Komite Sekolah Ingin Diganti Jadi Badan Gotong Royong Sekolah

Komite Sekolah Ingin Diganti Jadi Badan Gotong Royong Sekolah
"Sehingga, fungsi gotong royong dan musyawarahnya lebih besar"
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mempunyai gagasan merevitalisasi komite sekolah. Pihaknya ingin peranan komite sekolah dibangkitkan lagi dengan wajah baru dengan nama badan gotong royong sekolah.

"Sehingga, fungsi gotong royong dan musyawarahnya lebih besar," kata Muhadjir yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (28/08/16).

Badan ini kelak akan diisi bukan hanya dari perwakilan sekolah dan orang tua, namun juga perwakilan masyarakat setempat. Menurutnya, perwakilan ini bisa diwakili oleh kepala desa ataupun perwakilan ibu PKK. Karena, pada nyatanya lingkungan setempat masih berperan besar. Apalagi untuk sekolah tingkat dasar (SD).

"Jadi nantinya, orang tua, sekolah dan masyarakat bisa bersama-sama memikirkan bagaimana cara memajukan sekolah dan menghimpun dana dari masyarakat. sehingga, kalau ada anak yang tidak mampu bisa segera disantuni dan yang mampu menyantuni," kata Mendikbud.

Badan gotong royong sekolah juga akan dilengkapi oleh perwakilan pihak Puskesma yang bertugas untuk membantu mengatur lingkungan sekolah agar selalu sehat. Sehingga, kesehatan sekolah tidak jadi tanggung jawab guru semata namun juga pihak Puskesmas. Wacana ini sudah dikomunikasikan dengan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Program "Full Day School" Tetap Jalan

Pelibatan pihak lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah ini sangat potensial. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan banyak keuntungan yang bisa diambil untuk sekolah maupun pendidikan anak. Salah satu contohnya terkait dana desa yang sedang getol digelontorkan pemerintah.

"Kalau kepala sekolahnya lincah, bisa berkoordinasi dengan kepala desa agar dana desa juga bisa digunakan untuk pendidikan di desa tersebut. saling gotong royong untuk kepentingan bersama," kata dalam acara kongres Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) di Jakarta (27/8).

Baca Selengkapnya

Informasi Penghentian Penyaluran TPG Tahun 2016

Informasi Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengirim surat bernomor S-579/PK/2016 kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016. Penghentian ini hanya berlaku, bagi sebagian daerah yang terlampir dalam surat edaran. Berikut isi surat tersebut:

1. Berdasarkan hasil rekonsiliasi data guru PNSD antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), BPKP dan Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia, diperoleh data kebutuhan rill pembayaran dana tunjangan profesi guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP guru) Tahun 2016.

2. Penyaluran Alokasi dana TPG dan DTP guru tahun 2016 untuk daerah yang mempunyai sisa dana lebih tahun 2015 sesuai rekonsiliasi tersebut, akan memperhitungkan besarnya sisa dana TPG, dan DTP guru. Untuk itu terhadap daerah yang kebutuhan rill pembayaran dana TPG dan DTP guru sudah dapat ditutup dari sisa dana tahun 2015 dan dana yang disalurkan pada Triwulan I dan II tahun 2016, maka akan dilakukan penghentian Penyaluran TPG dan DTP guru pada triwulan II dan/atau Triwulan III dan/atau Triwulan IV Tahun 2016

3. Selanjutnya terhadap penggunaan dana TPG dan DTP guru, dapat disampaikan bahwa sebagai bagian dari Dana Transfer Khusus, maka dana TP guru dan DTP guru hanya dapat dipergunakan sesuai dengan yang sudah ditentukan dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lainnya.

Daftar daerah yang diminta untuk menghentikan penyaluran dana TPG dan Tambahan Penghasilan tahun anggaran 2016 dapat dilihat di Surat Resmi Kemenkeu berikut ini:



Baca: Pengurangan Anggaran Tunjangan Guru Usulan Kemdikbud

Jumlah guru PNSD yang menerima SK TPG sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan sekitar 90%, sehingga ada kemungkinan dana tidak akan terserap. Sehingga, Kemdikbud mengirim surat usulan bernomor 33130/A.A1.1/PR/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu tentang Permohonan Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2016 bagi sebagian daerah.

Baca Selengkapnya

Pengurangan Anggaran Tunjangan Guru Usulan Kemdikbud

Pengurangan anggaran tunjangan profesi guru yang dimaksud adalah mengurangi alokasi dana yang berpotensi tidak akan terserap.
Pengurangan anggaran tunjangan guru merupakan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Usulan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) tentang Permohonan Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2016 bagi sebagian daerah.

"Surat tersebut disampaikan ke Kemkeu berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan pada bulan Mei 2016 antara Kemdikbud, Kemkeu, dan Pemda. Jumlah guru PNSD yang menerima SK Tunjangan Profesi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan sekitar 90%, sehingga ada kemungkinan dana tidak akan terserap," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata.

Menurut Pranata, pengurangan anggaran tunjangan profesi guru yang dimaksud adalah mengurangi alokasi dana yang berpotensi tidak akan terserap pada tahun 2016. Beberapa faktor penyebab pengurangan anggaran tunjangan profesi guru, antara lain guru pemilik sertifikat profesi yang telah pensiun, mutasi, promosi, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam, dan tidak linier dengan sertifikat pendidiknya.

Kemdikbud memastikan pengurangan anggaran tersebut tidak mengurangi tunjangan profesi bagi guru yang berhak menerima tunjangan. Untuk pembayaran tunjangan profesi guru triwulan ketiga tahun 2016 (Juli sampai dengan September) akan dibayarkan sekitar bulan Oktober. Pembayarannya akan dilakukan oleh Ditjen GTK ke rekening masing-masing guru sesuai dengan ketentuan.

Baca: Pemerintah Pangkas Anggaran Tunjangan Profesi Guru

Kementerian Keuangan akan mengurangi anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Pemangkasan ini merupakan bagian dari penghematan anggaran belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp70,1 triliun.

"Kami lakukan penyesuaian untuk dana alokasi khusus nonfisik, terutama untuk tunjangan profesi guru, ini saya mohon untuk enggak dibaca seolah-olah Pemerintah enggak punya komitmen ke pendidikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama komisi bidang pendidikan DPR (25/8).

Baca Selengkapnya

Pemerintah Pangkas Anggaran Tunjangan Profesi Guru

Pemerintah Pangkas Anggaran Tunjangan Profesi Guru
Pemotongan tunjangan profesi bagi guru menyesuaikan dengan data jumlah guru di lapangan.
Pemerintah akan memangkas tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016. Ini dilakukan untuk menghemat anggaran belanja transfer daerah dan dana desa sebesar Rp70,1 triliun.

Rencana pemotongan tunjangan profesi guru tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama komisi bidang pendidikan DPR (25/8).

"Kami lakukan penyesuaian untuk dana alokasi khusus nonfisik, terutama untuk tunjangan profesi guru, ini saya mohon untuk enggak dibaca seolah-olah Pemerintah enggak punya komitmen ke pendidikan," kata Sri.

Pemotongan tunjangan profesi bagi guru menyesuaikan dengan data jumlah guru di lapangan. Jumlah guru yang berhak menerima tunjangan profesi tak sesuai dengan jumlah saat penganggaran.

"Gurunya tidak ada atau gurunya ada tapi tidak bersertifikat, sehingga tidak bisa diberikan tunjangan itu. Kan syarat dapat tunjangan guru yang bersertifikat," jelas Sri.

Baca juga: Syarat Utama Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Jumlah guru juga berkurang karena pensiun. Sri Mulyani memaparkan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh tunjangan dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang karena pensiun.

Selain jumlah guru, Sri Mulyani menambahkan tunjangan profesi guru tahun 2015 di rekening kas umum daerah tersisa sebesar Rp19,6 triliun dan harus diperhitungkan dalam penyaluran 2016.

Sri menambahkan dengan total jumlah guru dan sisa anggaran itu, kebutuhan tunjangan profesi guru hanya Rp46,4 triliun dari pagu anggaran Rp69,762 triliun.

Baca Selengkapnya

Download Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Download Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan
Download Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dan instrumen kuesionernya.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud baru-baru ini merilis Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Aplikasi ini untuk mengumpulkan data mutu pendidikan dari seluruh sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK guna mengetahui kondisi sekolah terkait dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Baca: Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) berisi beberapa kuesioner yang diisi oleh masing ­ masing Guru/PTK, Peserta Didik (PD), Komite dan Pengawas Pembina. Khusus PTK dan PD (termasuk Kepala Sekolah) yang terdata melalui aplikasi Dapodik, pada saat pengisian kuesioner tidak perlu untuk melakukan registrasi melalui aplikasi ini.

Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) terbaru, dapat didownload di laman resmi Kemendikbud http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan. Sedangkan untuk instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) yang terdiri untuk Sekolah, Guru, Siswa, Komite Sekolah, dan Pengawas Sekolah dapat didownload melalui tautan berikut:


Responden dari kuesioner Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) mewakili pemangku kepentingan sekolah antara lain:

1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah mengisi kuesioner untuk Kepala Sekolah dengan kode kuesioner KS. Hanya ada 1 (satu) responden Kepala Sekolah pada setiap sekolah.

2. Guru
Guru mengisi kuesioner untuk Guru dengan kode kuesioner GS. Responden guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan guru kelas, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 1 (satu) responden guru.

3. Siswa
Siswa mengisi kuesioner untuk Siswa dengan kode kuesioner SS. Responden siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan siswa kelas 4, 5 dan 6, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 10 (sepuluh) responden siswa.

4. Komite Sekolah
Komite Sekolah mengisi kuesioner untuk Komite Sekolah dengan kode kuesioner MT. Responden komite sekolah merupakan perwakilan orangtua siswa, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 1 (satu) responden perwakilan orangtua siswa kelas tersebut.

5. Pengawas Pembina
Pengawas Pembina mengisi kuesioner untuk Pengawas Sekolah dengan kode kuesioner PS. Responden pengawas merupakan pengawas sekolah yang membina sekolah tersebut. Hanya ada 1 (satu) responden Pengawas Sekolah pada setiap sekolah.

Baca Selengkapnya

Inilah Tugas Guru Masa Depan dan Tantangannya

Inilah Tugas Guru Masa Depan dan Tantangannya
Guru harus bisa menjadi seorang pembelajar, mau terus belajar dan mengembangkan diri.
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan guru masa depan bukan lagi bertindak sebagai mentransfer pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu. Guru harus benar-benar mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar yang tangguh, berintegritas tinggi, santun dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Hal tersebut dikatakan Mendikbud dalam pembukaan Porseni PGRI tahun 2016, di Siak, Riau, (22/8). Porseni PGRI ini dilaksanakan 21 - 25 Agustus 2016 dan diikuti 993 peserta. Menurut Muhadjir, kegiatan ini merupakan wadah penting dalam pengembangan sportifitas, kreativitas, dan kerja sama tim yang baik serta terkoordinasi.

“Marilah kita jadikan ajang olahraga dan seni ini sebagai penyemangat untuk meningkatkan sportifitas dan kreatifitas generasi penerus bangsa sehingga menjadi bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu dan berkarakter, dan mampu meningkatkan daya saing dalam era globalisasi,” kata Mendikbud yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (23/08/16).

Baca juga: Kesalahan-kesalahan yang Sering Dilakukan Guru

Tantangan guru masa depan, kata Mendikbud, harus dapat memenuhi kompetensi abad 21 yaitu mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik dengan para pemangku kepentingan pendidikan melalui berbagai perangkat media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, berkreasi dalam mempersiapkan materi belajar yang menyenangkan, serta berkolaborasi dalam proses pembelajaran (collaboration).

Mendikbud menambahkan, guru harus bisa menjadi seorang pembelajar, mau terus belajar dan mengembangkan diri. Guru yang memiliki kemauan kuat untuk terus belajar dan berkarya, akan menghasilkan generasi pembelajar sepanjang hayat yang dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat di sekelilingnya.

Baca Selengkapnya

TERPOPULER

Trending Content