Ini 250 Ribu Guru Honorer yang Penuhi Syarat CPNS

Ini 250 Ribu Guru Honorer yang Penuhi Syarat CPNS
Ada sekitar 988 ribu guru honorer, dan yang memenuhi syarat CPNS ada 250 ribuan guru honorer.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sebanyak 250 ribu guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Guru honorer tersebut adalah guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana. Batas usia itu karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan, pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

"Ada sekitar 988 ribu guru honorer, dan yang memenuhi syarat ada 250 ribuan guru honorer. Jumlah itu yang maksimal bisa kami ajukan tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad.

Hamid menjelaskan saat ini distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru. Kemendikbud akan melakukan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari SD-SMA. Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru.

"Jumlah 250 ribu itu maksimal bisa kita ajukan, tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya, kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan," kata Hamid yang SekolahDasar.Net lansir dari Antara (21/11/17).

Proses penambahan guru juga terkendala moratorium atau penundaan membuka pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, jumlah guru PNS yang ada hingga saat ini mencapai 1,4 juta guru, jumlah itupun di luar guru agama. Dengan pengangkatan 250 ribu guru honorer, untuk mengikuti seleksi P3K alias kontrak diharapkan bisa mengatasi kekurangan guru di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKM Kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Terbaru

KKM Kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Terbaru
Download Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 (K13) mulai kembali diterapkan pada kelas 1 SD/MI. Salah satu kelengkapan perangkat pembelajaran yang harus dibuat guru, khususnya guru kelas 1 SD/MI adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan. Dengan Kurikulum 2013, guru dapat lebih leluasa dalam menentukan nilai KKM. Persentase tingkat pencapaian kompetensi dasar dalam KKM dinyatakan dengan angka 1-100.

Meskipun pada Kurikulum 2013 kelas 1 SD/MI menggunakan metode tematik terpadu, untuk KKM kelas 1 SD/MI yang dibuat pada awal tahun pelajaran ini tetap dibuat permata pelajaran, yakni muatan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBdP. Beberapa perubahan lain diantaranya dalam pembuatan KKM Kurikulum 2013, muatan dan mana dari KKM yang terendah akan diperoleh predikat yang akhirnya akan masuk ke dalam raport Kurikulum 2013.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan KKM kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 adalah: Kompleksitas, Daya Dukung, Intake (Kemampuan Siswa). KKM untuk kelas 1 SD/MI sesuai dengan Kurikulum 2013 edisi revisi terbaru dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Anda dapat mengubah atau menyusun kembali KKM kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 format excel di atas sesuai dengan daya dukung dan intake. Sekolah harus melakukan sosialisasi KKM agar informasi dapat diakses oleh siswa dan orang tuanya, sebab mereka berhak untuk mengetahui.

Baca Selengkapnya

Anak-anak SD Ini Berenang di Sungai Demi ke Sekolah

Anak-anak SD Ini Berenang di Sungai Demi ke Sekolah
Anak-anak rela menyeberangi sungai selebar 30 meter dengan cara berenang demi bisa sampai ke sekolah.
Semangat anak-anak ini untuk menempuh pendidikan layak diacungi jempol. Mereka rela menyeberangi sungai selebar 30 meter dengan cara berenang demi bisa sampai ke sekolah. Hal yang sama juga dilakukan saat mereka pulang sekolah.

Sebelum menyeberangi sungai, anak-anak Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan terlebih dahulu melepas baju sekolah. Setelah itu, mereka berenang. Satu tangan diangkat sambil memegang pakaian sekolah.

Sementara itu, buku atau peralatan sekolah dititipkan di pondok petani yang berada di dekat sekolah agar tidak basah. Anak-anak Desa Pimping mengaku menyeberangi sungai agar bisa lebih cepat tiba di sekolah.

“Rumah jauh dari sekolah. Kalau mau ke sekolah saya dan teman-teman berenang melewati sungai,” ujar salah satu pelajar bernama Kia yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (20/11/17).

Kalau jalan kaki lewat jalan yang jauh itu bisa satu jam. Sedangkan jika lewat sungai setengah jam sudah sampai di sekolah. Mereka baru memilih berjalan kaki melalui jalan lain ketika air sungai pasang.

“Kalau air tidak pasang bisa saja kami berenang lewat sungai karena tidak terlalu dalam dan arus juga tidak deras," kata Burhan, kakak kelas Kia.

Anak-anak ini harus menyeberangi sungai karena orang tuanya tidak memiliki kendaraan untuk bisa mengantar ke sekolah melalui akses lainnya. Masyarakat yang melihat anak-anak ke sekolah dengan menyeberangi sungai merasa prihatin.

“Setiap saya di ladang pasti ketemu mereka ketika pulang dari sekolah. Biasanya mereka membungkus seragam dengan plastik hitam agar tidak basah,” kata Markus, petani yang kerap melihat anak-anak menyeberangi sungai.

Baca Selengkapnya

Tunjangan Guru Berdasarkan Absensi dan Kedisiplinan

Tunjangan Guru Berdasarkan Absensi dan Kedisiplinan
Rencananya itu akan mulai kita terapkan 2018 mendatang.
Pemberian tunjangan bagi guru akan diperketat. Besaran tunjangan berdasarkan absensi dan tingkat kedisiplinan. Guru yang tingkat kehadirannya di sekolah kurang, atau kerap terlambat, akan dikenakan pemotongan tunjuangan. Saat ini aturan pemotongan tunjangan tersebut sedang disusun. Rencananya tunjangan yang akan dipotong yakni sertifikasi dan pakasi guru.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mengaku semua ini bisa diberlakukan. Apalagi pertimbangan atas pemberian tunjangan tersebut, tetap menjadi kewenangan Pemprov Sulsel. Salah satu yang jadi penilaian yakni pengisian absensi melalui aplikasi E-Panrita. Selain itu UPTD juga akan mengevaluasi setiap bulan absensi guru yang ada di sekolah.

"Rencananya itu akan mulai kita terapkan 2018 mendatang. Regulasinya sementara disusun, termasuk soal besaran tunjangan yang dipotong," kata Irman yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (13/11/17).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Muh Ramli Rahim merespons positif adanya rencana pemotongan tersebut. Kata dia, khusus untuk tunjangan pakasi memang ditujukan untuk kinerja guru. Namun, untuk tunjangan seritifkasi, ia berpendapat itu berlaku nasional aturannya sehingga tidak perlu aturan pemotongan untuk tunjangan tersebut. (Baca: Cara Isi Absen SIM Kehadiran Guru Secara Online)

Baca Selengkapnya

Tunjangan Bagi Guru Non-PNS Cair Akhir November

Tunjangan Bagi Guru Non-PNS Cair Akhir November
Penyelesaian dana tunjangan dan inpassing untuk guru ini ditargetkan paling lambat akhir November.
Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing bagi guru non-PNS akan rampung akhir November 2017. Saat ini, tengah dalam pengumpulan verifikasi dan validasi data inpassing guru. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama, Prof Suyitno mengatakan proses ini harus akurat karena menyangkut ratusan ribu guru di Indonesia.

"Proses ini masih di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) sebagai auditor eksternal kami, selain dari auditor dari Kemenang (interna). Tinggal tahap pengumpulan data, minggu ini BPKP akan mengirimkan surat resmi verifikasi dan validasi data ke Kemenag," kata Suyitno yang SekolahDasar.Net kutip dari Republika (12/11/17).

Alokasi dana TPG oleh negara sebesar Rp 4,6 triliun yang diambil dari APBNP 2017. Namun, yang akan dicairkan hanya senilai Rp 2,2 triliun. Setelah dana tersebut dicairkan dari pemerintah, maka para guru dapat mengambil TPG di kanwil masing-masing daerah. Hanya saja, para guru harus memenuhi syarat yang sesuai dengan aturan Kemenag.

Tim khusus dibentuk oleh Kemenag untuk percepatan penyelesaian tunjangan profesi guru (TPG) dan inpassing yang sudah bergulir sejak lama, sehingga ribuan guru non-PNS segera dapat dana tunjangan. Penyelesaian dana tunjangan untuk guru ini ditargetkan paling lambat akhir November 2017 mendatang.

Tim percepatan itu nantinya akan melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kanwil Kementerian Agama di masing-masing provinsi. Karena ini leading sektornya ada di pusat, maka jalur koordinasinya nanti Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru PPG Reguler

Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru PPG Reguler
Program sertifikasi guru melalui PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana.
Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. PP No. 74 tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka pemerintah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional.

Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana. PPG Bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah. PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa. Buku Pedoman Penyelenggaraan PPG Reguler dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Buku Panduan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi program PPG di LPTK. Buku pedoman ini dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan program PPG di LPTK.

Baca Selengkapnya

Buku BSE Kurikulum 2013 Kelas 1 SD Semester 2

Buku BSE Kurikulum 2013 Kelas 1 SD Semester 2
Download Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 2013 kelas 1 semester 2 edisi revisi terbaru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyediakan buku Kurikulum 2013 untuk guru dan siswa. Buku Kurikulum 2013 kelas 1 semester 2 revisi 2017 ini disediakan dalam bentuk Buku Sekolah Elekronik (BSE) atau file pdf. Kemendikbud telah melakukan proses review, evaluasi, penyuntingan, dan memberikan catatan serta perbaikan Buku Kurikulum 2013 kelas 1 SD dan sederajat yang dilakukan baik oleh penelaah maupun tim editor di bawah pengawasan Kemendikbud.

Kemendikbud memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh Buku Sekolah Elektronik (BSE) untuk mempermudah proses belajar mengajar di sekolah melalui laman buku.kemdikbud.go.id. Buku Kurikulum 2013 kelas 1 semester 2 revisi 2017 yang disediakan dalam bentuk e-book ini bisa didownload secara gratis. Buku pegangan guru maupun buku pelajaran bagi siswa menggunakan buku tematik. Buku sebagai bahan ajar pada Kurikulum 2013 terdiri dari Buku Guru dan Buku Siswa.

Buku Guru Kurikulum 2013 Kelas 1 Semester 2

Untuk Buku Kurikulum 2013 untuk guru Kelas 1 Semester 2 Edisi Revisi Tahun 2017 berbeda dengan Buku Guru sebelumnya, pada edisi revisi tahun 2017 ini Buku Guru tidak lagi dilengkapi dengan KI 1 dan KI 2 kecuali untuk PPKn. Meski demikian dalam kesehariannya guru tetap melakukan proses pengamatan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik.

Buku Guru Kurikulum 2013 disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Buku Guru mencakup hal-hal seperti: jaringan tema, ruang lingkup pembelajaran, tujuan pembelajaran, media dan alat pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pengalaman belajar, dan teknik penilaian.

Buku Guru Kurikulum 2013 Kelas 1 SD/MI Semester 2 Edisi Revisi Tahun 2017 dapat didownload melalui tautan dibawah ini:




Buku Siswa Kurikulum 2013 Kelas 1 Semester 2

Berbeda dengan Buku Siswa sebelumnya, berdasarkan kesepakatan para penulis dan pihak Puskurbuk, Buku Siswa kelas 1 semster 2 Kuriukulum 2013 edisi revisi terbaru tahun 2017 kali ini tidak dilengkapi dengan lembar latihan. Guru juga dapat berkreasi sendiri membuat soal-soal latihan dan bahan-bahan penilaian yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Buku Siswa Kurikulum 2013 kelas 1 semester 2 disusun berbasis aktivitas sebagai salah satu penunjang penerapan Kurikulum 2013 yang disempurnakan yang sangat mengedepankan pada pencapaian kompetensi siswa. Buku Siswa Kurikulum 2013 pada kelas 1 SD dan sederajat ini dibuat dengan berlandaskan pada Kompetensi Dasar yang telah disusun oleh Kemendikbud.

Buku Guru Kurikulum 2013 Kelas 1 SD/MI Semester 2 Edisi Revisi Tahun 2017 dapat didownload melalui tautan dibawah ini:



Baca Juga: Buku Kelas 1 Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi Terbaru

Baca Selengkapnya