Indonesia Kekurangan 460.542 Guru SD, Ini Solusi Kemendikbud

Indonesia Kekurangan 460.542 Guru SD
Jumlah kekurangan guru terbanyak terjadi pada SD, yaitu sebesar 460.542 guru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah negeri mencapai 988.133 guru. Kekurangan guru terbesar, yaitu Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 460.542 guru. Salah satu cara menyiasati kekurangan guru tersebut dengan reditribusi untuk tujuan pemerataan tenaga pendidik di setiap daerah.

"Jika tidak memperhitungkan guru honorer, jumlah kekurangan guru PNS di sekolah negeri mencapai 988.133 guru. Jumlah kekurangan guru terbanyak terjadi pada SD, yaitu sebesar 460.542 guru," kata Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Sri Renani yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (24/11/17).

Menurut Sri, masalah kekurangan guru ini terjadi karena distribusi guru yang tidak merata. Guru banyak berkumpul di kota/kabupaten besar. Selain itu, ada juga yang pensiun, meninggal, mutasi, dan promosi atau diangkat sebagai pejabat, sehingga terjadi kekurangan jumlah guru PNS di sekolah negeri.

Selain melakukan redistribusi guru, Kemendikbud telah mengupayakan beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan guru. Yaitu, guru dapat mengajar multi subject dan mengangkat guru honorer yang memenuhi syarat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Meski begitu, setelah adanya moratorium atau penundaan sementara penerimaan CPNS, tidak ada lagi pengangkatan PNS. maka kami tekankan redistribusi guru dan pengajar multi subject," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Ketenagakerjaan Hamid Muhammad yang SekolahDasar.Net kutip dari Republika (24/11/17).

Baca Selengkapnya

Rekruitmen dan Syarat Sertifikasi Guru Melalui PPG

Rekruitmen dan Syarat Sertifikasi Guru Melalui PPG
Inilah sistem rekruitmen dan Syarat peserta sertifikasi guru Melalui PPG tahun 2018.
Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan sebagai kelanjutan program sertifikasi guru akan dimulai tahun 2018 ini. Sertifikasi guru melalui pola PPG ini membutuhkan waktu lebih lama. Tahapan yang harus dilalui guru peserta PPG dalam jabatan adalah proses konversi dokumen RPL (Rekognisi Pengalaman Lampau), workshop, PKM dan ujian tulis lokal serta ujian tulis nasional. Paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat pendidik adalah satu semester atau kurang lebih 6 bulan (36 SKS).

Baca: Cara Daftar Sertifikasi Guru Melalui PPG di SIM PKB

Syarat Pendidikan Profesi Guru Jabatan (PPGJ) 2018

  • Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali Program Studi PGSD dan PGPAUD.
  • Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
  • Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau guru yang dipekerjakan (DPK) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  • Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki Surat Keputusan dari Pemda.
  • Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  • Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun.
  • Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan ijin belajar dari Kepala sekolah dan Pemda.
  • Memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
  • Memiliki surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dari instansi yang berwenang.

Sistem Rekruitmen Peserta Sertifikasi Guru PPGJ 2018

Adapun Seleksi administrasi calon peserta sertifikasi guru  dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Calon peserta PPG mendaftar ke Diknas Pendidikan kabopaten/kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

  • Formulir pendaftaran peserta PPG (Format P1).
  • Foto kopi ijazah S-1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal atau Kopertis untuk lulusan PTS yang sudah tidak beroperasi.
  • Foto kopi SK pengangkatan sebagai PNS bagi guru PNS, SK GTY atau SK dari Pemda bagi guru bukan PNS.
  • Foto kopi SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari KS dan/atau yayasan.
  • Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan KS
  • Surat persetujuan/ijin dari KS dan diketahui Disdik.
  • Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
  • Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang.

Seleksi akademik dilakukan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara/LPTK. Pertama, LPTK melakukan verifikasi dokumen yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya, LPTK melakukan seleksi akademik menggunakan tes dan non tes: Tes penguasaan bidang studi (sesuai dengan program PPG yang akan diikuti). Tes tersebut meliputi tes kemampuan bahasa Inggris, tes potensi akademik, serta penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja.

Baca Selengkapnya

Ini 250 Ribu Guru Honorer yang Penuhi Syarat CPNS

Ini 250 Ribu Guru Honorer yang Penuhi Syarat CPNS
Ada sekitar 988 ribu guru honorer, dan yang memenuhi syarat CPNS ada 250 ribuan guru honorer.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan sebanyak 250 ribu guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Guru honorer tersebut adalah guru yang berumur 33 tahun dan lulusan sarjana. Batas usia itu karena diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk pelatihan guru. Sedangkan, pengangkatan CPNS maksimal 35 tahun.

"Ada sekitar 988 ribu guru honorer, dan yang memenuhi syarat ada 250 ribuan guru honorer. Jumlah itu yang maksimal bisa kami ajukan tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad.

Hamid menjelaskan saat ini distribusi guru tidak merata. Guru lebih banyak berada di perkotaan sehingga perlu dilakukan redistribusi guru, selain perekrutan guru. Kemendikbud akan melakukan optimalisasi Rombongan Belajar (Rombel) mulai dari SD-SMA. Kelebihan guru yang muncul dari rombel akan disalurkan untuk mengatasi kekurangan guru.

"Jumlah 250 ribu itu maksimal bisa kita ajukan, tapi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) belum memberikan lampu hijau. Makanya, kami mengajukan guru dengan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedesaan," kata Hamid yang SekolahDasar.Net lansir dari Antara (21/11/17).

Proses penambahan guru juga terkendala moratorium atau penundaan membuka pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, jumlah guru PNS yang ada hingga saat ini mencapai 1,4 juta guru, jumlah itupun di luar guru agama. Dengan pengangkatan 250 ribu guru honorer, untuk mengikuti seleksi P3K alias kontrak diharapkan bisa mengatasi kekurangan guru di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKM Kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Terbaru

KKM Kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi Terbaru
Download Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 (K13) mulai kembali diterapkan pada kelas 1 SD/MI. Salah satu kelengkapan perangkat pembelajaran yang harus dibuat guru, khususnya guru kelas 1 SD/MI adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan. Dengan Kurikulum 2013, guru dapat lebih leluasa dalam menentukan nilai KKM. Persentase tingkat pencapaian kompetensi dasar dalam KKM dinyatakan dengan angka 1-100.

Meskipun pada Kurikulum 2013 kelas 1 SD/MI menggunakan metode tematik terpadu, untuk KKM kelas 1 SD/MI yang dibuat pada awal tahun pelajaran ini tetap dibuat permata pelajaran, yakni muatan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBdP. Beberapa perubahan lain diantaranya dalam pembuatan KKM Kurikulum 2013, muatan dan mana dari KKM yang terendah akan diperoleh predikat yang akhirnya akan masuk ke dalam raport Kurikulum 2013.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan KKM kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 adalah: Kompleksitas, Daya Dukung, Intake (Kemampuan Siswa). KKM untuk kelas 1 SD/MI sesuai dengan Kurikulum 2013 edisi revisi terbaru dapat didownload melalui tautan berikut ini:


Anda dapat mengubah atau menyusun kembali KKM kelas 1 SD/MI Kurikulum 2013 format excel di atas sesuai dengan daya dukung dan intake. Sekolah harus melakukan sosialisasi KKM agar informasi dapat diakses oleh siswa dan orang tuanya, sebab mereka berhak untuk mengetahui.

Baca Selengkapnya

Anak-anak SD Ini Berenang di Sungai Demi ke Sekolah

Anak-anak SD Ini Berenang di Sungai Demi ke Sekolah
Anak-anak rela menyeberangi sungai selebar 30 meter dengan cara berenang demi bisa sampai ke sekolah.
Semangat anak-anak ini untuk menempuh pendidikan layak diacungi jempol. Mereka rela menyeberangi sungai selebar 30 meter dengan cara berenang demi bisa sampai ke sekolah. Hal yang sama juga dilakukan saat mereka pulang sekolah.

Sebelum menyeberangi sungai, anak-anak Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan terlebih dahulu melepas baju sekolah. Setelah itu, mereka berenang. Satu tangan diangkat sambil memegang pakaian sekolah.

Sementara itu, buku atau peralatan sekolah dititipkan di pondok petani yang berada di dekat sekolah agar tidak basah. Anak-anak Desa Pimping mengaku menyeberangi sungai agar bisa lebih cepat tiba di sekolah.

“Rumah jauh dari sekolah. Kalau mau ke sekolah saya dan teman-teman berenang melewati sungai,” ujar salah satu pelajar bernama Kia yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (20/11/17).

Kalau jalan kaki lewat jalan yang jauh itu bisa satu jam. Sedangkan jika lewat sungai setengah jam sudah sampai di sekolah. Mereka baru memilih berjalan kaki melalui jalan lain ketika air sungai pasang.

“Kalau air tidak pasang bisa saja kami berenang lewat sungai karena tidak terlalu dalam dan arus juga tidak deras," kata Burhan, kakak kelas Kia.

Anak-anak ini harus menyeberangi sungai karena orang tuanya tidak memiliki kendaraan untuk bisa mengantar ke sekolah melalui akses lainnya. Masyarakat yang melihat anak-anak ke sekolah dengan menyeberangi sungai merasa prihatin.

“Setiap saya di ladang pasti ketemu mereka ketika pulang dari sekolah. Biasanya mereka membungkus seragam dengan plastik hitam agar tidak basah,” kata Markus, petani yang kerap melihat anak-anak menyeberangi sungai.

Baca Selengkapnya

Tunjangan Guru Berdasarkan Absensi dan Kedisiplinan

Tunjangan Guru Berdasarkan Absensi dan Kedisiplinan
Rencananya itu akan mulai kita terapkan 2018 mendatang.
Pemberian tunjangan bagi guru akan diperketat. Besaran tunjangan berdasarkan absensi dan tingkat kedisiplinan. Guru yang tingkat kehadirannya di sekolah kurang, atau kerap terlambat, akan dikenakan pemotongan tunjuangan. Saat ini aturan pemotongan tunjangan tersebut sedang disusun. Rencananya tunjangan yang akan dipotong yakni sertifikasi dan pakasi guru.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo mengaku semua ini bisa diberlakukan. Apalagi pertimbangan atas pemberian tunjangan tersebut, tetap menjadi kewenangan Pemprov Sulsel. Salah satu yang jadi penilaian yakni pengisian absensi melalui aplikasi E-Panrita. Selain itu UPTD juga akan mengevaluasi setiap bulan absensi guru yang ada di sekolah.

"Rencananya itu akan mulai kita terapkan 2018 mendatang. Regulasinya sementara disusun, termasuk soal besaran tunjangan yang dipotong," kata Irman yang SekolahDasar.Net kutip dari JPNN (13/11/17).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia, Muh Ramli Rahim merespons positif adanya rencana pemotongan tersebut. Kata dia, khusus untuk tunjangan pakasi memang ditujukan untuk kinerja guru. Namun, untuk tunjangan seritifkasi, ia berpendapat itu berlaku nasional aturannya sehingga tidak perlu aturan pemotongan untuk tunjangan tersebut. (Baca: Cara Isi Absen SIM Kehadiran Guru Secara Online)

Baca Selengkapnya