaan pendapat dan pemikiran. Padahal, menurutnya, keberagaman menjawab soal akan melatih anak dengan berbedaan gagasan, toleran. Namun, tetap menghormati pandangan orang lain.

"Kalau belum, maka pendidikan kita belum memerdekakan pikiran," kata Totok dalam Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Untuk mengajarkan menghargai perbedaan pada anak, guru tidak perlu berangkat dengan isu agama, ras. Menurutnya, guru bisa melatih toleransi berangkat dari hal sederhana, yakni gagasan menjawab soal.

Baca: Guru Harus Beri Teladan Untuk Hargai Keberagaman

Menurut Totok, toleransi adalah ketika seseorang tidak setuju dengan pandangan yang lain, tetapi tetap mempertahankan pandangannya. Namun, orang tersebut harus menjelaskan pada orang lain atas pandangannya dan keyakinananya.

"Hal ini perlu diajarkan, memerdekakan pikiran buat anak kreatif dan toleran, miliki sikap dan karakter mulia," jelasnya.

Baca Selengkapnya

Benarkah Indonesia Kekurangan Guru? Ini Faktanya

Benarkah Indonesia Kekurangan Guru? Ini Faktanya
Suplai guru kelas baru di SD yang berasal dari lulusan LPTK harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah lulus S1 PGSD.
Berdasar data rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan 2015 yang dikutip oleh tim studi Supply and Demand (suplai dan kebutuhan) Guru Kelas Baru di Sekolah Dasar (SD), disebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan guru kelas PNS sebesar 282.224 guru, namun jika memasukkan data guru bukan PNS, maka ada kelebihan 82.245 guru kelas.

Sementara berdasar Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti, ada 415 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), yaitu 37 LPTK negeri dan 378 LPTK swasta, yang meluluskan Program PGSD sebanyak 91.247 lulusan. Lulusan tersebut akan terakumulasi setiap tahunnya dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai 444.551 lulusan.

Namun, studi oleh Lembaga donor Amerika USAID melalui program PRIORITAS yang dilaksanakan dalam 18 bulan terakhir tersebut menemukan bahwa kebutuhan guru kelas baru di SD akan meningkat seiring berjalannya waktu, seperti guru yang pensiun, semakin sedikit guru baru yang masuk ke dalam sistem, dan jumlah siswa di sekolah yang meningkat.

”Dengan mengetahui data guru kelas di sekolah dasar maka LPTK dapat mempertimbangkan kuota mahasiswanya sesuai kebutuhan guru kelas baru di sekolah dasar,” kata Stuart Weston Direktur Program USAID PRIORITAS yang SekolahDasar.Net lansir dari laman Tribunnews (23/05/17).

Studi yang bertujuan untuk membantu Kemenristekdikti dan Kemendikbud dalam menganalisis cara memperkecil kesenjangan antara menyiapkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD itu merekomendasikan suplai guru kelas baru di SD yang berasal dari lulusan LPTK harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah lulus S1 PGSD.

Baca: PGSD Masuk 5 Jurusan Kuliah yang Paling Diminati

Dengan demikian PPG bisa menjadi pengendali kelebihan suplai lulusan PGSD terutama memperhatikan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah atau lebih rinci menurut provinsi dan kabupaten. Bahkan dalam mendistribusikan suplai guru SD bisa lintas wilayah berdasarkan rekam jejak LPTK dan provinsi/kabupaten yang sangat membutuhkan guru baru.

Baca Selengkapnya

Presiden Mengajak Anak Indonesia Gemar Membaca

Presiden Mengajak Anak Indonesia Gemar Membaca
Presiden pun memerintahkan Mendikbud untuk menyebarkan cerita-cerita Nusantara ke seluruh Indonesia, dan dapat dikenalkan kepada anak sejak dini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak anak Indonesia gemar membaca, baik buku pelajaran maupun buku cerita atau dongeng. Ini disampaikan Presiden saat peringatan Hari Buku Nasional. Di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/5/2017), Presiden membacakan dongeng untuk 500 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sore ini, Presiden membacakan sebuah dongeng berjudul Lutung Kasarung dari tanah Sunda. Menutup dongengnya, Presiden berpesan agar anak-anak rajin belajar dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Presiden juga mengajak anak-anak untuk gemar membaca dongeng dan tentu saja membaca buku pelajaran anak-anak juga.

"Nilai-nilai moral, etika, kesantunan, kejujuran, keberanian, itu ada di anak-anak kita karena cerita-cerita yang baik tadi," kata Presiden yang SekolahDasar.Net kutip dari kemdikbud.go.id.

Mengingat banyaknya cerita Nusantara yang tersebar di setiap daerah di Tanah Air, Presiden pun memerintahkan Mendikbud untuk menyebarkan cerita-cerita Nusantara ke seluruh Indonesia, dan dapat dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. pemerintah akan menggratiskan ongkos pengiriman buku ke pelosok tanah air.

“Yang bulan ini tanggal 20, dan setiap bulannya tanggal 17. Jangan kebalik, jadi yang bulan ini tanggal 20 karena itu adalah Hari Kebangkitan Nasional, dan setiap bulannya tanggal 17,” jelas Presiden.

Baca: Guru Diminta Jadi Teladan Gemar Membaca Buku

Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat minat baca anak-anak, khususnya yang berada di pelosok tanah air, karena buku sampai ke daerah itu bisa menjadi lebih murah. Mendikbud Muhadjir Effenndy mengatakan saat ini banyak pegiat literasi seringkali menghadapi kesulitan dana dalam pengiriman buku. Kebijakan menggratiskan pengiriman buku satu hari di setiap bulan disambut positif.

"Komunitas pegiat literasi kan biasanya saling tukar buku agar koleksinya up to date. Selama ini beban biaya pengiriman buku ini mahal," kata Mendikbud.

Menurut Mendikbud Pusat Kurikulum Perbukuan (Puskurbuk) telah menyeleksi 170 judul buku cerita anak nusantara yang siap diproduksi dan distribusikan ke seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden. Ia mengatakan minimum untuk setiap satu titik akan ada sepuluh ribu buku.

Baca Selengkapnya

Guru yang Sudah Sertifikasi Wajib di Sekolah 8 Jam

Guru yang Sudah Sertifikasi Wajib di Sekolah 8 Jam
Seluruh guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi wajib berada di sekolah minimal 8 jam.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan pihaknya tengah menggodok aturan yang mewajibkan guru berada di sekolah minimal 8 jam. Rencananya, aturan berlaku mulai tahun ajaran baru 2017. Program ini wajib untuk seluruh guru mulai SD sampai SMA, baik itu pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta/yayasan yang telah menerima tunjangan sertifikasi.

Selama ini, waktu guru di sekolah memang tidak semua menyentuh angka 8 jam. Lama sekolah siswa untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat pun tak sama. Di jenjang SD, siswa dan guru bisa pulang lebih cepat. Biasanya, kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00.

Untuk melengkapi kewajiban 8 jam nanti, guru diberikan pilihan lain. Seperti, mengoreksi tugas siswa, pembinaan siswa di sekolah dan membuka sesi konsultasi dengan siswa. Bagi sekolah yang masih memberlakukan double shift, Mendikbud menghimbau agar nantinya kegiatan belajar mengajar bisa dijadikan satu di pagi hari.

Baca juga: Reformasi Sekolah Dimulai Pada Tahun Ajaran Baru

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan, siswa yang seharusnya masuk siang bisa diberi bimbingan terlebih dahulu di luar kelas. Lalu, setelahnya bergantian dengan mereka yang menggunakan ruang kelas terlebih dahulu. Atau bisa diisi dengan kegiatan lain, seperti permainan edukasi dan lainnya.

Mendikbud meyakini, kebijakan ini bisa bermanfaat bagi sekolah. Pihaknya akan melengkapi kebutuhan-kebutuhan sekolah seperti ruang kelas. Dengan guru yang lebih lama di sekolah, maka akan muncul ide-ide untuk bisa membuat sekolah lebih maju. Selain itu, waktu belajar siswa lebih lama dibawah kendali guru.

”Kalau di luar kan belum tentu belajar. Bisa jadi melakukan hal lainnya,” kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (22/05/17).

Muhadjir mengaku, saat ini aturan terus dimatangkan. Diharapkan, aturan baru yang mewajibkan berada di sekolah minimal 8 jam bagi seluruh guru yang telah menerima tunjangan profesi bisa terealisasi pada tahun ajaran baru.

Baca Selengkapnya

Ini Syarat Pendaftaran PPG Bersubsidi Tahun 2017

Ini Syarat Pendaftaran PPG Bersubsidi Tahun 2017
Berikut persyaratan pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bersubsidi tahun 2017.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memlaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan dilaksanakan terdiri atas PPG Pra Jabatan Bersubsidi dan PPG Reguler. PPG Pra Jabatan Bersubsidi diperuntukkan bagi calon guru yang baru lulus kuliah, sedangkan PPG Dalam Jabatan Bersubsidi adalah PPG yang diperuntukkan bagi Guru yang telah mengajar.

Bagi peserta yang memenuhi syarat maka pembiayaan PPG baginya dibantu oleh Pemerintah. Masa Pendaftaran & Finalisasi PPG Pra Jabatan Bersubsidi yaitu 8 sampai 20 Mei 2017. Pendaftaran online PPG Dalam Jabatan Bersubsidi dimulai 21 Mei sampai 1 Juni 2017. Silakan cermati dan perhatikan persyaratan pendaftaran PPG Dalam Jabatan Bersubsidi berikut ini:

1. Calon mahasiswa terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

2. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan/atau dari program studi terakreditasi minimal B;

3. Calon mahasiswa terdiri dari:

A. Guru yang telah mengikuti program Talentscouting/Sarjana Mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat program;

B. Guru tetap dan guru tidak tetap (guru honor) di sekolah negeri dan sekolah swasta yang belum memiliki sertifikat pendidik dan telah memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;

C. Pada Program Keahlian Ganda (PKG) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala P4TK yang terkait.

4. Berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2017;

5. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG dalam jabatan (lihat daftar);

6. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;

Dan dokumen-dokumen yang WAJIB dibawa/ditunjukkan pada saat Pelaksanaan Test Online:

1. Membuat portofolio rekognisi pembelajaran lampau/RPL

2. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;

3. Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian

Pendaftaran Program PPG bersubsidi dibuka melalui online pada laman http://ppg.ristekdikti.go.id. Tahun ini pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 2.500 guru. Pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp 7.500.000 pada setiap peserta. Untuk Program PPG bersubsidi tahun ini lama pendidikannya hanya empat bulan, bagi guru yang lulus akan diberikan sertifikat pendidik.

Baca Selengkapnya